JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kominfo menggelar Rapat Koordinasi (RAKOR) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua di Aula Kantor Dinas Kominfo, Selasa (19/4).
Dalam sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang E Kubang Cfrianus Y Mambay S.pd,Msi menyampaikan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua merupakan badan publik, wajib mengelola informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
“Kinerja PPID OPD yang baik profesional mempunyai menciptakan pemerintahan yang berwibawa, bersih dan transparan (Good Governance),” ucapnya.
Disampaikan, ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh PPID OPD yaitu menyamakan persepsi perubahan terhadap berbagai aturan terkait pelayana Informasi Publik. Membuat, mengaktifkan dan mengembangkan website OPD serta melakukan inovasi pelayanan informasi, yang dapat mempermudah akses informasi bagi masyarakat dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada.
“Menyusun dan mengklasifikasi daftar Informasi Publik, mempublikasi daftar Informasi Publik, melakukan uji konsekuensi terhadap beberpa informasi yang dikecualikan dan berpartisipasi dalam mendukung Satu Data Indonesia (SDI) dengan melakukan pendataan dan desiminasi pada SKPD masing-masing,” terangnya. (fia/gin)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kominfo menggelar Rapat Koordinasi (RAKOR) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua di Aula Kantor Dinas Kominfo, Selasa (19/4).
Dalam sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang E Kubang Cfrianus Y Mambay S.pd,Msi menyampaikan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua merupakan badan publik, wajib mengelola informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
“Kinerja PPID OPD yang baik profesional mempunyai menciptakan pemerintahan yang berwibawa, bersih dan transparan (Good Governance),” ucapnya.
Disampaikan, ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh PPID OPD yaitu menyamakan persepsi perubahan terhadap berbagai aturan terkait pelayana Informasi Publik. Membuat, mengaktifkan dan mengembangkan website OPD serta melakukan inovasi pelayanan informasi, yang dapat mempermudah akses informasi bagi masyarakat dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada.
“Menyusun dan mengklasifikasi daftar Informasi Publik, mempublikasi daftar Informasi Publik, melakukan uji konsekuensi terhadap beberpa informasi yang dikecualikan dan berpartisipasi dalam mendukung Satu Data Indonesia (SDI) dengan melakukan pendataan dan desiminasi pada SKPD masing-masing,” terangnya. (fia/gin)
