Pengamanan Pilkada Dilihat dari Skala Ancaman
JAYAPURA – Wakapolda Papua, Brigjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan analisa terkait sistem pengamanan yang akan dilakukan jelang Pemilu pada November mendatang.
Yang pasti menurut Patrige pengaman nantinya dilakukan berdasarkan sumber skala ancaman yang ada. Wakapolda menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang mungkin disesuaikan dengan melihat pelaksanaan pemilu yang sudah berjalan pada Pileg dan Pilpres bulan Februari lalu.
Hal itu terkait apakah ada pergeseran tempat pemungutan suara atau tetap dilakukan perdistrik. Hal ini juga kata Patrige akan mempengaruhi penyerapan anggota Polri yang akan melakukan pengamanan di wilayah tersebut.
“Kita akan melihat perkembangan dari penyelenggara, apakah akan mengurangi atau menambah Tempat Pemungutan Suara (TPS),” jelas Patrige saat ditemui disela – sela kegiatan donor darah di Ditpol Air Polda Papua, Kamis (6/6).
Sementara untuk personil dikatakan saat ini Polda Papua tengah menyiapkan personel sebanyak 3.980 personel yang nantinya akan digeser ke dua wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). “Jumlah 3.980 personel ini nantinya akan kami sebar di dua wilayah DOB dan ini belum dengan TNI,” imbuhnya.
Disinggung soal daerah rawan saat pelaksanaan Pilkada, secara umum kata Patrige, tingkat kerawanan saat Pemilu nanti diprediksi masih berada pada wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
“Pertimbangannya adalah karakteristik masyarakat di dua wilayah itu dan karakteristik daerahnya sendiri tentunya kondisi geografis yang mempengaruhi pengiriman logistik dan pelaksanaan pencoblosan sendiri,” bebernya.
Selain itu, pertimbangan lainnya demografi wilayah tersebut.
“Karena terjadi persebaran penduduk yang tidak merata di dua wilayah ini bisa jadi ini akan menyulitkan dan memakan waktu,” wantinya. Lainnya, kata Patrige persoalan dukungan anggaran juga menjadi catatan Polda. Ada beberapa kabupaten yang dianggap masih minim memberikan support soal
Sampai hari ini, mereka kesulitan di dalam menyiapkan anggaran untuk pengamanan, karena pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati ini, anggarannya full dibiayai kabupaten bukan provinsi ataupun pusat,” tuturnya.
Oleh sebab itu, ujarnya, keterbatasan anggaran yang ada, mereka harus mampu mengalokasikan anggaran untuk pengamanan.
“Memang, ada beberapa kabupaten, yang memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang kita ajukan. Namun, faktanya sampai hari ini, karena berbagai pesoalan di kabupaten, sehingga masih banyak daerah yang tidak memenuhi kebutuhan anggaran yang kami ajukan, ini pastinya mempengaruhi pengamanan termasuk dalam menentukan daerah rawan,” jelasnya.
Namun, ia memastikan Polri dalam hal ini Polda Papua telah siap mengamankan jalannya pilkada di Papua.
“Tentunya, kita libatkan TNI baik di daerah rawan terjadinya gangguan keamanan maupun objek vital lainnnya. Dan sudah menjadi tugas kami melakukan pengamanan, sehingga kami bersama TNI dan jajaran polres-polres akan melakukan pengamanan itu,” tutup Patrige. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
