Mereka juga menyuarakan isu pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang disebut sedang terjadi di beberapa wilayah konflik. Kordinator itu juga menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua dalam beberapa tahun terakhir dinilai semakin memburuk dan berdampak langsung terhadap psikologis masyarakat sipil.
Hal ini ia sampaikan dikarenakan meningkatnya pembangunan pos-pos militer dan operasi aparat yang dinilai menciptakan rasa takut bagi warga lokal. Selain itu, masa aksi juga menuntut presiden Prabowo Subianto untuk memberikan ruang dialog bagi masyarakat Papua untuk menentukan nasib sendiri.
Beberapa point penting yang disampaikan massa aksi diantaranya; Hentikan Militerisasi di Tanah Papua, Tolak PSN di Merauke, Mendesak Komnas HAM-RI mengusut penembakkan warga sipil di Sunggama, Intan Jaya. “Kita juga menolak Blok Wabu, Blok Waring, perampokan migas di Bintuni dan di Sorong. Kemudian pembukaan lahan sawit dan perusakan hutan dan semua proyek pencurian SDA Papua melalui investasi,” beber Enes.
Tak kala penting, masa aksi juga menuntut pemerintah untuk tutup PT Freeport. Serta berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa Papua. Adapun aksi ini masih sementara berlangsung di pemurmsnas lll, aparat keamanan terus berupaya untuk melakukan negosiasi kepada masa aksi agar tidak mengangu ketertiban umum di sekitar lokasi aksi.
Demo awalnya direncanakan menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Namun tidak diizinkan polresta Jayapura Kota karena dinilai jika dilakukan dengan long march maka akan menganggu ketertiban. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus W. A. Maclarimboen melalu Kabag OPs Kompol Ferdinand E Numbery menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengizinkan masa aksi untuk melakukan long march dengan banyak pertimbangan.
Mereka juga menyuarakan isu pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang disebut sedang terjadi di beberapa wilayah konflik. Kordinator itu juga menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua dalam beberapa tahun terakhir dinilai semakin memburuk dan berdampak langsung terhadap psikologis masyarakat sipil.
Hal ini ia sampaikan dikarenakan meningkatnya pembangunan pos-pos militer dan operasi aparat yang dinilai menciptakan rasa takut bagi warga lokal. Selain itu, masa aksi juga menuntut presiden Prabowo Subianto untuk memberikan ruang dialog bagi masyarakat Papua untuk menentukan nasib sendiri.
Beberapa point penting yang disampaikan massa aksi diantaranya; Hentikan Militerisasi di Tanah Papua, Tolak PSN di Merauke, Mendesak Komnas HAM-RI mengusut penembakkan warga sipil di Sunggama, Intan Jaya. “Kita juga menolak Blok Wabu, Blok Waring, perampokan migas di Bintuni dan di Sorong. Kemudian pembukaan lahan sawit dan perusakan hutan dan semua proyek pencurian SDA Papua melalui investasi,” beber Enes.
Tak kala penting, masa aksi juga menuntut pemerintah untuk tutup PT Freeport. Serta berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa Papua. Adapun aksi ini masih sementara berlangsung di pemurmsnas lll, aparat keamanan terus berupaya untuk melakukan negosiasi kepada masa aksi agar tidak mengangu ketertiban umum di sekitar lokasi aksi.
Demo awalnya direncanakan menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Namun tidak diizinkan polresta Jayapura Kota karena dinilai jika dilakukan dengan long march maka akan menganggu ketertiban. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus W. A. Maclarimboen melalu Kabag OPs Kompol Ferdinand E Numbery menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengizinkan masa aksi untuk melakukan long march dengan banyak pertimbangan.
