Akademisi Pertanyakan Dampak Untuk Masyarakat Papua
JAYAPURA – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Papua, Maikel Peuki menyebut, “Tali Asih” atau santunan bantuan yang diberitakan pemerintah kepada masyarakat di lokasi Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan secara tidak langsung dapat memicu konflik horisontal.
Jumat pekan kemarin Menhan dan rombongan mendatangi lokasi PSN yang dipalang kemudian melakukan dialog.
Dari pertemuan itu juga diberikan sejumlah uang dalam konteks tali asih. Bantuan tersebut diberikan untuk mempererat hubungan, menunjukkan perhatian, dan mendukung pembangunan kesejahteraan serta keamanan dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat.
Namun, Walhi berpendapat disatu sisi tali asih yang diberikan diyakini bisa menimbulkan kecemburuan, rasa tidak adil, atau kesan dimanfaatkan yang akhirnya terjadi saling curiga sesama warga atau suku
“Ini bisa menimbulkan konflik horisontal antara masyarakat adat, karena marga-marga yang lain tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Cara ini tidak baik,” kata Maikel kepada Cenderawasih Pos, Selasa (6/1). Yang terjadi saat ini di Papua Selatan secara tidak langsung pemerintah pusat ataupun daerah sedang mengadu domba masyarakat setempat.
Mengingat tidak semua pihak terutama suku-suku dan marga-marga disekitar lokasi ikut terlibat oleh pemerintah dalam menyampaikan aspirasi. Kesempatan ini menurutnya sangat sempit ruangan berdialog kepada pemilik hak ulayat. Pemerintah pusat seharusnya memperhatikan hal ini, mengingat Papua bukan tanah kosong.
Akademisi Pertanyakan Dampak Untuk Masyarakat Papua
JAYAPURA – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Papua, Maikel Peuki menyebut, “Tali Asih” atau santunan bantuan yang diberitakan pemerintah kepada masyarakat di lokasi Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan secara tidak langsung dapat memicu konflik horisontal.
Jumat pekan kemarin Menhan dan rombongan mendatangi lokasi PSN yang dipalang kemudian melakukan dialog.
Dari pertemuan itu juga diberikan sejumlah uang dalam konteks tali asih. Bantuan tersebut diberikan untuk mempererat hubungan, menunjukkan perhatian, dan mendukung pembangunan kesejahteraan serta keamanan dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat.
Namun, Walhi berpendapat disatu sisi tali asih yang diberikan diyakini bisa menimbulkan kecemburuan, rasa tidak adil, atau kesan dimanfaatkan yang akhirnya terjadi saling curiga sesama warga atau suku
“Ini bisa menimbulkan konflik horisontal antara masyarakat adat, karena marga-marga yang lain tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Cara ini tidak baik,” kata Maikel kepada Cenderawasih Pos, Selasa (6/1). Yang terjadi saat ini di Papua Selatan secara tidak langsung pemerintah pusat ataupun daerah sedang mengadu domba masyarakat setempat.
Mengingat tidak semua pihak terutama suku-suku dan marga-marga disekitar lokasi ikut terlibat oleh pemerintah dalam menyampaikan aspirasi. Kesempatan ini menurutnya sangat sempit ruangan berdialog kepada pemilik hak ulayat. Pemerintah pusat seharusnya memperhatikan hal ini, mengingat Papua bukan tanah kosong.
