JAYAPURA – Pernyataan dari sejumlah tokoh ULMWP di Papua terkait peluang untuk bergabung dengan MSG yang semakin terbuka bahkan tekesan selangkah lagi mendapat tanggapan dari salah satu akademisi Uncen, Marinus Yaung.
Yaung terus memantau perkenbangan politik luar negeri pasca pilot Susi Air, Ricard Philips disandera. Dosen Fisip Uncen ini justru berpendapat bahwa peluang politik ULMWP untuk menjadi anggota penuh forum MSG, pada MSG Summit bulan Juli 2023 justru semakin tertutup.
Meskipun Vanuatu sebagai tuan rumah dan menjadi sponsor utama ULMWP termasuk dukungan lain dari negara Fiji namun ia mencatat ada empat alasan mendasar ULMWP sulit mendapatkan status keanggotaan penuh MSG. Alasan pertama adalah ULMWP sudah tidak lagi merepresentasikan mayoritas orang Papua dan persatuan fraksi – fraksi perjuangan politik orang Papua.
Komunitas Melanesia sudah tahu masalah ini dan cukup kecewa dengan belum adanya rekonsiliasi diantara Benny Wenda dan Oktovianus Mote. Alasan Kedua, kasus penyanderaan pilot susi air Philip Mark Merthens membuat aktivitas ULMWP di Pasifik kehilangan simpati dan dukungan dari Selandia Baru dan Australia.
“Kita tahu bersama bahwa, organisasi MSG adalah ‘Organisasi boneka’ untuk mendorong kepentingan Australia dan Selandia Baru di Pasifik,”kata Yaung melalui ponselnya, Senin (5/6).
Kata Yaung, tanpa restu Selandia Baru dan Australia, ULMWP pasti mengalami kegagalan diplomasi di Pasifik dan Benny Wenda sudah paham masalah ini sehingga Benny Wenda berharap agar pilot susi air segera dibebaskan sebelum KKT MSG. Lalu alasan ketiga, yaitu ada perubahan politik atau perubahan persepsi nasional di Vanuatu tentang isu Papua Merdeka yang dikampanyekan Benny Wenda dan ULMWP.
“Pada sidang umum PBB bulan September tahun 2022 kemarin, Vanuatu tidak lagi bersuara mengangkat isu Papua dalam ruang sidang PBB. Apa yang terjadi?. Setelah Andy Ajamiseba meninggal tanggal 21 februari 2020, sebenarnya sudah selesai tanggungjawab moral Vanuatu terhadap keluarga Ajaimseba dan masyarakat Papua. Vanuatu hanya memiliki hutang budi dan hutang sejarah dengan keluarga Ajaimseba dan group music Black Broters,” bebernya. (ade/wen)
JAYAPURA – Pernyataan dari sejumlah tokoh ULMWP di Papua terkait peluang untuk bergabung dengan MSG yang semakin terbuka bahkan tekesan selangkah lagi mendapat tanggapan dari salah satu akademisi Uncen, Marinus Yaung.
Yaung terus memantau perkenbangan politik luar negeri pasca pilot Susi Air, Ricard Philips disandera. Dosen Fisip Uncen ini justru berpendapat bahwa peluang politik ULMWP untuk menjadi anggota penuh forum MSG, pada MSG Summit bulan Juli 2023 justru semakin tertutup.
Meskipun Vanuatu sebagai tuan rumah dan menjadi sponsor utama ULMWP termasuk dukungan lain dari negara Fiji namun ia mencatat ada empat alasan mendasar ULMWP sulit mendapatkan status keanggotaan penuh MSG. Alasan pertama adalah ULMWP sudah tidak lagi merepresentasikan mayoritas orang Papua dan persatuan fraksi – fraksi perjuangan politik orang Papua.
Komunitas Melanesia sudah tahu masalah ini dan cukup kecewa dengan belum adanya rekonsiliasi diantara Benny Wenda dan Oktovianus Mote. Alasan Kedua, kasus penyanderaan pilot susi air Philip Mark Merthens membuat aktivitas ULMWP di Pasifik kehilangan simpati dan dukungan dari Selandia Baru dan Australia.
“Kita tahu bersama bahwa, organisasi MSG adalah ‘Organisasi boneka’ untuk mendorong kepentingan Australia dan Selandia Baru di Pasifik,”kata Yaung melalui ponselnya, Senin (5/6).
Kata Yaung, tanpa restu Selandia Baru dan Australia, ULMWP pasti mengalami kegagalan diplomasi di Pasifik dan Benny Wenda sudah paham masalah ini sehingga Benny Wenda berharap agar pilot susi air segera dibebaskan sebelum KKT MSG. Lalu alasan ketiga, yaitu ada perubahan politik atau perubahan persepsi nasional di Vanuatu tentang isu Papua Merdeka yang dikampanyekan Benny Wenda dan ULMWP.
“Pada sidang umum PBB bulan September tahun 2022 kemarin, Vanuatu tidak lagi bersuara mengangkat isu Papua dalam ruang sidang PBB. Apa yang terjadi?. Setelah Andy Ajamiseba meninggal tanggal 21 februari 2020, sebenarnya sudah selesai tanggungjawab moral Vanuatu terhadap keluarga Ajaimseba dan masyarakat Papua. Vanuatu hanya memiliki hutang budi dan hutang sejarah dengan keluarga Ajaimseba dan group music Black Broters,” bebernya. (ade/wen)
