JAYAPURA-Kapolres Jayapura Kombes Pol Dr. Victor Dean Mackbon, S.H., S.I.K., M.H., M.Si. mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi kepada peserta aksi demontrasi diamana selama demontrasi berlangsung tidak mengganggu aktifitas masyarakat.
“Aksi demontrasi seperti ini yang diharapkan oleh semua pihak, yang tentunya kami dari pihak keamanan akan siap memfasilitasi semua kebutuhan dari peserta aksi, asalkan tidak mengganggu aktifitas masyarakat,” ujar Victor Dean Mackbon
Jumlah aparat keamanan yang menjaga aksi demontrasi ini sebanyak 800 personel. “Dari jumlah yang ada terbagi di beberapa titik, yakni di Uncen atas, dan lingkaran abepura. Aparat yang kawal aksi demontrasi ini tergabung dari Mako brimob, Polresta Kota Jayapura, Polda Papua maupun dari anggota dari Polsek Heram juga dari Polsek Abepura,” katanya.
Pada pukul 14.30 WIT peserta aksi memubarkan diri hal itu setelah ditemui anggota DPRP dan menyerahkan surat tuntutan dari peserta aksi kepada anggota DPRP.
Dari pantauan Cendrawasih Pos, demontrasi berlangsung situasi di sekitar Lingkaran Abe tak mengganggu aktifitas masyarakat, dimana arus lalu lintas tetap berjalan lancar.
Aksi demo dengan tema yang sama juga dilaksanakan di kompleks Uncen tepatnya di jalan turunan lajur kanan kampus Uncen II, Waena Perumnas III.
Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan mahasiswa mahasiswi Nduga Jayapura menuntut pelaku mutilasi warga Nduga di Timika dihukum mati.
Aksi yang di mulai pada pukul 09.00 WIT itu berjalan damai dengan dikawal aparat kepolisian, sehingga demostrasi hanya berlangsung di lajur kanan kampus Uncen.
Koordinator lapangan Mesak Dogomo mengatakan saat ini rakyat Papua terus dibungkam dan rakyat sipil dimutilasi.
“Hukum memang negara punya tapi kebenaran itu Tuhan punya, kami akan terus berjuang demi kebenaran,” kata Dogomo, di jalan turun bagian kanan kampus Universitas Cenderawasih(Uncen) II, Waena, Perumnas III, Selasa, (4/10) kemarin.
Ia mengatakan dalam aksi ini mereka mendesak untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM karena pelakunya sudah jelas.
“Kami mendesak kepada Presiden RI selesaikan HAM berat di Papua, dan kami meminta komnas HAM RI, dan Panglima untuk segera mempercepat proses hukum mati anggota TNI yang menembak dan mutilasi tubuh 4 warga Sipil Nduga di Timika,” katanya.
Dogomo juga mengatakan keluarga korban meminta pelaku mutilasi ini jangan dibawa ke mahkamah militer tapi harus di peradilan umum.
“Kami menuntut Kapolda Papua dan Panglima TNI Andika Perkasa Stop bawa kasus mutilasi diperadilan militer, ” katanya.
Sementara itu, orator lainnya Manu Yohame mengatakan TNI seharusnya melindungi rakyat tapi yang ada malah membunuh dan memutilasi warga sipil ini merupakan kejahatan.
“Kami minta presiden RI agar keadilan itu benar-benar dipertegas kasus mutilasi dan pembunuhan warga sipil kami rakyat Papua terus alami hal sama di Biak berdarah, Wasior, Wamena, dan Abepura berdarah juga saat ini di mimika 4 Warga sipil di mutilasi,” katanya.
Selian itu, ia juga menyoroti sikap aparat kepolisian yang juga membungkam ruang demokrasi dengan membatasi mereka melakukan aksi damai ke DPRP.
“Kita menuntut atas ketidak adilan, kita ini bukan ayam atau kambing yang di potong-potong seenaknya dan yang berhak ambil nayawa kita adalah Tuhan bukan TNI, tapi yang ada malah kami dimutilasi maka kami minta Andika Prakarsa jangan bawa ke pengadilan militer, jika kita diam akan terus berlansung ketidakadilan di negeri kami, karena pandangan negara kepada Orang Papua itu manusia ibarat binatang dan mereka hanya rakus sumberdaya alam kami,” katanya.
Sementara itu, dari pantauan Cemderawasih Pos, proses perkuliahan tetap berjalan dengan menggunakan lajur kiri, dan aktifitas trasportasi di jalan umum berjalan seperti biasanya, namun intesitas pergerakan warga di seputaran Waena sedikit menurun dari biasanya. (rel/oel/wen)
