Ia juga menekankan perlunya perlindungan khusus bagi para pembela HAM, termasuk pekerja medis, guru, dosen, rohaniawan, jurnalis, NGO, aktivis mahasiswa, serta individu yang bekerja untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian di Papua.
Mathius mengungkapkan bahwa selama ini, banyak pejuang HAM di Papua mengalami teror, fitnah, bahkan ancaman kekerasan, termasuk penembakan.
Ia menilai bahwa tindakan brutal seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus dikutuk oleh semua pihak. “Kita harus menolak dan mengutuk perilaku kejam dan brutal yang dialami oleh para pembela HAM,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mathius menegaskan bahwa pemerintah harus serius menangani masalah HAM di Papua, karena akar dari berbagai konflik di daerah tersebut adalah ketidakadilan dan ketidaksejahteraan masyarakat.
Ia meminta pemerintah untuk bertanggung jawab atas berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Papua, termasuk mengembalikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Selain itu, ia juga meminta agar para pengungsi yang terdampak konflik bisa dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing.
Di sisi lain, ia menyarankan agar pemerintah tidak ragu untuk membuka ruang dialog sebagai solusi penyelesaian konflik di Papua. Menurutnya, banyak pihak yang sepakat bahwa dialog adalah jalan terbaik untuk mencari solusi yang adil dan damai.
Terkait dengan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Mathius menyarankan agar pelaksanaannya dilakukan setelah melalui kajian ilmiah yang mendalam, serta dengan pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Papua.
“Program seperti MBG sangat baik, tetapi sebaiknya dilakukan setelah kajian ilmiah dan dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya serta kebutuhan masyarakat Papua,” pungkasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
