SENTANI – Majelis Rakyat Papua (MRP) sangat kecewa dengan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang terjadi di Provinsi Papua. Pasalnya, PSU kali ini menelan banyak biaya, tidak hanya itu semua masyarakat juga menjadi korban dari kondisi yang terjadi. Ketua MRP Papua, Nerlince Wamuar Rollo melihat MRP kecewa karena melihat kinerja KPU Papua tidak berjalan dengan baik.
Diakuinya, Tugas MRP salah satunya memberikan rekomendasi kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan verivikasi faktual tersebut, MRP telah membentuk Pansus.
“Pansus yang kami bentuk terdiri dari empat kelompok, telah melaksanakan tugas dan tugas itu kami serahkan kepada kewenangan penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Papua, kami berharap, awal yang baik, akan selesai dengan baik pula, tetapi ternyata putusan MK adalah PSU,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (3/3) kemarin.
Menurutnya, PSU akan menelan biaya yang sangat besar, sedangkan pemerintah diarahkan untuk efisiensi anggaran. “Pemotongan anggaran dimana-mana yang hampir dirasakan semua OPD di Indonesia,dampaknya juga terjadi di Tanah Papua, untuk semua OPD yang ada, bahkan di MRP juga mengalami hal yang sama,” sindirnya.
SENTANI – Majelis Rakyat Papua (MRP) sangat kecewa dengan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang terjadi di Provinsi Papua. Pasalnya, PSU kali ini menelan banyak biaya, tidak hanya itu semua masyarakat juga menjadi korban dari kondisi yang terjadi. Ketua MRP Papua, Nerlince Wamuar Rollo melihat MRP kecewa karena melihat kinerja KPU Papua tidak berjalan dengan baik.
Diakuinya, Tugas MRP salah satunya memberikan rekomendasi kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan verivikasi faktual tersebut, MRP telah membentuk Pansus.
“Pansus yang kami bentuk terdiri dari empat kelompok, telah melaksanakan tugas dan tugas itu kami serahkan kepada kewenangan penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Papua, kami berharap, awal yang baik, akan selesai dengan baik pula, tetapi ternyata putusan MK adalah PSU,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (3/3) kemarin.
Menurutnya, PSU akan menelan biaya yang sangat besar, sedangkan pemerintah diarahkan untuk efisiensi anggaran. “Pemotongan anggaran dimana-mana yang hampir dirasakan semua OPD di Indonesia,dampaknya juga terjadi di Tanah Papua, untuk semua OPD yang ada, bahkan di MRP juga mengalami hal yang sama,” sindirnya.
