JAYAPURA – Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Papua akan menerapkan Personel, Pendanaan, Prasarana, serta Dokumen (P3D) pada lima pelabuhan perikanan.
Kepala DKP Provinsi Papua Iman Djuniawal mengatakan, P3D ini penting sebelum melakukan penyerahan aset dimana kewenangan kabupaten kepada provinsi. Dimana lima Pelabuhan Perikanan (PP) yang telah diserahkan dan menjadi kewenangan Pemprov Papua antara lain Hamadi Kota Jayapura, Depapre di Sentani Kabupaten Jayapura, Fandoi di Kabupaten Biak Numfor, Poumako di Mimika dan Waharia di Nabire.
“Sebenarnya ada sembilan pelabuhan namun baru lima yang diserahkan ke provinsi. Empat pelabuhan perikanan yang belum yaitu Sarafambai, Waropen, Omor di Kabupaten Asmat, Sumraman di Mappi dan Kelapa Lima di Merauke,” jelasnya, Sabtu (7/8).
Selain itu targetnya juga akan melakukan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Dimana hal ini sudah dilakukan sejak Maret lalu.
“Nantinya setelah Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan terbentuk, secara otomatis yang mendanai masih provinsi induk yaitu Papua. Kami sedang mempersiapkan berita acara penyerahan kewenangan sehingga tidak tergesa-gesa,” pungkasnya. (fia/nat)
JAYAPURA – Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Papua akan menerapkan Personel, Pendanaan, Prasarana, serta Dokumen (P3D) pada lima pelabuhan perikanan.
Kepala DKP Provinsi Papua Iman Djuniawal mengatakan, P3D ini penting sebelum melakukan penyerahan aset dimana kewenangan kabupaten kepada provinsi. Dimana lima Pelabuhan Perikanan (PP) yang telah diserahkan dan menjadi kewenangan Pemprov Papua antara lain Hamadi Kota Jayapura, Depapre di Sentani Kabupaten Jayapura, Fandoi di Kabupaten Biak Numfor, Poumako di Mimika dan Waharia di Nabire.
“Sebenarnya ada sembilan pelabuhan namun baru lima yang diserahkan ke provinsi. Empat pelabuhan perikanan yang belum yaitu Sarafambai, Waropen, Omor di Kabupaten Asmat, Sumraman di Mappi dan Kelapa Lima di Merauke,” jelasnya, Sabtu (7/8).
Selain itu targetnya juga akan melakukan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Dimana hal ini sudah dilakukan sejak Maret lalu.
“Nantinya setelah Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan terbentuk, secara otomatis yang mendanai masih provinsi induk yaitu Papua. Kami sedang mempersiapkan berita acara penyerahan kewenangan sehingga tidak tergesa-gesa,” pungkasnya. (fia/nat)
