JAYAPURA-Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey sangat kesal dengan Pemerintah Provinsi Papua. Khususnya, BPSDM Provinsi Papua sebagai instansi yang mengurus langsung program beasiswa mahasiswa otonomi khusus Papua yang saat ini sedang mengenyam pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Dimana dari data yang ada, sekitar 500an mahasiswa asal kota Jayapura yang saat ini sedang terlantar akibat terhentinya biaya pendidikan dari pemerintah provinsi Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus.
“Saya pikir ini menjadi sebuah persoalan yang kesalahannya ada pada pemerintah. Saya terus terang sampaikan, kami kecewa ke Pemerintah Provinsi Papua. Karena tidak urus anak-anak ini dengan baik,” kata Frans Pekey di kantor Walikota Jayapura, Senin (26/6).
Dia menerangkan sehubungan dengan persoalan ini, sejak 2 sampai 3 tahun yang lalu Pemerintah kota Jayapura sudah meminta data pasti mahasiswa Papua dari Port Numbay yang saat ini sedang mengenyam pendidikan baik di dalam maupun luar negeri.
Tetapi data itu sampai hari ini tidak pernah diserahkan, secara resmi oleh Gubernur Kepada Bupati dan Walikota.
“Ini yang kami sesalkan, bagaimana kita mau menganggarkan kalau tidak ada data. Bagaimana kita mau menghitung uangnya kalau tidak ada data, blank,”sesalnya.
“Jadi BPSDM Provinsi Papua jangan hanya bicara, omong doang, saya kecewa. Nanti kalau orang tua mahasiswa datang ke sana, bilang bahwa itu sudah ke kabupaten/ kota. Mana datamu. Kasihan kita mempermainkan keluarga, orang tua dan juga anak-anak mahasiswa. Saya kecewa memang, karena saya tidak pernah diberikan data yang jelas,”bebernya.(roy/tri).
JAYAPURA-Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey sangat kesal dengan Pemerintah Provinsi Papua. Khususnya, BPSDM Provinsi Papua sebagai instansi yang mengurus langsung program beasiswa mahasiswa otonomi khusus Papua yang saat ini sedang mengenyam pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Dimana dari data yang ada, sekitar 500an mahasiswa asal kota Jayapura yang saat ini sedang terlantar akibat terhentinya biaya pendidikan dari pemerintah provinsi Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus.
“Saya pikir ini menjadi sebuah persoalan yang kesalahannya ada pada pemerintah. Saya terus terang sampaikan, kami kecewa ke Pemerintah Provinsi Papua. Karena tidak urus anak-anak ini dengan baik,” kata Frans Pekey di kantor Walikota Jayapura, Senin (26/6).
Dia menerangkan sehubungan dengan persoalan ini, sejak 2 sampai 3 tahun yang lalu Pemerintah kota Jayapura sudah meminta data pasti mahasiswa Papua dari Port Numbay yang saat ini sedang mengenyam pendidikan baik di dalam maupun luar negeri.
Tetapi data itu sampai hari ini tidak pernah diserahkan, secara resmi oleh Gubernur Kepada Bupati dan Walikota.
“Ini yang kami sesalkan, bagaimana kita mau menganggarkan kalau tidak ada data. Bagaimana kita mau menghitung uangnya kalau tidak ada data, blank,”sesalnya.
“Jadi BPSDM Provinsi Papua jangan hanya bicara, omong doang, saya kecewa. Nanti kalau orang tua mahasiswa datang ke sana, bilang bahwa itu sudah ke kabupaten/ kota. Mana datamu. Kasihan kita mempermainkan keluarga, orang tua dan juga anak-anak mahasiswa. Saya kecewa memang, karena saya tidak pernah diberikan data yang jelas,”bebernya.(roy/tri).
