Hari ini, Presiden Jokowi Kunjungi Korban Banjir Bandang
JAYAPURA-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo, menyebutkan bahwa peristiwa banjir bandang di Kabupaten Jayapura merupakan ancaman permanen, sehingga penyelesaiannya pun harus dilakukan secara permanen.
Hal ini disampaikan Doni Monardo usai mengikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana Kabupaten Jayapura yang dipimpin Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., yang melibatkan jajaran Pemprov Papua, Pemkab Jayapura, serta pemangku kepentingan lainnya, di Gedung Negara, Minggu (31/3) malam.
Rapat tersebut juga diikuti Tim Riset Geologi Kementerian ESDM dan Tim Riset Geologi Universitas Gadjah Mada, yang dalam presentasinya memaparkan kelabilan kawasan Pegunungan Cycloop secara topografi.
Sebut saja, mulai dari kemiringan yang terjal 70 – 80 derajat, daerah penyangga di kaki gunung yang telah beralih fungsi karena perkebunan dan pemukiman masyarakat, hingga sejumlah sungai dan daerah aliran sungai dari lereng Gunung Cycloop yang telah tertutup pemukiman, baik perumahaan maupun bangunan-bangunan instansi.
“Saran dan rekomendasi para pakar ini menyebutkan bahwa ini merupakan ancaman permanan, sehingga penyelesaiannya (penanggulangan) harus dilakukan permanen,” ungkap Doni kepada awak media usai rapat, kemarin (31/30.
Untuk penanggulangan jangka pendek, Doni Monardo meminta perhatian diberikan bagi para pengungsi, dimana standard minimal, pelayanan kesehatan, dukungan logistik, kenyamanan, sanitasi, ketersediaan bersih baik untuk konsumsi maupun kebutuhan lainnya, harus terpenuhi.
“Kita perlu memberikan perhatian pula bagi masyarakat yang menjadi korban karena kehilangan sanak keluarganya. Untuk itu, perlu ada pendampingan dari para psikolog untuk memberikan trauma healing,” sebutnya.
Sementara untuk penanggulangan jangka menengah-panjang, dibutuhkan upaya terstruktur agar sungai yang berasal dari Gunung Cycloop dinaturalisasi atau dikembalikan ke fungsi awalnya. Kemudian, kawasan penyangga di kaki Gunung Cycloop yang telah beralih fungsi ini harus dikembalikan pula vegetasinya.
“Fungsi konservasinya pun harus dipulihkan dengan menanam jenis tanaman yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis. Seperti pohon Matoa yang memiliki akar yang kuat dan buahnya yang memiliki nilai ekonomis,” paparnya.
Bukan hanya itu, penataan Sentani sebagai ibukota Kabupaten Jayapura juga harus dilakukan secara menyeluruh. Salah satunya yakni perumahaan di Sentani akan diusulkan untuk tidak direlokasi, melainkan dicarikan jalan keluar lainnya. Seperti bagaimana membangun rumah di lokasi yang aman dan tidak mengganggu ekosistem.
“Namun, khusus bagi masyarakat di daerah-daerah penyangga memang harus direlokasi. Sudah ada kesepakatan untuk dilakukan sosialisasi oleh tokoh-tokoh agama agar masyarakat bersedia untuk direlokasi,” katanya.
Para developer (pengembang) juga harus berhati-hati dalam membangun perumahan, yang mana diharapkan untuk memperhitungkan keselamatan masyarakat. Para pengembang yang membangun rumah di tempat-tempat yang secara struktural membahayakan masyarakat, bukan tidak mungkin akan menimbulkan komplain yang bukan tidak mungkin berujung pada gugatan secara hukum.
Termasuk pihak perbankan yang memberikan kredit perumahan untuk tidak mempermudah dalam menyalurkan kredit kepada pengembang-pengembang yang membangun perumahan di kawasan yang secara struktur membahayakan keselamatan masyarakat.
“Selain itu juga, kita perhatikan masalah kualitas air Danau Sentani yang tidak boleh semakin berkurang. Sebaliknya, kualitas airnya itu harus lebih baik,” tambahnya lagi.
Salah satu caranya ialah dengan memberikan sosialisasi penyadaran bagi masyarakat untuk tidak membuang limbah manusia (tinja) ke Danau Sentani. Sebab, ini akan mencemari air danau dan berdampak pada ekosistem bawah air. Terutama bagi perikanan air tawar, serta berdampak pula bagi kesehatan masyarakat di pinggiran danau yang menggunakan air Danau Sentani sebagai kebutuhan sehari-hari.
Dalam rangka penanggulangan Pegunungan Cycloop dan Kota Sentani, akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman yang melibatkan 16 pihak, di antaranya BNPB, Pemprov Papua, Pemkab Jayapura, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pertanahan Agraria Nasional, Kementerian PUPR, dan yang lainnya.
Sementara itu, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dijadwalkan, Senin (1/4) ini akan melakukan sejumlah agenda di Kabupaten dan Kota Jayapura.
Presiden Jokowi dan rombongan VVIP lainnya direncanakan tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, sekira pukul 11.00 WIT. Tiba di Sentani, Presiden Jokowi mendengarkan pemaparan Danrem 172/PWY terkait kondisi terkini banjir bandang di wilayah Sentani.
Usai mendengarkan pemaparan Presiden Jokowi dan rombongan melanjutkan kegiatannya mengunjungi warga korban banjir bandang yang ada di Posko Pengungsian GOR Toware (data lihat grafis).
Terkait dengan rencana kunjungan RI 1 tersebut, kemarin (31/3) digelar apel gelar pasukan di Base Ops Lanud Silas Papare, Kabupaten Jayapura.
Apel tersebut dipimpin langsung Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring dan komandan apel Danrem 172/PWY, Kolonel Inf. Jonathan Binsar Panjaitan Sianipar.
Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring mengatakan, gelar pasukan tersebut merupakan bentuk pengecekan kesiapan satuan dalam rangka mendukung pengamanan kunjungan Presiden RI di Provinsi Papua.
Dirinya memerintahkan kepada seluruh prajurit TNI-Polri yang tergabung Satgas PAM VVIP agar segera melakukan langkah-langkah preventif dan antisipatif, serta mengkoordinasikan secara terpadu dengan seluruh unsur Forkompinda provinsi dan kabupaten di Papua sehingga tercipta sinergitas yang solid untuk mengawal dan mengamankan kunjungan kerja Presiden RI di wilayah Papua secara aman, lancar dan terkendali.
“Tanggung jawab pengamanan diserahkan sepenuhnya kepada satuan TNI-Polri di wilayah Papua, serta jajaran pemerintah daerah Papua. Dengan demikian, apel kesiap siagaan sangat penting untuk mengetahui kesiapan prajurit maupun segenap unsur pendukungnya sehingga siap digerakkan untuk antisipasi dan mengatasi setiap kemungkinan permasalahan yang terjadi selama kunjungan Presiden RI,” ucap Simbiring.
Dirinya berharap seluruh personel yang diberi kepercayaan dan amanah melaksanakan tugas PAM VVIP agar benar-benar mempersiapkan pengamanan sebaik-baiknya, sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan.
“Laksanakan tugas ini dengan berpedoman pada aturan yang berlaku, selalu waspada dan perhatikan faktor keamanan personil dan material serta laksanakan temu cepat, lapor cepat sesuai hirarki,” paparnya.
Sementara sehari ebelumnya, tepatnya Sabtu (30/3) juga suah digelar pertemuan persiapan kunjungan Presiden RI di kantor Bupati Jayapura. Rapat tersebut dipimpin Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal didampingi Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw.
Wagub Papua, Klemen Tinal mengatakan rapat koordinasi itu dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal apa yang perlu dipersiapkan sebelum kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu ke Sentani.
Dia mengatakan kunjungan Presiden Jokowi ke Sentani kali ini dalam rangka memantau langsung perkembangan dan penanganan terhadap korban banjir di Sentani.
“Hal-hal apa yang kita siapkan berkaitan dengan kunjungan itu itulah yang kita bicarakan dalam rapat koordinasi ini,” jelasnya.(gr/ro/fia/nat)
