LBH Papua Desak Komnas HAM Lakukan Investigasi

Terkait Kasus Penembakan Pelajar di Kabupaten Puncak

JAYAPURA- Komunitas pelajar mahasiswa Kabupaten Puncak se-Indonesia yang dipimpin langsung Wemiron Tabuni datangi Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Kamis (3/12).
Kedatangan mahasiswa Puncak yang didampingi LBH Papua untuk menyampaikan pengaduan terkait peristiwa pada 19 november yang terjadi di puncak. Dimana penembakan mengakibatkan lima orang sipil menjadi korban penembakan, empat diantaranya meninggal dunia sementara satu lainnya luka berat. Dimana tiga orang merupakan pelajar.
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan, isi pengaduan dari mahasiswa tersebut yakni mereka yang ditembak mati merupakan pelajar. Dimana saat itu dari Ilaga hendak kembali ke kampung mereka karena ada informasi libur.
“Mereka dari Ilaga mau pulang ke kampungnya di Gome. Namun, dalam perjalanan pulang mereka justru ditembak mati,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, sebagaimana aduan yang diterima dari para mahasiswa tersebut.
Dikatakan, menurut para mahasiswa sebagaimana laporan yang didapatkan dari keluarga korban. Pelaku penembakan saat itu menggunakan rompi hitam dan menggunakan senjata, dimana jumlah mereka lebih dari satu orang.
“Secara substansi mereka menegaskan bahwa mereka yang meninggal tidak punya hubungan dengan kelompok sipil bersenjata atau apapun. Mereka murni pelajar dan satu orang adalah seorang PNS,” tegas Frits.
Peristiwa ini bagi mahasiswa akan direspon secara terus oleh komunitas pelajar dan mahawsiswa agar mengungkap dua hal. Yakni, memastikan kronologi dan dari satuan mana yang melakukan penembakan serta alasan apa mereka ditembak.
Dalam kunjungan mereka yang hampir 2 jam di kantor Komnas HAM Papua, para mahasiswa Puncak meminta kepastian hukum dan harus dikawal oleh Komnas HAM dan LBH. Mereka mendesak Komnas HAM untuk mengirim tim investigasi ke Ilaga untuk memastikan korban yang tidak ada hubungan sebab akibat lalu mereka ditembak.
Terkait permintaan investigasi untuk kasus Puncak, Frits mengaku jauh hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 20 November, Komnas HAM telah mendapat pengaduan tentang hal yang sama.
“Saat itu juga Komnas HAM berkomunikasi dengan Kapolda dan Pangdam untuk meminta klarifikasi ditanggal tersebut. Satgas mana yang sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Ilaga dan melakukan penembakan,” beber Frits.
Lanjut Frits, hanya saja klarifikasi yang dilakukan belum mendapat tanggapan langsung baik dari Kodam ataupun Polda tentang Satgas apa yang melakukan patroli dan melakukan penembakan saat itu.
“Terkait kasus ini, sangat mungkin Komnas HAM mengirimkan tim ke Puncak, tetapi yang terpenting adalah kami meminta klarifikasi kepada semua pihak,” kata Frits.
Dengan menerima pengaduan kedua kalinya, sebagai pimpinan Komnas HAM, Frits akan berkomunikasi degan semua pihak untuk memastikan peristiwa tersebut dan membuat kesimpulan sementara. Apakah akan membentuk tim gabungan antara Komnas HAM RI dan Komnas Papua atau ini hanya ditangani oleh Komnas HAM Perwakilan Papua.
Sementara itu, Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay mengatakan, kunjungan mereka ke kantor Komnas HAM diterima langsung oleh Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey.
Menurutnya, apa yang dialami lima masyarakat sipil masuk dalam dugaan pelanggaran pasal 9 UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM atau disebut dengan pelanggaran HAM berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Yang kami minta dari pengaduan tersebut meminta dengan tegas kepada Komnas HAM Perwakilan Papua maupun Komnas HAM RI untuk segera membentuk tim inevstigasi dan turun ke Puncak untuk melakukan investigasi,” tegasnya.
Menurutnya, dengan dilakukannya investigasi maka menghentikan pemberitaan yang saling tuduh antara TNI dan OPM. Sebagaimana TNI menyebutkan penembakan dilakukan oleh KKB, sementara fakta di lapangan menurut keluarga dan menurut beberapa tokoh masyarakat penembakan dilakukan oleh tentara.
“Pemberitaan yang simpang siur akan terjawab apabila Komnas HAM membentuk tim dan melakukan investigasi,” tegasnya.
Sementara itu, ribuan warga mendatangi kantor Polisi di Ilaga, Kabupaten Puncak, Kamis (3/12). Warga yang mengaku sebagai keluarga tiga siswa dan satu ASN yang menjadi korban penembakan, meminta Komnas HAM dan Pemprov Papua mengirim tim untuk melakukan investigasi di lokasi kejadian.
Welius Murib mewakili keluarga korban menegaskan bahwa mereka baru akan menyerahkan dokumen dan bukti-bukti, apabila pemerintah daerah bisa menghadirkan Komnas HAM, DPR Papua dan LBH.
“Waktu itu tidak ada pertemuan karena keluarga minta pemerintah daerah hadirkan DPR Papua bersama Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua dan LBH. Kalau mereka bisa dihadirkan, baru kami bisa menyerahkan bukti-bukti dan dokemen,” ungkap Welius Murib kepada Cenderawasih Pos, kemarin (3/12).
Keluarga korban menurut Welius Murib meminta untuk dibentuk tim investigasi yang turun ke lokasi untuk mengungkap pelaku penembakan.
“Sampai hari ini, keluarga korban tidak mau serahkan semua bukti di lapangan sebelum Komnas dan tim Pansus yg dibentuk oleh DPR Papua bersama LBH Papua, tiba. Dari beberapa ksus penembakan di Kabupaten Puncak. belum pernah terungkap pelakunya. Untuk itu, keluarga minta Pemkab Puncak fasilitasi pihak – pihak yang berwajib,” tambahnya. (fia/oel/nat)

Terkait Kasus Penembakan Pelajar di Kabupaten Puncak

JAYAPURA- Komunitas pelajar mahasiswa Kabupaten Puncak se-Indonesia yang dipimpin langsung Wemiron Tabuni datangi Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Kamis (3/12).
Kedatangan mahasiswa Puncak yang didampingi LBH Papua untuk menyampaikan pengaduan terkait peristiwa pada 19 november yang terjadi di puncak. Dimana penembakan mengakibatkan lima orang sipil menjadi korban penembakan, empat diantaranya meninggal dunia sementara satu lainnya luka berat. Dimana tiga orang merupakan pelajar.
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan, isi pengaduan dari mahasiswa tersebut yakni mereka yang ditembak mati merupakan pelajar. Dimana saat itu dari Ilaga hendak kembali ke kampung mereka karena ada informasi libur.
“Mereka dari Ilaga mau pulang ke kampungnya di Gome. Namun, dalam perjalanan pulang mereka justru ditembak mati,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, sebagaimana aduan yang diterima dari para mahasiswa tersebut.
Dikatakan, menurut para mahasiswa sebagaimana laporan yang didapatkan dari keluarga korban. Pelaku penembakan saat itu menggunakan rompi hitam dan menggunakan senjata, dimana jumlah mereka lebih dari satu orang.
“Secara substansi mereka menegaskan bahwa mereka yang meninggal tidak punya hubungan dengan kelompok sipil bersenjata atau apapun. Mereka murni pelajar dan satu orang adalah seorang PNS,” tegas Frits.
Peristiwa ini bagi mahasiswa akan direspon secara terus oleh komunitas pelajar dan mahawsiswa agar mengungkap dua hal. Yakni, memastikan kronologi dan dari satuan mana yang melakukan penembakan serta alasan apa mereka ditembak.
Dalam kunjungan mereka yang hampir 2 jam di kantor Komnas HAM Papua, para mahasiswa Puncak meminta kepastian hukum dan harus dikawal oleh Komnas HAM dan LBH. Mereka mendesak Komnas HAM untuk mengirim tim investigasi ke Ilaga untuk memastikan korban yang tidak ada hubungan sebab akibat lalu mereka ditembak.
Terkait permintaan investigasi untuk kasus Puncak, Frits mengaku jauh hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 20 November, Komnas HAM telah mendapat pengaduan tentang hal yang sama.
“Saat itu juga Komnas HAM berkomunikasi dengan Kapolda dan Pangdam untuk meminta klarifikasi ditanggal tersebut. Satgas mana yang sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Ilaga dan melakukan penembakan,” beber Frits.
Lanjut Frits, hanya saja klarifikasi yang dilakukan belum mendapat tanggapan langsung baik dari Kodam ataupun Polda tentang Satgas apa yang melakukan patroli dan melakukan penembakan saat itu.
“Terkait kasus ini, sangat mungkin Komnas HAM mengirimkan tim ke Puncak, tetapi yang terpenting adalah kami meminta klarifikasi kepada semua pihak,” kata Frits.
Dengan menerima pengaduan kedua kalinya, sebagai pimpinan Komnas HAM, Frits akan berkomunikasi degan semua pihak untuk memastikan peristiwa tersebut dan membuat kesimpulan sementara. Apakah akan membentuk tim gabungan antara Komnas HAM RI dan Komnas Papua atau ini hanya ditangani oleh Komnas HAM Perwakilan Papua.
Sementara itu, Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay mengatakan, kunjungan mereka ke kantor Komnas HAM diterima langsung oleh Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey.
Menurutnya, apa yang dialami lima masyarakat sipil masuk dalam dugaan pelanggaran pasal 9 UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM atau disebut dengan pelanggaran HAM berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Yang kami minta dari pengaduan tersebut meminta dengan tegas kepada Komnas HAM Perwakilan Papua maupun Komnas HAM RI untuk segera membentuk tim inevstigasi dan turun ke Puncak untuk melakukan investigasi,” tegasnya.
Menurutnya, dengan dilakukannya investigasi maka menghentikan pemberitaan yang saling tuduh antara TNI dan OPM. Sebagaimana TNI menyebutkan penembakan dilakukan oleh KKB, sementara fakta di lapangan menurut keluarga dan menurut beberapa tokoh masyarakat penembakan dilakukan oleh tentara.
“Pemberitaan yang simpang siur akan terjawab apabila Komnas HAM membentuk tim dan melakukan investigasi,” tegasnya.
Sementara itu, ribuan warga mendatangi kantor Polisi di Ilaga, Kabupaten Puncak, Kamis (3/12). Warga yang mengaku sebagai keluarga tiga siswa dan satu ASN yang menjadi korban penembakan, meminta Komnas HAM dan Pemprov Papua mengirim tim untuk melakukan investigasi di lokasi kejadian.
Welius Murib mewakili keluarga korban menegaskan bahwa mereka baru akan menyerahkan dokumen dan bukti-bukti, apabila pemerintah daerah bisa menghadirkan Komnas HAM, DPR Papua dan LBH.
“Waktu itu tidak ada pertemuan karena keluarga minta pemerintah daerah hadirkan DPR Papua bersama Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua dan LBH. Kalau mereka bisa dihadirkan, baru kami bisa menyerahkan bukti-bukti dan dokemen,” ungkap Welius Murib kepada Cenderawasih Pos, kemarin (3/12).
Keluarga korban menurut Welius Murib meminta untuk dibentuk tim investigasi yang turun ke lokasi untuk mengungkap pelaku penembakan.
“Sampai hari ini, keluarga korban tidak mau serahkan semua bukti di lapangan sebelum Komnas dan tim Pansus yg dibentuk oleh DPR Papua bersama LBH Papua, tiba. Dari beberapa ksus penembakan di Kabupaten Puncak. belum pernah terungkap pelakunya. Untuk itu, keluarga minta Pemkab Puncak fasilitasi pihak – pihak yang berwajib,” tambahnya. (fia/oel/nat)