WAMENA – Pemerintah Daerah dari 4 Kabupaten Yakni Jayawijaya, Yahukimo, Lanny Jaya dan Nduga melakukan tatap muka langsung dengan ribuan masyarakat dan keluarga dari 9 orang korban meninggal dunia dalam kerusuhan Sinakma yang terjadi 23 Februari kemarin di Lapangan Pendidikan Wamena, sekaligus menerima tuntutan mereka .
Ketua Asosiasi Bupati Se Pegunungan Tengah Papua Didimus Yahuli, SH, MH menyatakan kesimpulan dari pertemuan yang dilakukan pihaknya meminta agar masyarakat tidak cepat terprovokasi dengan isu –isu yang tidak bertanggungjawab, kedua pihaknya meminta agar aparat keamanan juga menggunakan SOP dengan baik daalam penanganan kerusuhan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa yang banyak seperti kejadian sekarang ini.
“Sesuai dengan kesepakatan seluruh elemen masyarakat, keluarga korban dan semua yang ada menginginkan agar masalah ini tak hanya diselesaikan secara budaya, tapi juga hukum positif juga harus berjalan dan itu kami juga setuju agar ada rasa keadilan yang didapatkan oleh masyarakat,” ungkapnya selasa (28/2) kemarin saat ditemui di Wamena.
Asosiasi juga menjelaskan kepada warga jika yang melakukan itu oknum anggota Polri dan bukan lembaga kepolisian, sehingga diharapkan masyarakat tidak terus menyalahkan kepolisian karena polisi itu identik dengan masyarakat dan ada dalam kehidupan masyarakat sehari –hari, bukan hanya masalah itu saja masih banyak hal lain yang membuat masyarakat membutuhkan kepolisian.
“Jadi kejadian kerusuhan Sinakma kemarin itu oknum saja, sehingga oknum itu yang perlu dimintai keterangan, tetapi polisi secara lembaga harus menghormati dan menghargai mereka dan harus bekerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan kedamaian di 8 kabupaten di Wilayah Lapago,” kata Bupati Yahukimo.
Terkait dengan tuntutan adat dan lain-lain, Didimus Yahuli mengatakan nantinya Bupati Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Yahukimo dan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang akan bertanggungjawab untuk mendengarkan aspirasi itu secara terukur dan rasional lalu dibebankan kepada Bupati Lanny Jaya dan Masyarakatnya untuk menyelesaikan masalah ini secara budaya sehingga ini disetujui dan itu sudah selesai hanya menunggu waktu saja.
“Kami berlima akan menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan, namun mungkin tidak bisa sepenuhnya tapi nanti akan dirasionalisasikan semua baru akan serahkan kepada Bupati Lanny Jaya yang akan menjembatani semua,” jelasnya.
Ia menginginkan agar penyelesaian secara budaya ini harus dilakukan lebih cepat, akan lebih baik, sebab saat ini baru disepakati ditingkat asosiasi sehingga nanti pihaknya melaporkan juga kepada Gubernur Papua Pegunungan sebab hal ini adalah masalah spontanitas yang menjadi tanggungjawab bersama.
Sehingga nanti melihat kemampuan Provinsi Seperti apa, barulah para bupati akan berembuk dan secara budaya akan berbicara dengan masyarakat Lanny Jaya karena dari pertemuan itu mereka cikal bakal peristiwa ini.
“Mereka akan menjadi jaminan agar masyarakat hidup dengan tenang menurut gaya hidup masing –masing, kondisi ini harus secepatnya di selesaikan untuk menetralkan situasi dan membuat masyarakat tetang,” tutupnya. (jo/wen)
