JAYAPURA-Serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua dari Arjuna Sakir kepada Dr. Martuama Saragi disaksikan langsung Sekda M Ridwan Rumasukun di Gedung Negara, Senin (22/8). Pemerintah Provinsi Papua berharap dengan adanya perubahan ini, komunikasi, sinergitas kita tetap terjaga dengan baik.
“Kami memperhatikan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan,” kata Sekda dalam sambutannya.
Lanjut Sekda, pada tahun 2021 sudah 20 Pemerintah Daerah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) TA 2021. Ini salah satu bukti dari semakin baiknya tata kelola keuangan di wilayah Papua.
“Kondisi tersebut hendaknya menjadi pemacu bagi seluruh kepala daerah beserta jajarannya untuk terus meningkatkan tata Kelola keuangan daerah di lingkungannya masing-masing,” ungkapnya.
Sekda berharap BPK melalui perwakilan dapat bermitra dengan para kepala daerah bersama dengan DPRP/DPRD untuk terus mendorong mewujudkan tata Kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.
“Kami menyadari bahwa tantangan dalam mengelola keuangan daerah di Papua berbeda dari daerah lainnya, untuk itu pemahaman tentang kondisi sosial budaya, geografis, kondisi masyarakat di Papua juga menjadi salah satu hal yang perlu juga mendapat perhatian dalam pengelolaan keuangan itu sendiri,” pungkasnya. (fia/tri)
JAYAPURA-Serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua dari Arjuna Sakir kepada Dr. Martuama Saragi disaksikan langsung Sekda M Ridwan Rumasukun di Gedung Negara, Senin (22/8). Pemerintah Provinsi Papua berharap dengan adanya perubahan ini, komunikasi, sinergitas kita tetap terjaga dengan baik.
“Kami memperhatikan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan,” kata Sekda dalam sambutannya.
Lanjut Sekda, pada tahun 2021 sudah 20 Pemerintah Daerah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) TA 2021. Ini salah satu bukti dari semakin baiknya tata kelola keuangan di wilayah Papua.
“Kondisi tersebut hendaknya menjadi pemacu bagi seluruh kepala daerah beserta jajarannya untuk terus meningkatkan tata Kelola keuangan daerah di lingkungannya masing-masing,” ungkapnya.
Sekda berharap BPK melalui perwakilan dapat bermitra dengan para kepala daerah bersama dengan DPRP/DPRD untuk terus mendorong mewujudkan tata Kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.
“Kami menyadari bahwa tantangan dalam mengelola keuangan daerah di Papua berbeda dari daerah lainnya, untuk itu pemahaman tentang kondisi sosial budaya, geografis, kondisi masyarakat di Papua juga menjadi salah satu hal yang perlu juga mendapat perhatian dalam pengelolaan keuangan itu sendiri,” pungkasnya. (fia/tri)
