JAYAPURA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengakui hingga kini belum menerima aduan terkait dengan kasus gagal ginjal pada anak di bumi Cenderawasih.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr Robby Kayame menyampaikan, kendati pihaknya belum menerima aduan adanya kasus gagal ginjal tersebut, namun beberapa antisipasi telah dilakukan pihaknya.
“Hingga kini, belum ada laporan dari dokter praktek ke rumah sakit atau dokter anak Indonesia tentang kasus kegagalan ginjal. Antisipasi dari kami sudah menyampaikan informasi ke semua Dinkes kabupaten/kota untuk menindaklanjuti surat dari Kementrian Kesehatan,” kata dr Kayame saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (21/10).
Lanjut dr Kayame, usai Dinas Kesehatan Provinsi Papua mendapat surat edaran dari Kementrian Kesehatan, pihaknya pun langsung melakukan konsolidasi dengan Dinkes kabupaten/kota serta sosialisasi dan menyampaikan informasi ke semua penyedia apotek dan obat obatan di Papua untuk bisa menindaklanjuti surat tersebut.
“Minggu depan, kami akan melakukan pertemuan dengan semua pemilik apotek, petinggi petinggi kesehatan di Jayapura untuk mengetahui tindak lanjut dari Surat Edaran tersebut,” ucapnya.
Dr Kayame juga mengingatkan, SOP penyediaan obat obatan yang mengakibatkan gangguan kesehatan bisa ditinjau kembali berdasarkan surat surat imbauan dari Kementerian Kesehatan.
“Kami akan melakukan evaluasi berskala, apakah sudah melakukan tindak lanjut atau tidak terkait dengan arahan yang diberikan termasuk nanti berkoordinasi dan didiskusikan dengan Balai POM di Jayapura,” terangnya.
Dr Kayame meminta masyarakat yang mengerti atau mengetahui akan hal ini (kasus gagal ginjal pada anak-red) bisa mensosialisasikannya kepada semua kelompok masyarakat yang ada di Papua. Baik melalui forum resmi maupun forum non resmi.
“Masyarakat juga punya hak untuk menolak apabila ada resep yang diberikan kepada mereka obat yang berakitan dengan sirup dan sejenisnya,” tegasnya.
Dr Kayame juga mengimbau agar warga tidak mudah panik dengan kasus yang ada saat ini, serta rutin mengecek kesehatannya di tempat tempat pelayanan kesehatan setempat.
“Masyarakat jangan menjadi korban akibat informasi yang tidak sampai ke mereka,” pungkasnya. (fia)
