JAYAPURA-Serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua dari Arjuna Sakir kepada Dr. Martuama Saragi dilakukan di Gedung Negara, Senin (22/8) kemarin. Arjuna Sakir sendiri bertugas di BPK Papua kurang lebih satu tahun.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Martuama Saragi menyatakan, kehadiran BPK lebih meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan.
“BPK juga turut mengambil bagian dalam rangka percepatan kemajuan Papua, terlebih dengan adanya pemekaran. Kita ikut berpartisipasi mempersiapkan kemandirian dari Provinsi baru yang akan hadir dengan pengelolaan yang baik, sesuai dengan standar pengelolaan keuangan negara,” kata Martuama kepada Cenderawasih Pos usai sertijab di Gedung Negara, kemarin.
Lanjutnya, sesuai dengan program kerja BPK Perwakilan Papua dimana setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan kinerja antara lain melihat kesiapan dari para provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka persiapan penataan aset untuk pemekaran provinsi yang baru.
“Kita harapkan bisa mempersiapkan agar percepatan dan kesiapan kemandirian dari provinsi yang baru sesuai dengan harapan masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Papua Ridwan Rumasukun menyampaikan bahwa pejabat sebelumnya Arjuna Sakir sudah bertugas di BPK Papua kurang lebih satu tahun dan sudah banyak membantu pemerintah daerah, khususnya mendorong peningkatan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Dikatakan Sekda, serah terima jabatan yang baru saja dilakukan merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisai dimana perubahan ini dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
“Dengan adanya perubahan ini, kami harapkan komunikasi, sinergitas kita tetap terjaga dengan baik. Kami memperhatikan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan,” kata Sekda.
Sebagaimana lanjut Sekda, pada tahun 2021 sudah 20 pemerintah daerah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) TA 2021. Ini salah satu bukti dari semakin baiknya tata kelola keuangan di wilayah Papua.
“Kondisi tersebut hendaknya menjadi pemacu bagi seluruh kepala daerah beserta jajarannya untuk terus meningkatkan tata Kelola keuangan daerah di lingkungannya masing-masing,” ungkapnya.
Sekda berharap BPK melalui perwakilan dapat bermitra dengan para kepala daerah bersama dengan DPRP/DPRD untuk terus mendorong mewujudkan tata Kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.
“Kami menyadari bahwa tantangan dalam mengelola keuangan daerah di Papua berbeda dari daerah lainnya, untuk itu pemahaman tentang kondisi sosial budaya, geografis, kondisi masyarakat di Papua juga menjadi salah satu hal yang perlu juga mendapat perhatian dalam pengelolaan keuangan itu sendiri,” pungkasnya. (fia/nat)
