JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua apreasiasi Rapat Koordinasi Manajemen Daerah (Rakormanda) Provinsi Papua Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia-UNICEF Periode tahun 2021-2022.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya Setda Provinsi Papua Paskalis Neteb menyampaikan, dengan Rakormanda Pemerintah Indonesia khususnya Provinsi Papua sangat mengharapkan komitmen UNICEF untuk membantu dalam mencapai target-targetnya dalam berbagai sisi seperti program pendidikan, program kesehatandan Gizi, Program WASH dan perlindungan anak.
“Kami berkolaborasi menjalankan kebijakan pemerintah bersama dengan berbagai pihak seperti lintas kementerian, swasta, hingga lembaga-lembaga di daerah berjalan dengan baik,” kata Paskalis membaca sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam Rakormanda di salah satu hotel di Jayapura, Kamis (6/10)
Lanjut Paskalis dalam sambutan yang dibacakannya, kerjasama yang telah terjalin selama ini antara pemerintah Republik Indonesia dengan UNICEF bisa terjalin lebih baik dan semakin kontributif.
Adapun kerjasama hingga 2025 ini khususnya di Provinsi Papua dan akan dilaksanakan beberapa program kerjasama dan merupakan kelanjutan dari program kerjasama periode sebelumnya.
“Dengan begitu, dapat mengetahui bahwa angka stunting di Papua masih tinggi, angka APM/APK juga masih rendah serta angka kekerasan terhadap anak juga sangat tinggi dan ada 27 Kabupaten di Provinsi Papua yang masuk dalam kemiskinan ekstrem,” terangnya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua berharap program yang difokuskan pada 6 komponen utama dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dan komitmen positif dari Kabupaten/kota Lokus program ini.
“Dilaksanakan kegiatan ini untuk melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerjasama Pemerintah Republik Indonesia-UNICEF di Provinsi Papua tahun 2022 dalam rangka meningkatkankoordinasi dan daya dukung pelaksanaan program kerjasama kedua belah pihak dan terhadap pencapaian sasaran pembangunan SDM di daerah dalam Tahun Anggaran2022 antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan OPD terkait di kabupaten/kota guna tetap mendukung pencapaian indikator program dan kegiatan didaerah,”Pungkasnya. (fia/gin])
