JAYAPURA- Pemkot Jayapura akan segera menyurati Pemprov Papua untuk memberikan saran untuk lockdown.
Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., menyebutkan ini merupakan pertimbangan yang disampaikan ke Pemprov menyusul tren kasus yang terus meningkat di Kota Jayapura.
“Kita akan minta Pemprov untuk lockdown di sepanjang Juli ini. Ini pertimbangan kami karena secara epidemologi kasus di kota naik terus,” ujar Wali Kota Mano, Kamis (1/7)
Wali Kota Tomi Mano mengungkapkan bahwa dalam sehari, satu orang yang positif dapat menularkan kepada 3 sampai 4 orang.
“Makanya kalau boleh Juli ini kita lockdown. Karena Agustus itu juga sudah kedatangan kontingen PON. Sebab, awal September, tanggal 9, itu sudah ada 6 pertandingan PON yang dilakukan di kota,” terang Tomi Mano yang juga Ketua Sub PB PON Kota Jayapura.
Lockdown ini, tambah Wali Kota Mano yang juga merupakan Kasatgas Covid 19 Kota Jayapura, hanya berlaku bagi masuk keluar orang melalui pelabuhan dan bandara. Sedangkan bahan makanan dan kebutuhan pokok penting lainnya mendapat pengecualian. (gr/nat)
Pemkot Jayapura Sarankan Lockdown
JAYAPURA- Pemkot Jayapura akan segera menyurati Pemprov Papua untuk memberikan saran untuk lockdown.
Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., menyebutkan ini merupakan pertimbangan yang disampaikan ke Pemprov menyusul tren kasus yang terus meningkat di Kota Jayapura.
“Kita akan minta Pemprov untuk lockdown di sepanjang Juli ini. Ini pertimbangan kami karena secara epidemologi kasus di kota naik terus,” ujar Wali Kota Mano, Kamis (1/7)
Wali Kota Tomi Mano mengungkapkan bahwa dalam sehari, satu orang yang positif dapat menularkan kepada 3 sampai 4 orang.
“Makanya kalau boleh Juli ini kita lockdown. Karena Agustus itu juga sudah kedatangan kontingen PON. Sebab, awal September, tanggal 9, itu sudah ada 6 pertandingan PON yang dilakukan di kota,” terang Tomi Mano yang juga Ketua Sub PB PON Kota Jayapura.
Lockdown ini, tambah Wali Kota Mano yang juga merupakan Kasatgas Covid 19 Kota Jayapura, hanya berlaku bagi masuk keluar orang melalui pelabuhan dan bandara. Sedangkan bahan makanan dan kebutuhan pokok penting lainnya mendapat pengecualian. (gr/nat)
