YALIMO-Pelaksanaan pungut hitung dalam Pilkada Yalimo hingga kemarin berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, pemilihan di Distrik Apalapsili ditunda pelaksanaannya. Sementara empat distrik lainnya yaitu Abenaho, Welarek, Elelim dan Benawa tetap dilaksanakan dengan prosedur protokol kesehatan baik penyelenggara maupun masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya di TPS.
Komisioner KPU Yalimo Devisi Prodan dan Data, Elius Wantik saat ditemui di Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo menyatakan secara keseluruhan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Distrik Abenaho berjalan aman terkendali.
Dikatakan, dari 108 kampung yang ada di Distrik Abenaho, terdapat 109 TPS yang disediakan bagi para pemilih untuk menyalurkan hak suaranya.
“Hari ini saya berharap bisa mendapatkan hasil yang baik. Dimana laporan dari masing-masing kampung semua sudah berjalan dengan baik, sehingga proses pemilihan berlangsung hingga pukul 13.00 WIT. Setelah itu mereka melakukan perhitungan dan kalau sudah selesai kami siap menerima hasil dari KPPS,”ungkapnya Rabu (19/12) kemarin.
Dikatakan, untuk penerapan protokol kesehatan, KPU sudah mengikuti sesuai dengan aturan dengan meyiapkan APD bagi setiap TPS. Namun kadang kebiasaan masyarakat sendiri kalau menggunakan masker mereka rasa seperti sesak napas.
“Dari KPU sendiri kami sudah siapkan namun kondisi di lapangan juga ada yang gunakan maupun tidak menggunakan, artinya ini kesadaran sendiri masyarakat,”jelas Elius Wantik.
Elius juga menyatakan, pemilih sangat antusias dan kondusif untuk menyalurkan hak pilihnya secara demokratis kepada pasangan calon yang diyakini akan memimpin Yalimo 5 tahun kedepan.
“Kita di Yalimo itu tidak menggunakan sistem noken, sehingga sesuai setiap warga menyalurkan hak pilihnya sendiri tanpa keterwakilan dari siapapun,”bebernya.
Secara terpisah Ketua KPPS TPS 01 Kampung Jinggiwi Elon Loho menyatakan proses pencoblosan untuk kampung Jinggiwi, Distrik Abenaho berjalan dengan demokrasi satu suara untuk satu pasangan calon. Sebelumnya pihaknya telah melakukan pertemuan dengan warga untuk menanyakan apakah prosesnya dilakukan demokrasi atau sistem ikat. Dari hasil kesepakatan berjalan dengan demokrasi sehingga saat ini dilakukan secara demokrasi.
“Untuk kampung Jinggiwi jumlah daftar pemilih tetap ada 306 suara yang ikut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Yalimo. Untuk protokol kesehatan kami sudah mendapatkan APD dari KPU dan tetap akan diterapkan kepada masyarakat yang melakukan pemilihan,”bebernya.
Sementara itu mantan Komisioner KPU, Yalimo Yanes Alitnoe yang juga melakukan monitoring menyatakan Pilkada di Kabupaten Yalimo berjalan dengan aman dan lancer. Yalimo menurutnya tidak menggunakan sistem noken dan hanya melakukan sistem demokrasi.
Selaku mantan komisioner KPU, dirinya memberikan apresiasi kepada masyarakat Yalimo yang telah menjalankan demokrasi secara utuh aman dan tertib.
Sementara itu KPU Kabupaten Yalimo memastikan pemungutan suara di Distrik Apalapsili ditunda. Hal ini disebabkan karena logistik Pilkada tidak bisa di distribusikan karena sekelompok massa dari calon wakil bupati nomor urut 1 Jhon Wilil ingin agar pelaksanaan pungut hitung di distrik tersebut dilakukan dengan sistem noken.
Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen kepada Cenderawasih Pos via selulernya mengakui jika logistik dari Distrik Apalapsili tak bisa dikeluarkan ke kampung-kampung karena adanya gangguan keamanan dari calon wakil bupati nomor urut 1 Jhon Wilil dan pendukungnya yang sempat mengancam penyelenggara pemilu, yakni PPD dan Panwas Distrik.
“Massa pendukung ini mengancam penyelenggara dan pengawas serta meminta logistik Pemilu tidak dikeluarkan dari distrik, sehingga kami tak menurunkan logistik pilkada ke TPS-TPS disana,”ungkapnya Rabu (9/12) dini hari.
Walianggen menyebutkan, massa menginginkan suara dari Distrik Apalapsili itu diserahkan sepenuhnya ke pasangan calon nomor urut 01. Mereka juga berdalih jika di wilayah Lapago menggunakan sistem noken dan lain sebagainya.
“Tadi kami sudah jelaskan kalau kita di Kabupaten Yalimo, pemilihannya secara demokrasi dan tidak dilakukan dengan sistem noken. Tetapi mereka pada prinsipnya ingin agar suara diberikan ke paslon nomor urut 1,”jelasnya .
Dari penyelenggara yakni PPD, KPPS dan PPS, menurut mantan ketua Bawaslu Yalimo, menginginkan logistik tetap turun dan melakukan pemilihan secara demokratis. Namun hingga sore kemarin tak ada titik temu, sehingga hari ini baru dilakukan pendistribusian logistik.
” KPU akan melakukan penundaan tahapan pungut hitung untuk Distrik Apalapsili. Kita lakukan penundaan untuk pemilihan susulan karena logistic tidak bisa kami distribusi,”kata Yehemia Walianggen
Ia juga menyatakan faktor lain adalah pengamanan. Dimana pengamanan harus mendukung sehingga proses ini tak boleh diganggu lagi dan distribusi logistik bisa diturunkan ke masyarakat yang berada di 52 TPS di Distrik Apalapsili.
“Kami sudah tindak lanjuti dan menyurat kepada KPU Provinsi Papua dan tembusan ke Bawaslu untuk melakukan penundaan pemilihan di Distrik Apalapsili. Tadi Bawaslu Yalimo juga sudah membuat laporan dan tentu mereka akan telusuri sesuai mekanisme yang ada di Bawaslu,”bebernya
Ia menyatakan jika KPU tak bisa mendistribusikan logistik di distrik Apalapsili karena diganggu. Sehingga dalam ketentuan PKPU Undang-Undang No 10 itu menjelaskan apabila terjadi gangguan keamanan maka dapart dilakukan pemungutan suara susulan, sehingga posisi kasus itu penyelenggara juga diancam dan dilarang tak boleh melakukan pendistribusian logistik.
Secara terpisah Kapolres Yalimo, AKBP. Rahmad Kaharuddin menyatakan saat ini logistik Pilkada masih ada di Distrik Apalapsili karena ditahan oleh massa Paslon 01 dengan yang menghendaki pemilihan menggunakan sistem noken. Sementara dari paslon 02 menyatakan tetap menggunakan sistem demokrasi, karena Kabupaten Yalimo tidak masuk dalam sistem noken sesuai dengan PKPU 810. Tahun 2019.
“Kami sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan paslon 01 untuk bagaimana bisa menenangkan masanya namun tidak berhasil. Komunikasi dengan calon wakil bupati Yalimo Jhanon Wilil tetapi masa tetap pada pendiriannya sistem noken,”bebernya.
Ironisnya menurut Kapolres, saat kepolisian mencoba melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu, tentang permintaan pendistribusian logistik, massa Paslon 01 justru mencurigai KPU dan Bawaslu ikut mendukung Paslon nomor 02.(fia/jo/ulo/nat)
