MERAUKE– Anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun, salah satu nama yang disebut bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT., dalam pidatonya setelah kembali menghadiri pengesahan DOB Provinsi Papua Selatan di halaman kantor bupati Merauke yang sempat viral di media sosial menerima permintaan maaf yang disampaikan oleh bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT.
‘’Saya sampaikan menerima permohonan maaf dari ade Romanus Mbaraka karena sudah disampaikan secara resmi dalam forum ini. Mari kita lupakan semua ini dan bergandengan tangan membangun Papua kedepan lebih penting dari pada menanggapi hal-hal yang sama sekali tidak penting,’’ kata Politisi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) tersebut saat memberikan sambutan sekaligus mensosialisasikan bagaimana proses pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua jilid II dan DOB 3 Provinsi di Papua, di Merauke, Jumat (29/7).
Sebelumnya, bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT yang memberikan sambutan selamat datang atas nama pemerintah, masyarakat Merauke dan atas nama pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada Komaruddin Watubun.
‘’Secara pribadi dan selaku bupati dan atas nama masyarakat Merauke dengan tulus yang menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan saya beberapa hari lalu. Juga Kepada bapak Mandenas dan keluarga dan juga kepada Komisi II DPR,’’ kata bupati Romanus Mbaraka.
Menurut Romanus Mbaraka, pernyatannya tersebut sesungguhnya intinya menguraikan tentang perjalanan perjuangan pemekaran PPS. Ia menjelaskan bahwa saat itu, dirinya sebagai salah satu staf yang ikut menulis konsep pemekaran Papua Selatan yang saat itu dikasih oleh bupati Drs Johanes Gluba Gebze.
Dikatakan, perjuangan dari PPS tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, dimana dari awal perjuangan PPS ini dikawal oleh Komaruddin Watubun yang saat itu masih menjadi anggota DPR Papua.
‘’Perjuangan itu saat beliau (Komaruddin, red) masih menjadi anggota DPR Papua, sampai dengan komisi II. Perjuangan kita panjang. Saat itu kakak Jon Gluba Gebze jadi bupati, kita bawa antara 200-300 orang. Saat itu, Kakak Yuven Biakai sebagai bupati masih hidup. Semua perwakilan masyarakat kita bawa. Dan biaya bukan sedikit yang kita keluarkan. Kalau teman lain mungkin berjuang baru satu dua hari, tapi kita berjuang 20 tahun. Air mata dan darah. Banyak senior kita yangmerumuskan pemekaran ini sudah dipangil Tuhan. Itu yang sayua maksudkan. Saya tidak pernah komunikasi dengan Kakak Komaruddin, apalagi setelah satu tidak jadi bupati. Pak Mandenas juga saya tidak komunikasi. Bisa lihat track racord telpon saya. Saya baru dilantik tahun 2021. Yang saya maksudkan all out, bagaimana kita jaga daerah ini supaya salah satu dari 3 provinsi ini, masyarakat ini tidak ribut. Dan selama proses pemekaran di Selatan Papua, kita dengan para bupati di Selatan Papua secara aktif dan ketua Tim adek Thomas kita lakukan ini dengan baik dan kita tidak ada gejolak,’’ katanya.
Bupati Romanus  kembali menegaskan bahwa dalam proses pemekaran ini tidak ada suap. ‘’Dalam hal ini saya tegaskan, tidak ada suap sama sekali. Kita tidak punya uang yang cukup. Dan Kaka Komar (Komaruddin Watubun) masih kawal kita sampai hari ini, bawah pengesahan mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak John Wempi Watipo,’’ pungkasnya. (ulo/nat)
