MERAUKE – Kendati ada riak-riak dalam penetapan hasil pemilihan anggota MRPS, namun Panitia Pemilihan (Panpil) Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) bersama Pengawas Panpil MRPS menyerahkan hasil dan laporan kepada Pj Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, Selasa (6/6).
Terkait dengan itu, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan bahwa Panpil dan Pengawas bekerja secara independen tanpa intervensi pemerintah.
‘’Kalau ada oknum pejabat pemerintah yang mengintervensi, itu boleh dilaporkan kepada Panwas, kepada pihak berwajib maupun kepada pihak pemerintah. Langsung kita proses bahkan kalau gubernur sendiri pernah mengintervensi Panpil, itu bisa dilaporkan dan media bisa mempublikasikan kepada masyarakat. Karena semua tahapan itu harus dipublis secara transparan dan masyarakat ikut mengawasi setiap tahapan,’’ tandas Apolo Safanpo kepada wartawan di Merauke, Rabu (7/6).
Apolo Safanpo menjelaskan, Panpil dan Pengawas telah menyerahkan laporan hasil pelaksanaan seleksi dari awal sampai akhir, dimana laporan Panpil itu melaporkan seluruh tahapan dari awal sampai akhir. Demikian juga Panwas melaporkan semua temuan-temuan terhadap kinerja Panpil.
‘’Sudah dilaporkan, baik temuan langsung maupun laporan masyarakat. Semua sudah kita terima. Selain semua laporan itu, ada juga laporan langsung dari masyarakat dan semuanya sudah kami terima. Dan sejak kemarin, kerja Panpil dan Pengawas dinyatakan telah berakhir,’’tandasnya.
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan, setelah hasil kerja dari Panpil tersebut diserahkan maka selanjutnya pemberian pertimbangan oleh Forkopimda Provinsi Papua Selatan yang akan dilakukan selama 1 minggu, dimulai Senin depan.
Mekanisme pemberian pertimbangan oleh Forkopimda itu pertama Senin depan mengundang seluruh tokoh agama untuk Islam akan mengundang MUI, NU dan Muhammadyah untuk memberikan pertimbangan terhadap calon-calon yang diberikan oleh Panpil. “Untuk agama Protestan akan mengundang sinode dan klasis dan dedominasi gereja-gereja Protestan untuk memberikan pertimbangan kepada Forkopimda. Begitu juga untuk Katolik akan mengundang keuskupan dan kerasulan awam untuk memberikan pertimbangan,’’ jelasnya.(ulo/tho)
