JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan khususnya Kabupaten Nduga diminta tak menutup mata soal masyarakatnya yang mengunsi akibat konflik bersenjata yang terjadi di wilayah tersebut.
Terlebih saat ini dilakukan operasi dalam rangka pencarian pilot Susi Air Capt Philip Mark Mehrtens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sejak 7 februari lalu.
Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Cristian Warinussy menyampaikan, negara punya sejumlah fasilitas dan kemampun untuk menangani berbagai persoalan termasuk soal pengungsi yang ada di Nduga dan itu harus menjadi perhatian dari negara.
Selain itu kata Yan, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial setempat harusnya tanggap dengan pengunsi. Minimal bagaimana menangani aspek pelayanan kesehatan, aspek pelayanan sosial dalam arti memberikan dukungan terhadap mereka.
“Pertanyaannya, apakah hal ini sudah pernah dilakukan oleh pemerintah setempat ? Jika ini tidak dilakukan maka sangat disayangkan, padahal negara punya tanggung jawab menjamin rakyatnya mendapat jaminan sosial, jaminan layanan kesehatan dan jaminan layanan pendidikan. Jika itu tidak terjadi pada masyarakat pengunsi, menurut kami sangat fatal sekali dalam sebuah negara yang merdeka,” tuturnya.
Menurut Yan, pengunsi harus ditangani oleh negara dan pemerintah harus punya kepedulian untuk menangani tanpa ada alasan apapun. Sehingga rasa kebencian akibat operasi keamanan yang dilakukan aparat keamanan akan sedikit terobati.
“Harus ada kepekaan sosial untuk menangani hal hal seperti ini, semua pihak tidak boleh menutup mata. Soal konflik itu menjadi urusan aparat keamanan, tetapi warga yang mengunsi tidak boleh diabaikan. Rakyat Nduga adalah rakyat Indonesia yang harus mendapat perlakuan sosial yang sama,” tegasnya.
Dalam kasus Nduga kata Yan, harusnya Penjabat Gubernurnya mengeluarkan perintah atau instruksi kepada para pimpinan yang ada di wilayah setempat untuk menolong masyarakat sipil yang mengunsi akibat konflik.
“Masalah makan minum orang adalah masalah serius dan itu bisa membuat negara porak poranda kalau tidak ditangani dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, terkait dengan penanganan konflik di Papua. Yan mengatakan harus didekati dengan pendekatan damai, tidak boleh ada pendekatan yang sifatnya membuat orang menjadi tidak nyaman berada di daerah tersebut.
Yan juga mengingatkan kepada aparat keamanan bahwa operasi keamanan di Nduga dalam rangka pembebasan pilot tidak boleh membuat rakyat kecil merasa terancam dan tidak nyaman apalagi sampai mengunsi.
“Seharusnya konflik bersenjata yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh dan Poso harus menjadi pelajaran bagi negara dalam menangani konflik di Papua. Negara harus merubah pola pendekatan keaamanan,” tegas Yan.
Menurut Yan, tidak ada perubahan dalam pola pendekatan keamananan di Papua selama 50 tahun lebih Papua berintegrasi dengan Indonesia. Pola pendekatannya dimana makin banyak aparat TNI-Polri melakukan operasi tapi tidak pernah mengakhiri konflik.
“Menurut kami, sejak 50 tahun Papua berkonflik, operasi keamanan justru tidak menghasilkan situasi damai. Justru memperkeruh konflik, seharusnya pendekatan damai itu yang diutamakan,” ucapnya. (fia)
