MERAUKE–Pemerintah Indonesia berencana akan menghapus tenaga honorer di Indonesia mulai tahun 2023 mendatang. Bagaimana Pemkab Merauke menyikapi kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer tersebut.
Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT, mengugkapkan, saat ini pihaknya melalui Badan Kepegawaian sedang melihat regulasinya.
‘’Karena ini program nasional. Mengapa program ini keluar, karena pemerintah pelan-pelan mulai selesaikan honor. Tapi kan harus bertahap,’’tandas Bupati Romanus Mbaraka, MT menjawab pertanyaan media ini di Siwss Belhotel Merauke, Kamis (22/9).
Menurut bupati, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu aturannya. Apalagi, jelas dia, banyak yang antri untuk menjadi honor daerah. Butuh pekerjaan. Soal apakah honorer yang ada saat ini nantinya tetap dipakai dengan sistem kontrak kerja, bupati memperkirakan kemungkinan akan dibawa ke sana. ‘’Kayaknya akan dibawa ke situ. Makanya saya suruh kepegawaian cek aturannya dan buat telaah rinciannya,’’ tandasnya .
Diketahui saat ini, jumlah honorer yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Merauke masih mencapai ribuan orang. Bahkan Wakil Bupati Merauke H. Riduwan, S.Sos , M.Pd mengkhawatirkan, kalau honorer ini dihapus maka akan ada sebagian Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu yang akan kosong. Karena ada sejumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu saat ini diisi tenaga honorer maupun kontrak.
Bahkan di RSUD Merauke, sebagian besar SDM yang ada merupakan honorer. (ulo/tho)
MERAUKE–Pemerintah Indonesia berencana akan menghapus tenaga honorer di Indonesia mulai tahun 2023 mendatang. Bagaimana Pemkab Merauke menyikapi kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer tersebut.
Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT, mengugkapkan, saat ini pihaknya melalui Badan Kepegawaian sedang melihat regulasinya.
‘’Karena ini program nasional. Mengapa program ini keluar, karena pemerintah pelan-pelan mulai selesaikan honor. Tapi kan harus bertahap,’’tandas Bupati Romanus Mbaraka, MT menjawab pertanyaan media ini di Siwss Belhotel Merauke, Kamis (22/9).
Menurut bupati, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu aturannya. Apalagi, jelas dia, banyak yang antri untuk menjadi honor daerah. Butuh pekerjaan. Soal apakah honorer yang ada saat ini nantinya tetap dipakai dengan sistem kontrak kerja, bupati memperkirakan kemungkinan akan dibawa ke sana. ‘’Kayaknya akan dibawa ke situ. Makanya saya suruh kepegawaian cek aturannya dan buat telaah rinciannya,’’ tandasnya .
Diketahui saat ini, jumlah honorer yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Merauke masih mencapai ribuan orang. Bahkan Wakil Bupati Merauke H. Riduwan, S.Sos , M.Pd mengkhawatirkan, kalau honorer ini dihapus maka akan ada sebagian Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu yang akan kosong. Karena ada sejumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu saat ini diisi tenaga honorer maupun kontrak.
Bahkan di RSUD Merauke, sebagian besar SDM yang ada merupakan honorer. (ulo/tho)
