Wednesday, April 24, 2024
32.7 C
Jayapura

Pdt Lipius: Jangan Ada Kejahatan Kemanusiaan di Tanah Ini

Pdt Lipius ( FOTO: Elfira/Cepos)

Labelisasi Teroris Perlu Dicabut!

JAYAPURA – Rentetan konflik kerap terjadi di beberapa wilayah di Papua  khususnya di daerah Pegunungan hingga memakan korban jiwa. Seperti di Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, terakhir kejadian penganiayaan terhadap dua anggota TNI hingga meninggal dunia di Kabupaten Yahukimo dan penyerangan terhadap Ka Subsektor Oksamal Briptu Mario Sanoy di Distrik Oksamol, Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat (28/5).

Terkait kejadian tersebut, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua  Pdt Lipius mempertanyakan siapa otak intelektual dibalik konflik di beberapa wilayah di Papua . Siapa yang melakukan kejahatan kemanusiaan itu ? ini perlu diungkap dengan data dan fakta yang ada.

“Sebenarnya siapa pelaku konflik di Papua  ? apakah TPN-OPM atau ada orang lain ? Ini perlu diungkap baik, tidak boleh hanya satu versi,” tegas Pdt Lipius saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (30/5)

Terkait beberapa peristiwa yang terjadi di beberapa wilayah di Papua , Lipius mengimbau seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua  untuk sama sama duduk berdoa dan meminta kepada tuhan  untuk menyelesaikan persoalan yang ada di tanah ini. Sebab, hanya tuhan yang mampu menyelesaikan jika melihat dari kondisi seperti ini.

Baca Juga :  DPRD Sebut Sipil, TNI Sebut KKSB

“Korban ada di mana mana, jangan jahat seperti itu. Jangan ada kejahatan kemanusiaan di tanah ini dari siapapun, kalau ada sesuatu selesaikan bersama duduk dan bicara itu yang terbaik,” kata Pdt Lipius.

Ia juga mengingatkan kepada pihak terkait, ketika tokoh masyarakat atau tokoh agama yang bersaksi di wilayah yang sedang berkonflik. Mereka harus dipercaya tanpa memberikan tekanan apapun.

“Jangan ada initimidasi kepada para pendeta, tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh pemuda dan warga jemaat ketika mereka mengungkapkan sesuatu. Mereka harus dilindungi, tidak boleh diintimidasi oleh pihak manapun karena hukum HAM menjamin itu. Apalagi mereka ini yang berada di wilayah tersebut mengetahui kondisi masyarakat setempat,” tegasnya.

Dirinya juga meminta TNI-Polri dan TPN-OPM bersama sama menahan diri, jangan saling kejar hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

“Harusnya mereka (TNI-Polri dan TPN-OPM-red) duduk bicara, duduk di satu meja untuk bicara atau dialog antara Papua -Jakarta untuk menyelesaikan semua isu konflik dan lainnya yang terjadi di Papua  secara permanen,” jelasnya.

Baca Juga :  Sabar, Tetap Ibadah di Rumah Masing-masing!

Lanjutnya, sebagaimana Provinsi Aceh yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka dengan berdialog namun kenapa Papua  tidak. “Kalau mau selesaikan secara permanen dan bermartabat itu satu satunya cara dengan berdialog. Untuk konsep dialognya seperti apa, nanti kedua pihak  membahasnya secara terbuka dengan kepala dingin,” terangnya.

Menurut Pdt Lipius, TPN-OPM bukanlah kelompok yang baru muncul. Melainkan keberadaan TPN-OPM usianya hampir sama dengan Papua  ketika bergabung dengan Indonesia, sehingga itu perlu disikapi dengan baik untuk menyelesaikan secara utuh.

Sementara itu, Pdt Lipius menganggap labelisasi yang dilakukan oleh Menkopolhukam itu menyakitkan bagi orang Papua . Sebab, labelisasi teroris terhadap orang Papua  tanpa dikaji lebih baik. Sehingga itu, perlu dikaji dengan baik dan secara objektif.

“Labelisasi Teroris perlu dicabut. Sebab, itu bukan hanya menyakitkan bagi orang Papua  melainkan juga bagi suku Melanesia. Mari lakukan pendekatan kemanusiaan, pendekatan teritorial itu jauh lebih baik,” pungkasnya. (fia/wen)

Pdt Lipius ( FOTO: Elfira/Cepos)

Labelisasi Teroris Perlu Dicabut!

JAYAPURA – Rentetan konflik kerap terjadi di beberapa wilayah di Papua  khususnya di daerah Pegunungan hingga memakan korban jiwa. Seperti di Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, terakhir kejadian penganiayaan terhadap dua anggota TNI hingga meninggal dunia di Kabupaten Yahukimo dan penyerangan terhadap Ka Subsektor Oksamal Briptu Mario Sanoy di Distrik Oksamol, Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat (28/5).

Terkait kejadian tersebut, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua  Pdt Lipius mempertanyakan siapa otak intelektual dibalik konflik di beberapa wilayah di Papua . Siapa yang melakukan kejahatan kemanusiaan itu ? ini perlu diungkap dengan data dan fakta yang ada.

“Sebenarnya siapa pelaku konflik di Papua  ? apakah TPN-OPM atau ada orang lain ? Ini perlu diungkap baik, tidak boleh hanya satu versi,” tegas Pdt Lipius saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (30/5)

Terkait beberapa peristiwa yang terjadi di beberapa wilayah di Papua , Lipius mengimbau seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua  untuk sama sama duduk berdoa dan meminta kepada tuhan  untuk menyelesaikan persoalan yang ada di tanah ini. Sebab, hanya tuhan yang mampu menyelesaikan jika melihat dari kondisi seperti ini.

Baca Juga :  1.028 CASN dan CPPPK Lolos Verifikasi dan Validasi

“Korban ada di mana mana, jangan jahat seperti itu. Jangan ada kejahatan kemanusiaan di tanah ini dari siapapun, kalau ada sesuatu selesaikan bersama duduk dan bicara itu yang terbaik,” kata Pdt Lipius.

Ia juga mengingatkan kepada pihak terkait, ketika tokoh masyarakat atau tokoh agama yang bersaksi di wilayah yang sedang berkonflik. Mereka harus dipercaya tanpa memberikan tekanan apapun.

“Jangan ada initimidasi kepada para pendeta, tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh pemuda dan warga jemaat ketika mereka mengungkapkan sesuatu. Mereka harus dilindungi, tidak boleh diintimidasi oleh pihak manapun karena hukum HAM menjamin itu. Apalagi mereka ini yang berada di wilayah tersebut mengetahui kondisi masyarakat setempat,” tegasnya.

Dirinya juga meminta TNI-Polri dan TPN-OPM bersama sama menahan diri, jangan saling kejar hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

“Harusnya mereka (TNI-Polri dan TPN-OPM-red) duduk bicara, duduk di satu meja untuk bicara atau dialog antara Papua -Jakarta untuk menyelesaikan semua isu konflik dan lainnya yang terjadi di Papua  secara permanen,” jelasnya.

Baca Juga :  KKSB Berulah, Seorang Babinsa Gugur

Lanjutnya, sebagaimana Provinsi Aceh yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka dengan berdialog namun kenapa Papua  tidak. “Kalau mau selesaikan secara permanen dan bermartabat itu satu satunya cara dengan berdialog. Untuk konsep dialognya seperti apa, nanti kedua pihak  membahasnya secara terbuka dengan kepala dingin,” terangnya.

Menurut Pdt Lipius, TPN-OPM bukanlah kelompok yang baru muncul. Melainkan keberadaan TPN-OPM usianya hampir sama dengan Papua  ketika bergabung dengan Indonesia, sehingga itu perlu disikapi dengan baik untuk menyelesaikan secara utuh.

Sementara itu, Pdt Lipius menganggap labelisasi yang dilakukan oleh Menkopolhukam itu menyakitkan bagi orang Papua . Sebab, labelisasi teroris terhadap orang Papua  tanpa dikaji lebih baik. Sehingga itu, perlu dikaji dengan baik dan secara objektif.

“Labelisasi Teroris perlu dicabut. Sebab, itu bukan hanya menyakitkan bagi orang Papua  melainkan juga bagi suku Melanesia. Mari lakukan pendekatan kemanusiaan, pendekatan teritorial itu jauh lebih baik,” pungkasnya. (fia/wen)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya