JAYAPURA – Majelis Rakyat Papua (MRP), meminta Plh Gubernur M Ridwan Rumasukun untuk tegas menyudahi polemik kepemimpinan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II.
Anggota MRP Toni Wanggai menyampaikan, jangan sampai masyarakat menjadi korban dari polemik kepemimpinan yang sedang bergulir saat ini. Khususnya pelayanan kesehatan yang menjadi pelayanan dasar idak boleh ditunda.
“Gubernur perlu menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi, karena ini menjadi tanggung jawabnya. Segera selesaikan polemik kepemimpinan yang juga dibantu oleh pihak terkait misalnya, dengan mengundang MRP dan DPR,” kata Toni Wanggai saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (14/5).
Pihaknya pun menyayangkan adanya polemik tersebut. Tarik menarik jabatan yang merugikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, dimana masyarakat tidak terlayani secara baik. Mulai dari sisi tenaga medisnya, dokter maupun faislitas medisnya.
“Plh Gubernur segera mencari jalan keluar polemik yang terjadi di RSUD Dok II, jangan karena persoalan jabatan lalu mengorbankan pelayanan masyarakat atau tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut,” bebernya.
Kata Toni Wanggai, perlu berjiwa besar mengedepankan kemaslahatan masyarakat umum ketimbang kepentingan pribadi atau kelompok. Sehingga itu, Gubernur segera menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan mengundang DPR dan MRP untuk mencari solusi terbaik.
Terkait dengan polemik yang terjadi di RSUD Dok II, Toni Wanggai mengaku hal ini menjadi pembahasan mereka MRP. Dimana salah satu poin yang siroti adalah bidang kesehatan.
“Kemarin kita menggelar rapat di MRP perwakilan Tabi-Saireri yang menyoroti berbagai bidang Otsus khususnya di bidang kesehatan. Dan kita melihat Polemik yang terjadi di RSUD Dok II,” terangnya.
Kata Toni, MRP telah mendapatkan informasi terkait manajemen rumah sakit yang buruk. Selain itu, banyaknya fasilitas rumah sakit yang rusak, belum lagi dengan tenaga tenaga medis dokter yang cenderung bekerja di rumah sakit lain.
“Dimungkinkan dokter yang ada di RSUD Dok II memilih bekerja di rumah sakit lain yang ada di Jayapura akibat buruknya manajemen di dalam lingkungan rumah sakit. Atau mungkin, ketika bekerja di rumah sakit swasta. Para dokter tersebut diperhatikan kesejahteraannya,” bebernya.
Selain itu kata Toni Wanggai, dr Anton Mote juga belakangan sibuk mendampingi Lukas Enembe. Hal ini dianggap berdampak pada pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi terganggu. “Polemik maupun pelayanan kesehatan terhadap masyarakat segera diselesaikan, jika tidak akan merugikan masyarakat itu sendiri,” tegasnya.
Toni mengaku bahwa MRP menerima banyak keluhan dari masyarakat maupun tenaga medis terkait dengan pelayanan di RSUD Dok II tersebut. “Pesan kami, tolong kedepankan kepentingan publik dan pelayanan kesehatan dibanding perebutan jabatan di RSUD Dok II,” pungkasnya. (fia/wen)
