JAYAPURA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mulai mencermati potensi terjadinya suap maupun korupsi terkait sejumlah proyek yang dilakukan di Kota Jayapura, terutama dalam pengadaan barang dan jasa.
Tidak tanggung-tanggung, KPK menyebut ada 10 proyek strategis yang saat ini diawasi KPK. Hanya saja, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria enggan untuk menyebut secara detail, proyek strategis mana saja di Kota Jayapura yang menjadi focus pengawasannya.
“Ini terkait dengan pengawasan barang dan jasa di Kota Jayapura. Tidak hanya Kota Jayapura tentunya, tapi proyek-proyek strategis. Ada 10 proyek strategis, kita minta dokumennya, tender dininya, HPSnya, ada review atau tidak dan lain sebagainya. Termasuk dilakukan probity audit, di perencanaan dan di pelaksanaan,” kata Patria, usai KPK melakukan rapat koordinasi dengan Pemkot Jayapura di ruang rapat PJ Walikota Jayapura, Kamis (11/7).
Dikatakan, probity itu dilaporkan paling lambat bulan Agustus 2024, selanjutnya KPK akan telaah berkolaborasi dengan satgas penindakan dan pencegahan. Dalam rangka pencegahan tentunya, KPK akan berikan rekomendasi ke Pemerintah Kota Jayapura, termasuk menindaklanjutinya dengan melihat langsung ke lapangan.
“Ini antisipasi, kalau laporan kita bisa saja ada, saya tidak perlu ngomongkan, ” ujarnya.
Lanjut dia, impact dari kegiatan pengawasan itu, jangan sampai proyek-proyek itu tidak selesai, bukan karena non teknis, misalnya dipalang . Apalagi di Papua umumnya banyak juga dipalang. Karena itu, kata dia, hal-hal yang harus ada kick back (suap), izin proyek, setoran, maka akibatnya proyek tidak sesuai dengan kualitas pekerjaannya.
“Macam-macam nilainya ada yang Rp 13 Miliar ada yang Rp 2 M, ada proyek-proyek strategis ada di dinas Bina Marga, pekerjaan jalan di Koya Barat, Koya Timur, Stadion, ada juga pekerjaan Puskesmas. Tadi juga saya minta untuk proyek tahun sebelumnya saya minta data proyek-proyek ADP, konstruksi dalam pekerjaan atau proyek mangkrak. Kenapa mangkrak? Apakah dibiarkan mangkrak? Ada solusi ke depan atau tidak? Itu nanti sama kita akan lihat kita akan tinjau itu,” tegasnya.
Karena itu, Dia mengingatkan supaya dalam pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek strategis di daerah supaya jangan sampai ada kick back yang berimbas pada tidak berjalan baiknya sebuah pekerjaan yang dibiayai oleh negara.
“Cukup, jangan sampai ada istilahnya kick back. Jangan sampai ada proyek-proyek pesanan yang prosesnya tidak benar. Proyek-proyek pokir yang tidak sesuai proses, jangan sampai demikian karena nanti pasti ketahuan,” ujarnya mengingatkan.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait mengatakan, kehadiran KPK di Kota Jayapura terkait dengan tindakan pencegahan korupsi sebenarnya sangat membantu baik aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Jayapura supaya tidak jatuh dalam masalah korupsi.
“Yang kedua, sebenarnya kita menolong teman-teman yang di luar ASN, yang sebenarnya berkontribusi kepada kota ini, tetapi mereka belum berkontribusi secara maksimal seperti pajak dan lain-lain. Karena itu hari ini konsentrasi dari teman-teman KPK Itu ada di dua hal saja pertama pengadaan barang dan jasa, kemudian dengan perizinan,” katanya.
Karena itu, dia berharap kepada semua pihak yang ada di Kota Jayapura baik ASN maupun pihak swasta terutama yang berkontribusi kepada pemerintah baik melalui masalah perizinan masalah pajak dan lain-lain.
“Mari kita mengambil peran itu secara baik. Kita tidak mau ada wajib pajak sangat patuh ternyata ada masalah. Kemudian beberapa catatan yang diberikan oleh KPK, untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, itu akan menjadi indikator Pemkot Jayapura ke depan. Kita akan mengikuti arahan dari teman-teman KPK untuk membantu kita,”tambahnya. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos