Sunday, November 24, 2024
30.7 C
Jayapura

355 Mahasiswa Papua di Luar Negeri Terancam Sanksi

Dana Otsus Belum Cair, Pengiriman Beasiswa dan Biaya Hidup Terlambat

JAYAPURA-Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang tak kunjung dicairkan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua berimbas pada keterlambatan pengiriman uang beasiswa dan biaya hidup bagi mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di beberapa negara.

Tak ingin anak-anak mereka menderita di negeri orang akibat beasiswa dan biaya hidup yang tak kunjung dikirim pemerintah, para orang tua mendatangi kantor Gubernur Papua di Jalan Soa Siu, Dok II, Distrik Jayapura Utara, Senin (11/4) kemarin.

Para orang tua mengklaim jika beasiswa dan biaya hidup anak mereka yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri belum juga dikirimkan oleh pemerintah.

“Ada beberapa anak yang bahkan sudah keluar dari tempat penginapan mereka lantaran  belum bayar penginapan, sehingga mereka memilih menumpang sementara di temannya yang ada di sana (Amerika-red),” ucap Martinus Kendom perwakilan orang tua siswa yang ada di Amerika saat ditemui Cenderawasih Pos di kantor Gubernur Papua.

Martinus yang berasal dari Kabupaten Asmat yang anaknya sedang menempuh pendidikan di Amerika, mendesak pemerintah pusat untuk secepatnya mencairkan dana Otsus kepada Pemerintah Provinsi Papua. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi Papua bisa mentransferkan beasiswa dan biaya hidup terhadap anak-anak mereka yang sedang kuliah di luar negeri.

“Kalau bisa ditanggulangi dengan cara apapun, karena dampaknya besar. Jika anak-anak kami meminta pulang apa yang mau kita bilang? Hari ini kita sibuk membahas Otsus Jilid II dan pemekaran, sementara urusan seperti ini saja tidak bisa diatasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Aryoko, AF Rumaropen, SP, M.Eng menyampaikan bahwa semua kegiatan Pemerintah Provinsi Papua yang bersumber dari dana Otsus belum bisa terlaksana. Hal ini dikarenakan dana Otsus dari pemerintah pusat belum juga ditransfer ke Pemerintah Provinsi Papua.

Baca Juga :  Lukas Enembe: Saya Mau hadir Langsung di Pengadilan

Dikatakan, untuk alokasi beasiswa yang dimintakan BPSDM dengan rincian mahasiswa Amerika Serikat sebanyak 204 siswa, Australia 68 siswa, Jepang 7 siswa, Kanada 17 siswa dan Selandia Baru sebanyak 59 siswa.

“Ada sebanyak 355 mahasiswa aktif yang belum kami selesaikan dana beasiswanya dan biaya hidupnya sejak Januari hingga saat ini, karena belum dicairkannya dana Otsus dari pusat,” jelas Aryoko kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/4).

Dikatakan, pihaknya belum bisa memenuhinya dengan alasan dana yang belum juga dicairkan dari pusat. Di sisi lain, ada kebijakan lain dari pemerintah daerah untuk menggunakan dana cadangan pemerintah daerah dan itu sudah disetujui DPR, hanya saja  dana cadangan bukan hanya dialokasikan untuk beasiswa melainkan ada penggunaan lain yang digunakan diawal tahun.

“Sebelumnya ada dana yang diberikan kepada kami, namun dana cadangan itu kita gunakan untuk membiayai mahasiswa dalam negeri yang jumlahnya hampir 3.000 orang,” terangnya.

 Ia berharap pemerintah pusat segera merealisasikan alokasi Otsus bagian Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota di Provinsi Papua. Sebab jika ini tidak dilayani, maka masalahnya bukan hanya di Pemerintah Papua saja melainkan pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah sudah menyikapi hal ini dengan menyiapkan dana cadangan, hanya saja alokasi dana cadangan itu terbatas. Tidak bisa mengcover semua mahasiswa di dalam  maupun di luar negeri. Yang kita sudah selesaikan hampir 3 ribuan mahasiswa Papua, sementara yang belum sebanyak 355 orang,” jelasnya.

Baca Juga :  Rumah Dibakar OTK, Ratusan Warga di Dogiyai Menggungsi

Aryoko mengklaim jika pihaknya sudah meminta para orang tua yang anaknya kuliah di luar negeri untuk bersabar, hanya saja rasa bersabar sampai kapan dengan kondisi  yang ada.

“Untuk pihak sekolah kami sudah bersurat per tanggal 31 Maret lalu. Terkait hal ini, kita minta toleransi waktu tetapi ini sudah lewat dan pasti anak-anak kena finalti,” ungkapnya.

Disampaikan Aryoko, jika sudah jadi masalah di luar negeri terkait dengan kondisi mahasiswa Papua, itu bukan hanya menjadi masalah Pemerintah Papua, melainkan sudah masalah negara. Sebab, mereka ini adalah warga negara.

“Semakin lama pemeritah pusat mengirimkan dana, maka persoalan ini akan terjadi berulang dan menumpuk. Hingga akhirnya mahasiwa yang jadi korban,” kata Aryoko.

Lanjut Aryoko, tidak ada niat Pemerintah Provinsi Papua untuk menunda pembayaran beasiswa para mahasiswa aktif yang sedang kuliah di luar negeri. Sebab, sebelumnya pihaknya sudah melakukan pembayaran untuk beberapa mahasiswa yang kuliah di negara seperti Rusia, Belanda, Ingris, Jerman, Prancis, Cina, Filipina dan Singapura.

“Sudah ada sembilan negara yang kita bayarkan, tersisa 5 negara yang belum kita bayar karena kami menunggu dana transfer dari Pemerintah Pusat,” ucapnya.

Aryoko mengaku jika pihaknya sudah mendapat surat dari pihak sekolah, namun untuk melakukan pembayaran harus menunggu dana dari pusat yang masuk ke Pemerintah Papua.

“Kami mau bayar dengan apa, kondisi hari ini menandakan jika pemerintahm pusat tidak ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya. (fia/nat)

Dana Otsus Belum Cair, Pengiriman Beasiswa dan Biaya Hidup Terlambat

JAYAPURA-Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang tak kunjung dicairkan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua berimbas pada keterlambatan pengiriman uang beasiswa dan biaya hidup bagi mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di beberapa negara.

Tak ingin anak-anak mereka menderita di negeri orang akibat beasiswa dan biaya hidup yang tak kunjung dikirim pemerintah, para orang tua mendatangi kantor Gubernur Papua di Jalan Soa Siu, Dok II, Distrik Jayapura Utara, Senin (11/4) kemarin.

Para orang tua mengklaim jika beasiswa dan biaya hidup anak mereka yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri belum juga dikirimkan oleh pemerintah.

“Ada beberapa anak yang bahkan sudah keluar dari tempat penginapan mereka lantaran  belum bayar penginapan, sehingga mereka memilih menumpang sementara di temannya yang ada di sana (Amerika-red),” ucap Martinus Kendom perwakilan orang tua siswa yang ada di Amerika saat ditemui Cenderawasih Pos di kantor Gubernur Papua.

Martinus yang berasal dari Kabupaten Asmat yang anaknya sedang menempuh pendidikan di Amerika, mendesak pemerintah pusat untuk secepatnya mencairkan dana Otsus kepada Pemerintah Provinsi Papua. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi Papua bisa mentransferkan beasiswa dan biaya hidup terhadap anak-anak mereka yang sedang kuliah di luar negeri.

“Kalau bisa ditanggulangi dengan cara apapun, karena dampaknya besar. Jika anak-anak kami meminta pulang apa yang mau kita bilang? Hari ini kita sibuk membahas Otsus Jilid II dan pemekaran, sementara urusan seperti ini saja tidak bisa diatasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Aryoko, AF Rumaropen, SP, M.Eng menyampaikan bahwa semua kegiatan Pemerintah Provinsi Papua yang bersumber dari dana Otsus belum bisa terlaksana. Hal ini dikarenakan dana Otsus dari pemerintah pusat belum juga ditransfer ke Pemerintah Provinsi Papua.

Baca Juga :  Pembebasan Denda Pajak Dongkrak Penerimaan PKB 

Dikatakan, untuk alokasi beasiswa yang dimintakan BPSDM dengan rincian mahasiswa Amerika Serikat sebanyak 204 siswa, Australia 68 siswa, Jepang 7 siswa, Kanada 17 siswa dan Selandia Baru sebanyak 59 siswa.

“Ada sebanyak 355 mahasiswa aktif yang belum kami selesaikan dana beasiswanya dan biaya hidupnya sejak Januari hingga saat ini, karena belum dicairkannya dana Otsus dari pusat,” jelas Aryoko kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/4).

Dikatakan, pihaknya belum bisa memenuhinya dengan alasan dana yang belum juga dicairkan dari pusat. Di sisi lain, ada kebijakan lain dari pemerintah daerah untuk menggunakan dana cadangan pemerintah daerah dan itu sudah disetujui DPR, hanya saja  dana cadangan bukan hanya dialokasikan untuk beasiswa melainkan ada penggunaan lain yang digunakan diawal tahun.

“Sebelumnya ada dana yang diberikan kepada kami, namun dana cadangan itu kita gunakan untuk membiayai mahasiswa dalam negeri yang jumlahnya hampir 3.000 orang,” terangnya.

 Ia berharap pemerintah pusat segera merealisasikan alokasi Otsus bagian Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota di Provinsi Papua. Sebab jika ini tidak dilayani, maka masalahnya bukan hanya di Pemerintah Papua saja melainkan pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah sudah menyikapi hal ini dengan menyiapkan dana cadangan, hanya saja alokasi dana cadangan itu terbatas. Tidak bisa mengcover semua mahasiswa di dalam  maupun di luar negeri. Yang kita sudah selesaikan hampir 3 ribuan mahasiswa Papua, sementara yang belum sebanyak 355 orang,” jelasnya.

Baca Juga :  Rumah Dibakar OTK, Ratusan Warga di Dogiyai Menggungsi

Aryoko mengklaim jika pihaknya sudah meminta para orang tua yang anaknya kuliah di luar negeri untuk bersabar, hanya saja rasa bersabar sampai kapan dengan kondisi  yang ada.

“Untuk pihak sekolah kami sudah bersurat per tanggal 31 Maret lalu. Terkait hal ini, kita minta toleransi waktu tetapi ini sudah lewat dan pasti anak-anak kena finalti,” ungkapnya.

Disampaikan Aryoko, jika sudah jadi masalah di luar negeri terkait dengan kondisi mahasiswa Papua, itu bukan hanya menjadi masalah Pemerintah Papua, melainkan sudah masalah negara. Sebab, mereka ini adalah warga negara.

“Semakin lama pemeritah pusat mengirimkan dana, maka persoalan ini akan terjadi berulang dan menumpuk. Hingga akhirnya mahasiwa yang jadi korban,” kata Aryoko.

Lanjut Aryoko, tidak ada niat Pemerintah Provinsi Papua untuk menunda pembayaran beasiswa para mahasiswa aktif yang sedang kuliah di luar negeri. Sebab, sebelumnya pihaknya sudah melakukan pembayaran untuk beberapa mahasiswa yang kuliah di negara seperti Rusia, Belanda, Ingris, Jerman, Prancis, Cina, Filipina dan Singapura.

“Sudah ada sembilan negara yang kita bayarkan, tersisa 5 negara yang belum kita bayar karena kami menunggu dana transfer dari Pemerintah Pusat,” ucapnya.

Aryoko mengaku jika pihaknya sudah mendapat surat dari pihak sekolah, namun untuk melakukan pembayaran harus menunggu dana dari pusat yang masuk ke Pemerintah Papua.

“Kami mau bayar dengan apa, kondisi hari ini menandakan jika pemerintahm pusat tidak ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya. (fia/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya