SENTANI- Tokoh Gereja dan Pemuda di Kabupaten Jayapura dengan tegas menolak terhadap keputusan Pemerintah Pusat terkait penetapan pejabat Bupati Jayapura yang berasal dari Orang Asli Papua (OAP). Pernyataan penolakan tersebut datang dari Persekutuan Gereja-Gereja (PGGJ), Kabupaten Jayapura yang disampaikan langsung oleh Ketua PGGJ, Pdt. Naftali Modouw di Sentani, Sabtu (17/12).
“Kami menyadari bahwa itu hak dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri, tetapi ada juga aspirasi dari masyarakat yang mendorong putra putri terbaik dari Jayapura ini,”Ujarnya.
Dia menegaskan hal yang sama juga sudah disampaikan oleh DPRD Kabupaten Jayapura yang telah merekomendasikan nama Pejabat untuk duduk sebagai Pejabat Bupati Jayapura. Tentunya apa yang sudah disampaikan oleh DPRD Kabupaten Jayapura itu merupakan perwakilan dari masyarakat di Kabupaten Jayapura.
“Apa yang sudah disampaikan oleh DPR itu kami menyetujui itu karena DPR itu juga suara rakyat,” Ungkapnya.
Karena itu pihaknya meminta Pemerintah Pusat supaya perlu mempertimbangkan dan melihat apa yang menjadi aspirasi masyarakat di Kabupaten Jayapura. Dia menegaskan keputusan Mendagri yang tidak mengangkat putra-putri asli Kabupaten Jayapura untuk dijadikan pejabat Bupati merupakan satu hal yang dapat memicu konflik yang mengancam terhadap terganggunya situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Jayapura.
“Saat ini masyarakat banyak kecewa dengan berbagai persoalan jangan sampai dengan masalah ini kita sudah memberikan ruang untuk mengacaukan situasi keamanan di Kabupaten Jayapura,”Katanya.(roy/gin).
SENTANI- Tokoh Gereja dan Pemuda di Kabupaten Jayapura dengan tegas menolak terhadap keputusan Pemerintah Pusat terkait penetapan pejabat Bupati Jayapura yang berasal dari Orang Asli Papua (OAP). Pernyataan penolakan tersebut datang dari Persekutuan Gereja-Gereja (PGGJ), Kabupaten Jayapura yang disampaikan langsung oleh Ketua PGGJ, Pdt. Naftali Modouw di Sentani, Sabtu (17/12).
“Kami menyadari bahwa itu hak dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri, tetapi ada juga aspirasi dari masyarakat yang mendorong putra putri terbaik dari Jayapura ini,”Ujarnya.
Dia menegaskan hal yang sama juga sudah disampaikan oleh DPRD Kabupaten Jayapura yang telah merekomendasikan nama Pejabat untuk duduk sebagai Pejabat Bupati Jayapura. Tentunya apa yang sudah disampaikan oleh DPRD Kabupaten Jayapura itu merupakan perwakilan dari masyarakat di Kabupaten Jayapura.
“Apa yang sudah disampaikan oleh DPR itu kami menyetujui itu karena DPR itu juga suara rakyat,” Ungkapnya.
Karena itu pihaknya meminta Pemerintah Pusat supaya perlu mempertimbangkan dan melihat apa yang menjadi aspirasi masyarakat di Kabupaten Jayapura. Dia menegaskan keputusan Mendagri yang tidak mengangkat putra-putri asli Kabupaten Jayapura untuk dijadikan pejabat Bupati merupakan satu hal yang dapat memicu konflik yang mengancam terhadap terganggunya situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Jayapura.
“Saat ini masyarakat banyak kecewa dengan berbagai persoalan jangan sampai dengan masalah ini kita sudah memberikan ruang untuk mengacaukan situasi keamanan di Kabupaten Jayapura,”Katanya.(roy/gin).
