Thursday, April 25, 2024
28.7 C
Jayapura

Masih Menunggu Surat Persetujuan Menpan-RB

Paulus Dwi Laksono ( foto: Yewen/Cepos)

*Tentang Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Fromasi 2018 Provinsi Papua

JAYAPURA-Sampaisaat ini belum ada kepastian mengenai pengumuman hasil seleksi CPNS formasi 2018 Provinsi Papua. 

Kepala Kantor Regional (Kangreg) Kepegawaian Nasional (BKN) Regional IX Jayapura, Paulus Dwi Laksono menyebutkan, pengumuman hasil seleksi CPNS tahun 2018 masih menunggu surat persetujuan optimalisasi formasi kedua dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

“Sampai hari ini (kemarin-red) surat persetujuan dari Menteri PAN-RB belum turun. Apabila surat persetujuan optimalisasi formasi kedua dari Menteri PAN-RB sudah diterima di BKN, maka selanjutnya berdasarkan surat menteri tersebut akan dilakukan pengolahan data oleh BKN. Berdasarkan rangking sesuai hasil ujian TKD dan TKB. Apabila sudah selesai pengolahan data akan segera disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah untuk segera diumumkan,” ungkap Paulus kepada Cenderawasih Pos via sambungan telepon, Senin (8/6). 

Paulus menyampaikan, merujuk pada hasil rekonsialisasi data pelamar dan peserta ujian yang juga mengacu kepada komposisi 80 persen orang asli Papua (OAP) dan 20 persen non OAP. Namun teryata hasil komposisi 80 persen  OAP belum terpenuhi. Karena masih banyak para pelamar OAP yang melamar pada unit-unit tertentu yang berada di pusat perkotaan.

Baca Juga :  Vonis Seumur Hidup untuk Kolonel Priyanto

“Hasil ini mengakibatkan formasi di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota dan pusat keramaian menjadi kurang pelamar atau bahkan tidak ada pelamarnya. Padahal formasi tersebut dikhususkan untuk OAP,” jelasnya. 

Melihat kondisi ini, maka pemerintah daerah telah mengajukan perubahan berupa optimalisasi formasi ke Menpan-RB. Proses ini sendiri sudah berjalan dan di awal bulan Maret 2020 sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Menteri PAN-RB dan BKN hasil optimalisasi tersebut.

Namun demikian menurut Paulus hasil optimalisasi formasi tersebut masih ada beberapa catatan mengenai beberapa formasi yang belum terisi oleh OAP. Sehingga kepada daerah diminta segera memeriksa kembali. “Kabar terakhir usulan kedua perbaikan optimalisasi sudah dilakukan analisis oleh BKN dan sudah dilaporkan kembali ke Menpan di Jakarta untuk dimintai persetujuan,” tambahnya. 

Baca Juga :  Kekondusifan Kiwirok Tidak Terlepas dari Dukugan KST

Paulus berharap, para pelamar CPNS formasi tahun 2018 untuk tetap bersabar dan menunggu hasil resmi yang akan diumumkan leh pejabat pembina kepegawaian daerah di masing-masing kabupaten/kota. Pengumumannya akan disampaikan secara serentak di Provinsi Papua. 

Paulus mengimbau masyarakat khususnya para pelamar agar lebih berhati-hati terhadap prosedur atau selebaran atau dokumen palsu yang memuat nama-nama pelamar yang dinyatakan lulus. Saat ini diakuinya sudah banyak ditemukan dokumen palsu yang mengatasnamakan pejabat BKN ataupun pejabat daerah.

“Jangan sampai tergiur rayuan dan janji-janji oknum tidak bertanggung jawab yang mengatakan bisa menjamin meloloskan diterima menjadi CPNS. Kalau itu terjadi silakan dilaporkan ke pihak berwajib. Karena penerimaan CPNS tidak dipungut biaya,” ucapnya. (bet/nat)

Paulus Dwi Laksono ( foto: Yewen/Cepos)

*Tentang Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Fromasi 2018 Provinsi Papua

JAYAPURA-Sampaisaat ini belum ada kepastian mengenai pengumuman hasil seleksi CPNS formasi 2018 Provinsi Papua. 

Kepala Kantor Regional (Kangreg) Kepegawaian Nasional (BKN) Regional IX Jayapura, Paulus Dwi Laksono menyebutkan, pengumuman hasil seleksi CPNS tahun 2018 masih menunggu surat persetujuan optimalisasi formasi kedua dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

“Sampai hari ini (kemarin-red) surat persetujuan dari Menteri PAN-RB belum turun. Apabila surat persetujuan optimalisasi formasi kedua dari Menteri PAN-RB sudah diterima di BKN, maka selanjutnya berdasarkan surat menteri tersebut akan dilakukan pengolahan data oleh BKN. Berdasarkan rangking sesuai hasil ujian TKD dan TKB. Apabila sudah selesai pengolahan data akan segera disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah untuk segera diumumkan,” ungkap Paulus kepada Cenderawasih Pos via sambungan telepon, Senin (8/6). 

Paulus menyampaikan, merujuk pada hasil rekonsialisasi data pelamar dan peserta ujian yang juga mengacu kepada komposisi 80 persen orang asli Papua (OAP) dan 20 persen non OAP. Namun teryata hasil komposisi 80 persen  OAP belum terpenuhi. Karena masih banyak para pelamar OAP yang melamar pada unit-unit tertentu yang berada di pusat perkotaan.

Baca Juga :  Stand Pameran Binmas Noken Polri Dipadati Pengunjung

“Hasil ini mengakibatkan formasi di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota dan pusat keramaian menjadi kurang pelamar atau bahkan tidak ada pelamarnya. Padahal formasi tersebut dikhususkan untuk OAP,” jelasnya. 

Melihat kondisi ini, maka pemerintah daerah telah mengajukan perubahan berupa optimalisasi formasi ke Menpan-RB. Proses ini sendiri sudah berjalan dan di awal bulan Maret 2020 sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Menteri PAN-RB dan BKN hasil optimalisasi tersebut.

Namun demikian menurut Paulus hasil optimalisasi formasi tersebut masih ada beberapa catatan mengenai beberapa formasi yang belum terisi oleh OAP. Sehingga kepada daerah diminta segera memeriksa kembali. “Kabar terakhir usulan kedua perbaikan optimalisasi sudah dilakukan analisis oleh BKN dan sudah dilaporkan kembali ke Menpan di Jakarta untuk dimintai persetujuan,” tambahnya. 

Baca Juga :  Pasar Ikan Hamadi Dianggap Mulai Tak Layak

Paulus berharap, para pelamar CPNS formasi tahun 2018 untuk tetap bersabar dan menunggu hasil resmi yang akan diumumkan leh pejabat pembina kepegawaian daerah di masing-masing kabupaten/kota. Pengumumannya akan disampaikan secara serentak di Provinsi Papua. 

Paulus mengimbau masyarakat khususnya para pelamar agar lebih berhati-hati terhadap prosedur atau selebaran atau dokumen palsu yang memuat nama-nama pelamar yang dinyatakan lulus. Saat ini diakuinya sudah banyak ditemukan dokumen palsu yang mengatasnamakan pejabat BKN ataupun pejabat daerah.

“Jangan sampai tergiur rayuan dan janji-janji oknum tidak bertanggung jawab yang mengatakan bisa menjamin meloloskan diterima menjadi CPNS. Kalau itu terjadi silakan dilaporkan ke pihak berwajib. Karena penerimaan CPNS tidak dipungut biaya,” ucapnya. (bet/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya