Masyarakat Diminta Jaga Kamtibmas Jelang dan Pasca Penetapan MK
JAYAPURA-Masyarakat di Provinsi Papua diminta untuk senantiasa mewujudkan Kamtibmas yang aman dan kondusif, menjelang dan pasca penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pilpres 2019.
Harapan ini disampaikan dalam kegiatan coffee morning yang digelar Polda Papua di ruang Rupatama, Mapolda Papua, Selasa (11/6). Kegiatan yang mengangkat tema “Papua Anti Kekerasan Dalam Berdemokrasi” dihadiri Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs. Yakobus Marjuki, Kabinda Provinsi Papua, Brigjen TNI AH. Napoleon, Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Metusalach Infandi, dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Pdt. Lipiyus Biniluk, Pdt. Mauri.
Hadir juga Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits Ramandey, Sekretaris LMA Provinsi Papua Paskalis Netep serta pejabat utama Polda Papua.
Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Rudolf Albert Rodja yang diwakili Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs. Yakobus Marjuki menyampaikan terima kasih kepada Kabinda, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, FKUB, para tokoh masyarakat, LMA Prov Papua, serta komuniti intelejen (Kominda).
Yakobus Marjuki mengatakan, situasi di Papua saat ini cukup kondusif dan berbeda dengan situasi yang terjadi di ibukota Jakarta. Ada beberapa hal yang terkait di Jakarta dan perlu diantisipasi sehingga hal tersebut tidak terjadi di Papua. Tentunya aparat keamanan dalam bertugas tetap mengedepankan tugas pokoknya dan harapanya pihak penyelengara Pemilu juga demikian.
“Supaya nanti kita dapat mengantisipasi bersama, mari kita terbuka semua dalam transparansi publik. Kepolisian bagian pengaman dalam demokrasi juga dituntut transparansinya, profesionalisme, pelayanan yang optimal sebagai kebutuhan negara demokrasi,” tegasnya.
Menurutnya, hal pelayanan optimal ada indeks kepuasan publik. Meskipun diakuinya indeks pelayanan di Papua masih minim, karena ada sejumlah persoalan yang belum optimal dilaksanakan seperti Otsus. Berkaitan dengan itu, kedepannya pengamanan kepolisian itu adalah kebijakan pimpinan dalam hal ini Kapolri serta SOP, aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Dalam rangka menghadapi demokrasi ada aturan-aturan SOP dan tidak ekses berlebihan. Dalam penggunaan senjata api sesuai dengan SOP tidak ada yang menggunakan peluru tajam, tetapi menggunakan peluru hampa dan karet. Namun jika terancam dan membahayakan petugas dan warga maka akan diambil tindak tegas, tepat dan terukur,” ujarnya.
Wakapolda menganjurkan agar dalam menyelesaikan masalah, baik itu Pemilu mupun lainnya dapat menempuh jalur hukum. Sehingga terbangun demokrasi yang bermartabat, adil, jujur dan damai. Oleh karenanya perlu kehadiran dari para pemuka agama untuk membantu dengan doa, untuk kelancaran proses ini.
Senada dengan Wakapolda, Kabinda Provinsi Papua Brigjen TNI AH. Napoleon juga meminta masyarakat untuk sama-sama menjaga kondisi yang damai dan bijak dalam mengatasi berita-berita hoax seperti yang banyak beredar saat aksi 22 Mei di Jakarta.
“Saat ini, sangat cepat sekali berita-berita bohong tersebar, meskipun fakta yang terjadi tidak sesuai. Apalagi pada saat ini media online atau sosial media juga sangat cepat, dan orang yang tidak mengetahui kebenarannya dan dengan mudahnya membagikan sebelum menyaring kebenaran berita tersebut. Ini menjadi perhatian utama kita,” katanya.
Napoleon juga mengatakan bahwa tugas dari intelejen dan Binmas harus berkoordinasi baik dengan tiga tungku. Tokoh agama, tokoh adat, pemangku kepentingan, untuk bangun komunikasi yang baik.
“Kita juga harus menerima saran dan masukan yang disampaikan dari masyarakat. Apapun masukan itu, sebagai bahan untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di lapangan. Seperti contoh kerawanan kantor KPU, kantor distrik dan kantor bupati,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan rekap baik ditingkat kabupaten dan kota, provinsi dan pusat.
“Saat ini KPU sedang dalam proses menyiapkan sidang di MK. Karena KPU Provinsi Papua mendapatkan 28 gugatan. Sementara sedang disiapkan dokumen-dokumen bukti semua tahapan yang sudah dikerjakan oleh KPU,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Metusalah Infandi mengatakan, jelang menghadapi penetapan MK, pertemuan ini sangat penting untuk sinergitas Forkopimda dalam kesiapan penetapan terutama penyelenggara KPU dan Bawaslu.
“Terkait persiapan sidang di MK, kami dari Bawaslu sudah berkoordinasi denegan Bawaslu kabupaten/kota untuk mengumpulkan semua dokumen terkait pengawasan kemudian penanganan terkait laporan-lopran mulai dari tingkat PPS sampai kabupaten/kota dan Provisni,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua FKUB Provinsi Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk meminta masyarakat agar semua permasalahan yang terkait dengan Pemilu serentak dapat diserahkan kepada pihak yang berwenang, tanpa harus melakukan tindakan yang dapat merusakan kedamainan di tanah Papua.
“Semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di negara ini. Serahkan semua kepada pihak yang berwajib. KPU dan Bawaslu sangat luar biasa sampai saat ini tidak terjadi konflik. Kami sebagai tokoh agama meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di Papua untuk bersama-sama menjaga kamtibmas jelang dan pasca penetapan MK yang akan dilaksnakan dalam waktu dekat ini,” pintanya.
Penegasan terakhir disampaikan Sekretaris LMA Provinsi Papua Paskalis Netep yang meminta seluruh masyarakat di Tanah Papua untuk tetap menjaga kedamaian di bumi Cenderawasih.
Dirinya meminta masyarakat Papua tidak ikut-ikutan dengan aksi saparatis yang dilakukan oleh oknum di Jakarta pada 22 Mei 2019 lalu.
“Memang secara struktur kami sudah melakukan komunikasi kepada semua pengurus LMA di kabupaten/kota hingga sampai ke kampung-kampung supaya menjaga kondisi stabilitas warga disetiap lingkngan masing-masing,” tutupnya. (eri/nat)
