Komnas HAM : Pernyataan Juru Bicara TPNPB-OPM Tidak Dibenarkan
JAYAPURA-Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengingatkan Sebby Sambom untuk tidak Abu Nawas dan menebar ketakutan di wilayah Papua.
Peringatan dari Kapolda tersebut lantaran Sebby yang menjadi juru bicara TPNPB-OPM itu mengeluarkan ultimatum agar seluruh warga Indonesia yang bekerja di Papua segera meninggalkan bumi Cenderawasih.
Sebby juga menyampaikan, peringatan dikeluarkan berdasarkan perkembangan situasi di daerah konflik yang memanas, terutaman di tiga wilayah Kabupaten Yakni Puncak, Intan Jaya dan Ndugama.
“Sebby Sambom berada di luar. Dia hanya Abu Nawas saja. Jalan ke sana ke mari seakan mengetahui persoalan yang ada di Papua,” tegas Kapolda Mathius Fakhiri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (7/6).
Kapolda meminta untuk tidak terlalu mempercayai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya memecahbelah orang Papua itu sendiri. Ia juga meminta warga untuk tidak perlu ketakutan.
“Dia (Sebby-red) memangnya tahu kondisi Papua, sementara dia sendiri berada di luar sana. Hingga saat ini TNI-Polri menjaga daerah rawan di Papua, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kelompok ini,” ucap Kapolda.
Kapolda Mathius Fakhiri juga menyebut saat ini wilayah Puncak dan beberapa daerah lainnya di Papua situasinya aman.
Secara terpisah, Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyampaikan, dari perspektif kemanusiaan pernyataan Sebby tidak dibenarkan. Sebab, siapapun dia boleh berada di seluruh wilayah dunia ini.
Sebagaimana lanjut Frits, perjuangan pembebasan di mana-mana, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah dan kekerasan tidak akan membuat satu negara atau satu bangsa merdeka dengan cara-cara kekerasan. “Dari aspek HAM, tidak tepat pernyataan itu dikeluarkan. Apalagi memberikan ancaman kepada warga sipil,” sesalnya.
Menurut Frits, jika melihat visi dari perjuangan OPM bertahun-tahun, kelompok ini tidak mengancam warga negara Indonesia yang lain dan itu bukan OPM. Sebab, OPM yang benar adalah OPM yang berjuang untuk kemanusiaan. OPM yang benar bukan berjuang untuk kemudian mengancam kemanusiaan yang lain
“Sepengetahuan saya, OPM tidak begitu. Itu akan memperburuk citra OPM itu sendiri. Atas nama kemanusiaan, Komnas HAM memohon kepada TPN-OPM dan akan mengirim pesan kepada Sebby untuk kemudiaan ancaman seperti begitu jangan sampai kemudiaan memperburuk citra OPM itu sendiri,” kata Frits.
Frits juga mengaku menerima pesan itu dari Sebby. Pihaknya sudah diskusikan dan akan mengirim beberapa tanggapan kepada Sebby untuk menarik pernyataannya demi kemanusiaan.
“Kehadiran masyarakat sipil yang non Papua di daerah daerah Papua, justru mebantu warga sipil yang lain. Misalkan untuk kepentingan aktivitas perekonomian mereka sangat membantu. Sebenarnya mereka itu dibutuhkan oleh masyarakat sipil yang lain di wilayah-wilayah tersebut,” jelasnya.
Dalam pengamatan Komnas HAM, keterlibatan masyarakat non Papua yang ada di kabupaten/kota, telah menjadi mitra yang baik. Membantu masyarakat Papua dan lain sebagainya untuk kepentingan kemanusiaan.
Sementara itu, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menuturkan, bila tidak mengindahkan peringatan TPNPB-OPM, maka pasukan siap untuk menembak mati masyarakat. ”Risiko silakan tanggung sendiri,” terangnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/6) kemarin.
Warga yang harus keluar dari wilayah konflik itu, merupakan orang non Papua atau orang Indonesia. Namun, tidak untuk orang asli Papua. ”Semua imigran Indonesia yang mencari makan di negeri Bangsa Papua segera tinggalkan wilayah konflik bersenjata,” tuturnya.
Versi TPNPB-OPM ada sejumlah wilayah konflik bersenjata, yakni Puncak Papua, Intan Jaya, dan Ndugama. Peringatan itu resmi dikeluarkan oleh TPNPB-OPM. ”Peringatan ini terpaksa kami keluarkan,” paparnya.
Peringatan menembak mati warga yang tidak keluar wilayah konflik tersebut, berbeda dengan rencana revolusi total TPNPB-OPM.
Untuk revoluasi total hingga saat ini belum dideklarasikan, untuk revolusi total semua warga non Papua diharuskan keluar dari wilayah Papua. ”Kalau saat ini hanya keluar dari wilayah konflik,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.
Revolusi total sendiri akan dideklarasikan dalam beberapa tahun kedepan. Dia menjelaskan, saat itu terjadi hanya warga asli Papua yang boleh tinggal di negeri cendrawasih. ”Ini rencana kedepan,” tuturnya.
Sementara TNI dan Polri terus berupaya melindungi masyarakat. Di sekitar Bandara Aminggaru masih terjadi sejumlah tembakan pada Jumat lalu (4/5). Bahkan, KKB menembak ke arah pemukiman warga. TNI dan Polri melakukan perlawanan dengan melakukan tembakan balasan dan menyisir lokasi arah tembakan.
Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombespol M. Iqbal Alqudusy menuturkan, petugas masih terus berjaga-jaga dan berhasil mengambil alih wilayah sekitar bandara. ”Saat penyisiran petugas menemukan dua warga korban penembakan KKB,” ujarnya. (fia/idr/nat)
