JAKARTA-Selain itu, Kemensos akan memberikan babi untuk bisa diternak oleh para warga. Babi bisa diternak hingga musim dingin tiba dan dimanfaatkan untuk tambahan pangan nantinya.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Adrianus Alla menceritakan proses penyaluran yang dilakukan langsung olehnya. Dia meyakinkan, bahwa kondisi di sana sangat aman. Semua pihak bahu membahu untuk membantu masyarakat yang tengah kelaparan. ”Mereka tertib, meski mereka lapar kondisinya. Tapi tidak ada rebutan. Beda dengan daerah lain,” ungkapnya.
Menurut Adri, ribuan warga Agandugume dan Lambewi menempuh perjalanan dua hari satu malam menuju Sinak. Mereka sempat transit di Distrik Oneri. Di sana, mereka dibantu masyarakat setempat untuk bisa bermalam dan makan.
”Jadi itu yang saya bilang, kesetiakawanan sosial tinggi di sana. Kalau dapat bantuan pun tidak rebutan yang seolah seperti untuk dirinya sendiri. Saya sampai nangis,” ungkapnya.
Sementara itu, usai gagal terbang ke Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Rabu (2/8), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akhirnya berhasil mendarat di sana, kemarin (3/8).
Bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Muhadjir langsung menyerahkan bantuan pada 200 orang warga dari tiga distrik terdampak yakni Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri yang terdampak bencana kekeringan yang menyebabkan gagal panen dan kelaparan. Sisanya, akan disalurkan oleh bupati melalui kepala suku masing-masing.
Dia memastikan, bantuan akan terus disuplai sampai bencana kekeringan hingga menyebabkan gagal panen dan kelaparan usai. Bantuan disalurkan secara periodik mengikuti musim kekeringan dan embun beku yang melanda Kabupaten Puncak.
”Bantuan terus disuplai sampai mereka betul-betul lepas dari kondisi yang tidak baik ini. Dan tahun depan mudah-mudahan bisa kita tangani lebih baik lagi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta kerja sama semua pihak untuk untuk menjaga keamanan wilayah. Termasuk, dalam rencana dibangunnya lumbung pangan di wilayah Distrik Agandugume. Sebab, menurutnya, keamanan menjadi faktor penentu kelancaran penyaluran bantuan logistik yang akan disalurkan pemerintah.
Muhadjir menjelaskan, musim kemarau dan kekeringan di Kabupaten Puncak Papua Tengah selalu terjadi periodik di pertengahan tahun mulai dari Mei, Juni, dan Juli. Setiap datang musim kering dan fenomena embun beku ini maka akan berdampak pada gagal panen tanaman pangan, kekurangan bahan makanan, dan air bersih.
Oleh karenanya, hasil diskusi dengan Kepala BNPB, Bupati Kabupaten Puncak, dan Pangdam Cenderawasih maka solusi alternatif yang bisa dilakukan adalah pembangunan lumbung pangan. Lumbung pangan ini untuk menyimpan persediaan makanan penduduk selama musim kemarau terjadi. Langkah ini, kata dia, akan disampaikan pada Presiden Joko Widodo dalam upaya mengatasi risiko dampak kekeringan di Kabupaten Puncak.
”Gambaran sementara kita akan membangun semacam lumbung pangan di Distrik Agandugume di dekat bandara,” ungkapnya. Dengan begitu, bisa dilakukan langkah antisipasi pada bulan-bulan sebelum Mei dengan menyimpan bahan pangan yang disupply BNPB dan Kemensos. ”Sehingga pada saat terjadi bencana yang periodik ini otomatis bisa teratasi,” sambungnya.
Muhadjir berharap, semua pihak bisa saling melengkapi guna membantu masyarakat yang tengah mengalami kelaparan ini. Termasuk pihak-pihak swasta seperti yang telah dilakukan PT Freeport. ”Ini betul-betul untuk menyelamatkan saudara kita yang ada di tiga distrik agar terlepas dari bencana yang sangat tidak kita inginkan,” pungkasnya.
Selain soal kekeringan, Muhadjir juga mendapat curhatan dari masyarakat mengenai infrastruktur. Mereka meminta agar lebih banyak infrastruktur yang dibangun di wilayah Kabupaten Puncak. Termasuk perbaikan salah satu jembatan yang longsor di Distrik Sinak yang merupakan penghubung ke tiap distrik.
Sehingga, akses ke tiap daerah bisa terjangkau. Muhadjir berjanji akan membawa masalah itu ke pusat dan berjanji akan memberikan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman Papua Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD memastikan bahwa negara hadir di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. ”Pemerintah menyiapkan seluruh bantuan yang diperlukan,” kata dia tegas.
Tidak hanya Kementerian Sosial (Kemensos), Mabes TNI, Kodam XVII/Cenderawasih, Polda Papua, sampai Pemerintah Daerah Papua berbondong-bondong mengirimkan bantuan.
Apalagi sampai Senin pekan depan (7/8), status kebencanaan di sana masih tanggap darurat. Namun demikian, Mahfud tidak menampik ada kendala.
”Masalahnya sekarang itu transportasi. Transportasi itu kalau dari Jakarta ke Papua mungkin mudah. Tapi, ketika sudah masuk ke distrik tempat kejadian itu, memang tergantung pada cuaca,” bebernya.
Dia menyebut, cuaca di sana mudah berubah. Sementara angkutan yang bisa diandalkan hanya pesawat berukuran kecil.
Karena itu, pengiriman dan distribusi bantuan untuk masyarakat di Puncak Jaya sangat bergantung pada cuaca. ”Kadangkala meskipun (bantuan) menumpuk, menunggu perubahan cuaca,” ujarnya. Setelah didaratkan di Puncak Jaya, distribusi bantuan ke daerah-daerah terdampak juga tidak mudah. ”Karena diantar lewat darat ke kampung-kampung yang (medannya) terjal,” tambah mantan menteri pertahanan (menhan) tersebut.
Distribusinya juga tidak menggunakan kendaraan. Melainkan mengandalkan tenaga. Karena tidak sedikit masyarakat terdampak kondisi sulit itu tinggal di daerah terpencil. ”Harus diantar, dipikul, digendong, dan sebagainya,” ucap Mahfud.
Beruntung tidak ada gangguan Kelompok Separatis Teroris (KST). Dia memastikan TNI sudah memiliki markas di sana. Kemudian Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sudah sepakat menjamin keamanan.
Sehingga bantuan yang dikirim dan mendarat di Puncak Jaya terjamin. Mahfud menegaskan kembali, pemerintah berkomitmen terus mengirim bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
”Presiden sudah memberikan arahan agar segera ditangani, jangan sampai berkepanjangan penderitaan rakyat, dan Pak Muhadjir sekarang sudah di sana. Sedang turun ke lapangan, meninjau langsung dan memberi arahan-arahan langsung,” bebernya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo ikut merespon krisis pangan atau kelaparan di Papua Tengah. Dia mengatakan sebanyak 7.500-an orang terdampak bencana yang dipicu kekeringan itu. Dia mengatakan pemerintah harus terus mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan. Termasuk distribusi air bersih.
Politisi Partai Golkar itu juga meminta pemerintah memikirkan solusi yang sifatnya jangka panjang dalam mengatasi persoalan pangan di pulau Papua. “Salah satunya dengan melakukan riset dan perkembangan inovasi di bidang pertanian agar petani di daerah Papua lebih diberdayakan,” katanya.
Selain itu, melakukan riset terkait tanaman yang cocok untuk iklim di wilayah Papua.
Pasalnya, menurut Bamsoet, penyebab berulangnya bencana kekeringan hingga krisis kelaparan ini akibat cuaca dingin saat memasuki musim kemarau,” jelasnya.
Dia mengatakan aspek rantai pasok dan akses bantuan harus dikawal. Karena kedua faktor ini penting dalam penanganan bencana pangan yang terus berulang di bumi Papua.
Kembali munculnya bencana pangan, juga mengingatkan pemerintah untuk menuntaskan pembangunan Papua. Khususnya pengentasan angka kemiskinan di sana. Khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem yang saat ini masih cukup tinggi. (mia/syn/wan)
