JAYAPURA- Berhentinya aktivitas pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya turut mengundang perhatian Pemerintah Provinsi Papua. Penjabat Sekda Papua, Doren Wakerkwa menegaskan bahwa bupati Intan Jaya harus bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut.
“Seluruh permasalahan yang terjadi di kabupaten/kota itu menjadi tanggung jawab bupati/wali kota sebagai kepala daerah. Intan Jaya ini dulu pernah saya katakan di media agar bupati harus bertugas di daerahnya, bukan dari daerah lain. Tapi beliau membantah itu dan menjelaskan bahwa dirinya menjalankan tugas di Intan Jaya,” tegas Doren Wakerkwa, Rabu (10/2) kemarin.
“Saya tahu persis apa yang terjadi di wilayah gunung. Makanya (waktu itu) saya bilang bupati jangan di Nabire terus. Harus naik ke Intan Jaya untuk selesaikan tugas pemerintah, sehingga masyarakat juga merasa memiliki bahwa bupati mereka ada di tempat, dan masyarakat merasa terlindungi,” tambahnya.
Namun jikalau situasi yang terjadi sudah seperti saat ini, dimana kantor pemerintahan di Intan Jaya sudah tidak berjalan lagi, maka bagaimanapun juga bupati harus bertanggung jawab.
“Saya harap, setiap pejabat bupati/wali kota yang diberikan tanggung jawab oleh negara, maka tugas itu harus dilaksanakan. Jangan setengah-setengah. Oleh sebab itu, Intan Jaya yang banyak masalah ini bupati harus bertanggung jawab,” tuturnya.
Menurut Wakerkwa, selama terjadi persoalan di Intan Jaya, bupati tak pernah sekalipun melaporkan situasi dan kondisi daerah tersebut kepada Gubernur Papua. Padahal, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang harus mendapatkan laporan perihal situasi di daerah (kabupaten/kota) yang dipimpin bupati/wali kota.
“Selama ini yang terjadi permasalahan di Intan Jaya, bupati tidak pernah lapor gubernur, agar bersama kita kaji dan tindaklanjuti. Belum ada laporan sama sekali sampai hari ini. Jadi saya harap, bupati jeli melihat segala persoalan yang terjadi di daerah,” pintanya.
Meskipun di satu sisi, gubernur tak terlalu mengintervensi bupati karena bupati memiliki hak prerogatif di daerah, namun bupati/wali kota harus melaporkan perkembangan di daerahnya kepada gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat.
“Tapi segala persoalan, seperti kebutuhan rakyat yang terpenuhi atau tidak, program pembangunan yang berjalan atau tidak, di daerah situasinya kacau atau tidak, itu bupati harus tahu dan bertanggung jawab atas daerah yang dipimpinnya. Jangan bupati tidak mau bekerja dan rakyat jadi korban. Jadi, harus buktikan integritas bupati untuk selesaikan persoalan yang terjadi di daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, warga dari tiga kampung yaitu Bilogai, Kumlagupa, dan Puyagiya yang mengungsi ke Gereja Katolik St Misael Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, sejak Senin, (8/2) terkendala makanan dan minuman.
Pihak Gereja Katolik St Misael Bilogai yang berada dibawah Keuskupan Timika, kesulitan untuk menyiapkan makan dan minum untuk 600-an warga yang mengungsi.
Para pengungsi ini dilaporkan tinggal di balkon gereja, pastoran, susteran dan rumah bina Bilogai di Sugapa ibukota Kabupaten Intan Jaya.
Diakon Yosep Bunai, Pr selaku Pastor pembantu di Gereja Katolik St. Misael Bilogai Dekenat Moni – Puncak, Keuskupan Timika mengaku kewalahan mendapatkan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.
Menurutnya, hingga hari ketiga jumlah pengungsi terus bertambah. “Mereka yang mengungsi itu tiga kampung, terdapat lebih dari 600 warga berlindung di kawasan gereja. Tapi sore kemarin dan pagi ini terus bertambah, kami tidak tahu jumlahnya sekarang,” ujar Diakon Yosep Bunai melalui rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Rabu, (10/2).
Bunai mengaku kesulitan dalam memenuhi makanan dan minuman bagi warga yang mengungsi. Bahkan hingga kemarin pihaknya sudah mengeluarkan 200 Kg beras milik penghuni asrama SMP YPPK Bilogai.
“Beras 100 kg itu cukup untuk anak dan mama-mama saja, tidak termasuk dengan laki-laki dewasa atau bapak-bapak. Ini yang kami kewalahan betul,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pihaknya sangat merindukan untuk kembali bersekolah sebab jika tak sekolah maka nasib masa depan anak-anak Intan Jaya akan terancam.
Sementara itu, Pater Yustinus Rahangiar, Pr, Pastor Dekan Dekenat Moni – Puncak, Keuskupan Timika meminta agar warga tetap bertahan di areal gereja Katolik karena situasi belum juga kondusif.
“Saya akan memulangkan mereka setelah situasi sudah kondusif. Selama masih belum aman mereka akan tetap tinggal di sini (gereja dan pastoran),” kata Pater Yustinus. (gr/oel/nat)
