

Massa aksi yang mengatasnamakan solidaritas ASN dan masyarakat Papua saat memalang gerbang kantor gubernur, Rabu (3/4) (FOTO:Elfira/Cepos)
Desak Pusat Turunkan Pj Gubernur Papua, dan Pj Sekda Papua
JAYAPURA – Massa aksi yang mengatasnamakan solidaritas ASN dan masyarakat Papua, mengancam akan palang semua kantor perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Ancaman tersebut jika pemerintah pusat tidak menjawab aspirasi mereka untuk segera menurunkan Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun dan Pj Sekda Derek Hegemur, dari jabatannya saat ini.
Bahkan, Rabu (3/4) sore saat menggelar aksi. Pintu gerbang utama kantor gubernur sudah dipalang massa. Sebelumnya mereka juga memalang kantor otonom yang berlokasi di Kotaraja.
Penanggung jawab demo, Herianus Asso, mengatakan pemalangan kantor gubernur bentuk akumulasi kekecewaan dari ASN kepada Pj Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun.
“Sebelumnya Selasa (2/4) malam kami sudah melakukan pemalangan di Kantor Otonom, sekarang pemalangan kami lakukan di kantor gubernur,” ucap Asso kepada wartawan.
Asso menegaskan, pemalangan tersebut dibuka jika sudah ada jawaban dari pemerintah pusat atas apa yang menjadi tuntutan mereka.
“Pemerintah pusat segera menjawab aspirasi kami bahwa Pj gubernur segera turun dalam waktu yang singkat, mengingat pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik,” ucapnya.
Selain itu kata Asso, tidak berjalannya aktivitas pemerintahan berpengaruh pada agenda nasional yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pemilihan walikota dan wakil walikota serta pemilihan bupati dan wakil bupati.
“Mulai hari ini, tidak ada yang namanya rapat internal maupun ekstrenal, bahkan pegawai pun tidak akan diberikan akses di kantor. Bahkan kami akan palang semua kantor perangkat daerah,” tegasnya.
Setelah kabar ini tersebar Dion langsung bertolak menuju Taja dan mengecek langsung kondisi disana. Ia…
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…