JAYAPURA-Pandemi Covid-19 menjadi alasan utama penundaan jamaah haji secara nasional. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI tak mau mengambil risiko dengan ‘mengantarkan’ jamaah asal Indonesia akhirnya bermasalah di kesehatan bahkan sampai meninggal. Kondisi ini juga dialami jamaah asal Papua dimana tercatat ada 1.070 calon jamaah yang akhirnya batal berangkat.
Kabid Haji dan Binmas Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Musa Narwawan S.Ag., MM kepada Cenderawasih Pos menjelaskan bahwa proses keberangkatan sejatinya sudah disiapkan maksimal untuk tahun 2021.
Bahkan soal passport juga sudah dipersiapkan. Namun pertimbangan para ulama dan pemerintah terkait masih berkembangnya Covid-19 di Indonesia sehingga menteri agama melakukan koordinasi dengan presiden dan Komisi VIII DPR RI yang akhirnya diputuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah tahun 2021.
Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun 1442 H. “Pertimbangannya juga sangat sederhana dimana untuk menjaga keselamatan jamaah sendiri secara keseluruhan. Kami pikir keselamatan juga menjadi yang utama, jangan berangkat lalu pulang kemudian ada apa – apa,” beber Musa saat ditemui di Kotaraja, Kamis (10/6).
Selain itu, dengan persiapan tersisa satu setengah bulan namun hingga keluarnya keputusan menteri kemarin ternyata pemerintah Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membicarakan akomodasi, catering dan lainnya untuk di Arab Saudi. Hal ini juga ikut dipertimbangkan. “Untuk Papua sendiri ada 1.070 orang dimana untuk nasional totalnya 200 ribu lebih. Di Papua kuotanya memang masih sedikit, karena jumlah penganut agama Islam belum sebanyak daerah lain. Secara jadwal harusnya Juli sudah bisa diberangkatkan namun karena situasi akhirnya tahun ini dibatalkan. Tentunya ini juga tidak kami inginkan namun situasi memang belum memungkinkan,” tegasnya.
Lalu terkait anggaran yang sudah disetor, menurut Musa bagi yang sudah menyetor biaya berangkat naik haji tetap ada nilai manfaatnya. Dana yang tersimpan akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Jamaah Haji (BPKH) dan ini dikelola secara profesional. “Jika orang tersebut tidak menarik diri maka dana tersebut akan tetap tersimpan namun jika memilih untuk mengundurkan diri maka uangnya akan dikembalikan. Hingga kini kami belum mendengar sikap kekecewaan maupun pengaduan dari jamaah. Terkait ini masing – masing penyelenggara haji di kabupaten harus bisa menjelaskan. Sekali lagi ini bukan disengaja tapi memang situasi tidak memungkinkan,” jelas Musa. (ade/nat)
JAYAPURA-Pandemi Covid-19 menjadi alasan utama penundaan jamaah haji secara nasional. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI tak mau mengambil risiko dengan ‘mengantarkan’ jamaah asal Indonesia akhirnya bermasalah di kesehatan bahkan sampai meninggal. Kondisi ini juga dialami jamaah asal Papua dimana tercatat ada 1.070 calon jamaah yang akhirnya batal berangkat.
Kabid Haji dan Binmas Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Musa Narwawan S.Ag., MM kepada Cenderawasih Pos menjelaskan bahwa proses keberangkatan sejatinya sudah disiapkan maksimal untuk tahun 2021.
Bahkan soal passport juga sudah dipersiapkan. Namun pertimbangan para ulama dan pemerintah terkait masih berkembangnya Covid-19 di Indonesia sehingga menteri agama melakukan koordinasi dengan presiden dan Komisi VIII DPR RI yang akhirnya diputuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah tahun 2021.
Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun 1442 H. “Pertimbangannya juga sangat sederhana dimana untuk menjaga keselamatan jamaah sendiri secara keseluruhan. Kami pikir keselamatan juga menjadi yang utama, jangan berangkat lalu pulang kemudian ada apa – apa,” beber Musa saat ditemui di Kotaraja, Kamis (10/6).
Selain itu, dengan persiapan tersisa satu setengah bulan namun hingga keluarnya keputusan menteri kemarin ternyata pemerintah Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membicarakan akomodasi, catering dan lainnya untuk di Arab Saudi. Hal ini juga ikut dipertimbangkan. “Untuk Papua sendiri ada 1.070 orang dimana untuk nasional totalnya 200 ribu lebih. Di Papua kuotanya memang masih sedikit, karena jumlah penganut agama Islam belum sebanyak daerah lain. Secara jadwal harusnya Juli sudah bisa diberangkatkan namun karena situasi akhirnya tahun ini dibatalkan. Tentunya ini juga tidak kami inginkan namun situasi memang belum memungkinkan,” tegasnya.
Lalu terkait anggaran yang sudah disetor, menurut Musa bagi yang sudah menyetor biaya berangkat naik haji tetap ada nilai manfaatnya. Dana yang tersimpan akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Jamaah Haji (BPKH) dan ini dikelola secara profesional. “Jika orang tersebut tidak menarik diri maka dana tersebut akan tetap tersimpan namun jika memilih untuk mengundurkan diri maka uangnya akan dikembalikan. Hingga kini kami belum mendengar sikap kekecewaan maupun pengaduan dari jamaah. Terkait ini masing – masing penyelenggara haji di kabupaten harus bisa menjelaskan. Sekali lagi ini bukan disengaja tapi memang situasi tidak memungkinkan,” jelas Musa. (ade/nat)
