WAMENA-Sejak pagi ratusan warga Jayawijaya mulai memenuhi 3 titik kumpul di pasar Misi Wouma, sinakma dan pertigaan Pikhe untuk melakukan aksi long march ke kantor DPRD Jayawijaya guna menolak dialog masalah HAM yang dimotori oleh Komnas HAM RI.
Dalam aksi tersebut belum jelas dari kelompok mana yang melakukan aksi tersebut, namun tetap di bawah pengawasan pihak keamanan gabungan dari Polres Jayawijaya, Brimob, Kodim 1702 Jayawijaya dan Batalyon 756/ Wimane Sili yang dipimpin Kapolres Jayawijaya AKBP. Muh Safei AB SE.
dalam Orasi yang disampaikan Manu Ikinia menyatakan aksi ini bertujuan untuk mempertanyakan kedatangan Komnas HAM RI beberapa waktu lalu ke Jayawijaya dan melakukan pertemuan dengan pimpinan daerah, disisi lain masa juga menuntut Dewan pemerintah indonesia untuk membuka akses HAM PBB ke Papua.
masa juga mempertanyakan tujuan dialog dari Komnas HAM RI, sehingga dialog yang dimotori oleh Komnas HAM RI dengan tegas di tolak, masyarakat Papua hanya menginginkan dialog yang dimotori oleh internasional atau PBB itu saja yang diminta.
masyarakat menilai jika masalah HAM Papua tidak bisa diselesaikan komnas HAM RI sebab yang melakukan Itu Negara Indonesia sedangkan yang menjadi korban adalah orang Papua, tidak bisa pelaku dialog dengan korban harus ada lembaga netral yang memfasilitasi itu.(jo)
WAMENA-Sejak pagi ratusan warga Jayawijaya mulai memenuhi 3 titik kumpul di pasar Misi Wouma, sinakma dan pertigaan Pikhe untuk melakukan aksi long march ke kantor DPRD Jayawijaya guna menolak dialog masalah HAM yang dimotori oleh Komnas HAM RI.
Dalam aksi tersebut belum jelas dari kelompok mana yang melakukan aksi tersebut, namun tetap di bawah pengawasan pihak keamanan gabungan dari Polres Jayawijaya, Brimob, Kodim 1702 Jayawijaya dan Batalyon 756/ Wimane Sili yang dipimpin Kapolres Jayawijaya AKBP. Muh Safei AB SE.
dalam Orasi yang disampaikan Manu Ikinia menyatakan aksi ini bertujuan untuk mempertanyakan kedatangan Komnas HAM RI beberapa waktu lalu ke Jayawijaya dan melakukan pertemuan dengan pimpinan daerah, disisi lain masa juga menuntut Dewan pemerintah indonesia untuk membuka akses HAM PBB ke Papua.
masa juga mempertanyakan tujuan dialog dari Komnas HAM RI, sehingga dialog yang dimotori oleh Komnas HAM RI dengan tegas di tolak, masyarakat Papua hanya menginginkan dialog yang dimotori oleh internasional atau PBB itu saja yang diminta.
masyarakat menilai jika masalah HAM Papua tidak bisa diselesaikan komnas HAM RI sebab yang melakukan Itu Negara Indonesia sedangkan yang menjadi korban adalah orang Papua, tidak bisa pelaku dialog dengan korban harus ada lembaga netral yang memfasilitasi itu.(jo)
