“Ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan meminta perbaikan kondisi bangsa, serta sebagai simbol perlawanan tanpa kekerasan,” ujarnya. Pengibaran bendera One Piece dalam aksi ini menambah warna baru pada gerakan Mahasiswa. Simbol bajak laut yang identik dengan perlawanan kini berubah menjadi representasi keberanian mahasiswa untuk bersuara.
Adapun, dalam aksi ini solidaritas Mahasiswa Papua menyampaikan 11 tuntutan strategis, salah satu diantaranya meminta Kapolri segera memerintahkan Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong membebaskan masyarakat sipil yang ditangkap, serta memproses hukum oknum polisi yang melakukan tindak pidana.
“Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak segera memeriksa Kapolresta Sorong beserta anggotanya atas dugaan pelanggaran HAM dan penyiksaan terhadap anak,” kata Yulianus Bunai (22) kepada Cenderawasih Pos, Selasa (2/9).
Selain itu ia juga meminta kepada pemerintah untuk hentikan tindak kekerasan dan penyiksaan oleh aparat terhadap masyarakat sipil di Papua. Pihaknya menutut Kapolda Papua Barat Daya bebaskan empat (4) tahanan politik (tapol) Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang saat ini tengah menghadapi proses hukum.
“Kami meminta Mahkamah Agung (MA) segera membebaskan empat tahanan politik Papua. Serta Hentikan pendropan militer organik dan non organik di seluruh Tanah Papua. Stop perampasan tanah adat serta tutup investasi yang merugikan rakyat Papua,” pungkasnya. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
“Ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan meminta perbaikan kondisi bangsa, serta sebagai simbol perlawanan tanpa kekerasan,” ujarnya. Pengibaran bendera One Piece dalam aksi ini menambah warna baru pada gerakan Mahasiswa. Simbol bajak laut yang identik dengan perlawanan kini berubah menjadi representasi keberanian mahasiswa untuk bersuara.
Adapun, dalam aksi ini solidaritas Mahasiswa Papua menyampaikan 11 tuntutan strategis, salah satu diantaranya meminta Kapolri segera memerintahkan Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong membebaskan masyarakat sipil yang ditangkap, serta memproses hukum oknum polisi yang melakukan tindak pidana.
“Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak segera memeriksa Kapolresta Sorong beserta anggotanya atas dugaan pelanggaran HAM dan penyiksaan terhadap anak,” kata Yulianus Bunai (22) kepada Cenderawasih Pos, Selasa (2/9).
Selain itu ia juga meminta kepada pemerintah untuk hentikan tindak kekerasan dan penyiksaan oleh aparat terhadap masyarakat sipil di Papua. Pihaknya menutut Kapolda Papua Barat Daya bebaskan empat (4) tahanan politik (tapol) Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang saat ini tengah menghadapi proses hukum.
“Kami meminta Mahkamah Agung (MA) segera membebaskan empat tahanan politik Papua. Serta Hentikan pendropan militer organik dan non organik di seluruh Tanah Papua. Stop perampasan tanah adat serta tutup investasi yang merugikan rakyat Papua,” pungkasnya. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
