Thursday, April 25, 2024
28.7 C
Jayapura

Menanti 20 Tahun, Piter Gusbager Wujudkan Pembangunan Kantor Bupati Keerom

Pembangunan Kantor Bupati Sesuai UU dan Kajian Ilmiah

KEEROM-Pembangunan Kantor Bupati Keerom di Kampung Bompay, Distrik Waris dimulai yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., Rabu (3/8) kemarin.

Apa yang sudah diletakan oleh Bupati Keerom ini merupakan sebuah catatan sejarah baru di Negeri Tapal Batas. Mengingat pembangunan kantor Bupati ini baru bisa terjadi setelah penantian panjang selama 20 tahun.

Padahal, pembangunan Kantor Bupati Keerom di Kampung Bompay, Distrik Waris telah diamanatkan oleh undang-undang sejak 20 tahun lalu. Yakni Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2002, dimana pusat pemerintahan atau kantor bupati seharusnya berada di Distrik Waris, tepatnya di Kampung Bompay.

Penunjukan Kampung Bompay juga bukan tanpa alasan, sebab telah melalui kajian secara ilmiah sehingga dituangkan dalam undang-undang.

Selain Bupati Piter Gusbager turut melakukan peletakan batu pertama Wakil Bupati Keerom, Wahfir Kosasih, SH., MH., M.Si.,  Sekretaris Daerah Keerom, DPRD, Dandim 1701 Jayapura, Kapolres Keerom, Kajari Jayapura, perwakilan Pengadilan Negeri Jayapura, Tokoh Adat Keerom, Tokoh Agama Keerom, Ketua FKUB Keerom, Ketua KNPI Keerom, Ketua PKK Keerom serta perwakilan masyarakat.

“Peletakan batu pertama hari ini (Rabu, red) dilaksanakan atas perintah UU nomor 26 tahun 2002 pasal 20. Sekian lama kantor Bupati Keerom ini sudah menjadi harapan masyarakat Keerom,” ungkap Bupati Piter Gusbager kepada awak media di sela-sela peletakan batu pertama kantor Bupati Keerom di Kampung Bompay, Distrik Waris, Rabu (3/8).

Baca Juga :  Proses Land Clearing Rampung, Fisik GOR Segera Dimulai

Selama ini, pusat pemerintahan Kabupaten Keerom berpusat di Distrik Arso. Sehingga di era kepemimpinannya berusaha untuk mewujudkan amat undang-undang tersebut.

Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu menegaskan jika pembangunan kantor bupati di Kampung Bompay ini bukan kepentingan mereka. Tapi dengan adanya kantor bupati tersebut, dengan sendirinya juga visi misi pemerintah daerah juga akan terwujud mengenai strategi percepatan pembangunan dan pemerataan pertumbuhan.

“Sehingga visi besar Keerom bangkit, yang inovatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjutan bisa terlaksana,” ucapnya.

“Momentum peletakan batu pertama ini bukan hanya inisiatif pemerintah tapi juga menjadi harapan seluruh elemen, seluruh pemangku kepentingan, termasuk adat, paguyuban lainnya yang selama ini mendoakan pembangunan daerah ini,” ujarnya.

Nantinya kantor Bupati Keerom  ini akan berdiri di atas tanah seluas 10 hektar. Terkait total anggaran, Bupati Piter Gusbager belum bisa membeberkan secara rinci.

Selain kantor Bupati, Piter Gusbager juga membeberkan jika beberapa fasilitas pendukung lainnya juga akan mengikuti seperti jalur jalan, perbankan, listrik, air bersih serta kantor dinas terkait juga akan dibangun ke depan.

Baca Juga :  Gangguan Jaringan,  Pembayaran TPP dan TPG Terlambat

Soal target penyelesaian, Bupati Piter Gusbager berharap, kantor bupati bisa rampung dan difungsikan pada tahun 2024 mendatang. Artinya, pembangunan kantor bupati akan dikerjakan kurang lebih 2 tahun ke depan.
Bupati Piter Gusbager kembali berpesan bahwa pembangunan kantor bupati ini bukan milik orang Distrik Waris saja, tapi menjadi milik seluruh masyarakat Keerom.

“Kita hanya ingin orang Keerom berada di jalur yang tepat. Harapan kami seluruh masyarakat mendoakan dan mendukung agar kantor bupati ini segera ditempati oleh bupati dan jajaran dan pemerataan dan keadilan terjadi di Keerom dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Keerom mulai dari Skanto sampai Towe,” pungkasnya.
Sebelum prosesi peletakan batu pertama, diawali dengan ibadah yang dipimpin Pastor Dekan Dekenat Keerom, P. Krispinus Bidi, SVD. Kemudian pada kesempatan ini, Bupati Keerom juga menyerahkan uang tali kasih kepada para pemilik hak ulayat setempat. Sementara 8 kampung yang ada di Distrik Waris juga memberikan dukungan pembangunan kantor bupati tersebut.

Bupati juga menjalankan program pemerintah, seperti sembako masuk kampung, pembagian bantuan modal usaha bagi mama-mama Papua, pembagian bendera merah putih, menyerahkan bantuan seragam sekolah, alat olahraga, penyerahan vitamin bagi anak kecil dan ibu hamil serta alat musik satu set. (eri/nat)

Pembangunan Kantor Bupati Sesuai UU dan Kajian Ilmiah

KEEROM-Pembangunan Kantor Bupati Keerom di Kampung Bompay, Distrik Waris dimulai yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., Rabu (3/8) kemarin.

Apa yang sudah diletakan oleh Bupati Keerom ini merupakan sebuah catatan sejarah baru di Negeri Tapal Batas. Mengingat pembangunan kantor Bupati ini baru bisa terjadi setelah penantian panjang selama 20 tahun.

Padahal, pembangunan Kantor Bupati Keerom di Kampung Bompay, Distrik Waris telah diamanatkan oleh undang-undang sejak 20 tahun lalu. Yakni Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2002, dimana pusat pemerintahan atau kantor bupati seharusnya berada di Distrik Waris, tepatnya di Kampung Bompay.

Penunjukan Kampung Bompay juga bukan tanpa alasan, sebab telah melalui kajian secara ilmiah sehingga dituangkan dalam undang-undang.

Selain Bupati Piter Gusbager turut melakukan peletakan batu pertama Wakil Bupati Keerom, Wahfir Kosasih, SH., MH., M.Si.,  Sekretaris Daerah Keerom, DPRD, Dandim 1701 Jayapura, Kapolres Keerom, Kajari Jayapura, perwakilan Pengadilan Negeri Jayapura, Tokoh Adat Keerom, Tokoh Agama Keerom, Ketua FKUB Keerom, Ketua KNPI Keerom, Ketua PKK Keerom serta perwakilan masyarakat.

“Peletakan batu pertama hari ini (Rabu, red) dilaksanakan atas perintah UU nomor 26 tahun 2002 pasal 20. Sekian lama kantor Bupati Keerom ini sudah menjadi harapan masyarakat Keerom,” ungkap Bupati Piter Gusbager kepada awak media di sela-sela peletakan batu pertama kantor Bupati Keerom di Kampung Bompay, Distrik Waris, Rabu (3/8).

Baca Juga :  Launching Aturan Baru Membuat SIM

Selama ini, pusat pemerintahan Kabupaten Keerom berpusat di Distrik Arso. Sehingga di era kepemimpinannya berusaha untuk mewujudkan amat undang-undang tersebut.

Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu menegaskan jika pembangunan kantor bupati di Kampung Bompay ini bukan kepentingan mereka. Tapi dengan adanya kantor bupati tersebut, dengan sendirinya juga visi misi pemerintah daerah juga akan terwujud mengenai strategi percepatan pembangunan dan pemerataan pertumbuhan.

“Sehingga visi besar Keerom bangkit, yang inovatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjutan bisa terlaksana,” ucapnya.

“Momentum peletakan batu pertama ini bukan hanya inisiatif pemerintah tapi juga menjadi harapan seluruh elemen, seluruh pemangku kepentingan, termasuk adat, paguyuban lainnya yang selama ini mendoakan pembangunan daerah ini,” ujarnya.

Nantinya kantor Bupati Keerom  ini akan berdiri di atas tanah seluas 10 hektar. Terkait total anggaran, Bupati Piter Gusbager belum bisa membeberkan secara rinci.

Selain kantor Bupati, Piter Gusbager juga membeberkan jika beberapa fasilitas pendukung lainnya juga akan mengikuti seperti jalur jalan, perbankan, listrik, air bersih serta kantor dinas terkait juga akan dibangun ke depan.

Baca Juga :  Proses Land Clearing Rampung, Fisik GOR Segera Dimulai

Soal target penyelesaian, Bupati Piter Gusbager berharap, kantor bupati bisa rampung dan difungsikan pada tahun 2024 mendatang. Artinya, pembangunan kantor bupati akan dikerjakan kurang lebih 2 tahun ke depan.
Bupati Piter Gusbager kembali berpesan bahwa pembangunan kantor bupati ini bukan milik orang Distrik Waris saja, tapi menjadi milik seluruh masyarakat Keerom.

“Kita hanya ingin orang Keerom berada di jalur yang tepat. Harapan kami seluruh masyarakat mendoakan dan mendukung agar kantor bupati ini segera ditempati oleh bupati dan jajaran dan pemerataan dan keadilan terjadi di Keerom dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Keerom mulai dari Skanto sampai Towe,” pungkasnya.
Sebelum prosesi peletakan batu pertama, diawali dengan ibadah yang dipimpin Pastor Dekan Dekenat Keerom, P. Krispinus Bidi, SVD. Kemudian pada kesempatan ini, Bupati Keerom juga menyerahkan uang tali kasih kepada para pemilik hak ulayat setempat. Sementara 8 kampung yang ada di Distrik Waris juga memberikan dukungan pembangunan kantor bupati tersebut.

Bupati juga menjalankan program pemerintah, seperti sembako masuk kampung, pembagian bantuan modal usaha bagi mama-mama Papua, pembagian bendera merah putih, menyerahkan bantuan seragam sekolah, alat olahraga, penyerahan vitamin bagi anak kecil dan ibu hamil serta alat musik satu set. (eri/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya