SENTANI-Partai Koalisi Pengusung Lukmen Jilid II, belum juga menentukan nama yang selanjutnya diserahkan ke DPR Papua melalui Gubernur Papua untuk menentukan siapa selanjutnya yang mendampingi Lukas Enembe menggantikan almarhum Klemen Tinal sebagai wakil gubernur Papua.
Ketua Koalisi Lukmen Jilid II, Mathius Awoitauw, SE., M.Si., menjelaskan sejauh ini pihaknya sedang melaksanakan tahapan-tahapan untuk menentukan siapa yang akan diusung oleh koalisi untuk diparipurnakan oleh DPR Papua. Namun kendalanya saat ini adalah Partai Golkar selaku salah satu partai pengusung di Lukman Jilid II belum juga menentukan siapa kandidat yang akan dijagokan untuk mendampingi Lukas Enembe.
“Yang bikin lambat ini Partai Golkar, Partai Golkar terlalu banyak pertimbangan dan terlalu banyak akomodasi kepentingan mungkin. Jadi membuat agenda ini juga berlarut-larut,” ungkap Politisi Partai NasDem yang saat ini menjabat sebagai Bupati Jayapura kepada media ini, di lapangan apel Kantor Bupati Jayapura Senin (9/8), siang.
Bupati Jayapura dua periode ini meminta Partai Golkar untuk segera menyampaikan nama yang akan diusulkan ke DPRP dan itu tidak banyak, hanya satu nama. “Saya sebagai ketua koalisi meminta besok Partai Golkar harus menyerahkan hanya satu nama titik. Jangan kasih dua nama ke koalisi karena kita tidak urus masalah di koalisi. Karena setiap partai koalisi hanya mengusulkan satu nama.
Mathius Awoitauw mengaku tidak mengetahui apa alasan Partai Golkar sampai saat ini belum menyerahkan nama yang akan diusung untuk menjadi wakil gubernur Papua.
“Kami harus putuskan segera karena gubernur mendesak proses ini harus cepat. Karena gubernur banyak menghadapi agenda besar di Papua, sehingga harus dibantu oleh seorang wakil gubernur,” tambahnya.
Terkait calon Wagub Papua ini, Mathius Awoitauw mengaku telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Oleh karena itu pihaknya sangat berharap agar dua nama calon Wagub ini bisa diputuskan secepatnya.
Ditambahkan, sejauh ini Gubenur Lukas Enembe juga tetap menjaga diri untuk tidak melakukan intervensi dalam tahap dan proses pemilihan calon Wagub Papua ini.
“Koalisi partai politik tetap menghargai gubernur yang sebenarnya orang yang berkepentingan, bahwa wakil gubernur itu harus cocok dengan dia,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, koalisi tetap bangun komunikasi, dimana yang memutuskan terakhir nantinya tetap koalisi partai politik. Kata dia, dua hal ini tidak bisa diabaikan. Bahwa undang-undang memberikan kepastian hukum tentang proses yang sedang berjalan, yang mana sedang dilakukan oleh koalisi partai politik dan DPR Papua.
“Koalisi partai politik berproses menjadi dua, kemudian kita mengusulkan ke DPR dan DPR mengusulkan jadi satu, untuk ditetapkan. Tidak ada lembaga lain,” tambahnya. (roy/nat)
