Suhu Boleh Memanas, Masyarakat Harus Cerdas
JAKARTA-Presiden Joko Widodo kemarin (10/4) menggelar rapat terbatas dengan menteri dan kepala lembaga untuk membahas terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan tidak ada penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presien.
“Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada sudah ditetapkan,” katanya ketika mengawali rapat. Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari. Lalu pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada November di tahun yang sama.
“Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat pemerintah tengah berupaya penundaan Pemilu atau spekukasi perpanjagan jabatan presiden atau tiga periode,” ujar Jokowi. Dengan ditetapkannya jadwal ini menurutnya sudah menunjukkan bahwa tidak ada upaya untuk menunda waktu pemilu.
Selain itu, menurut undang-undang, tahapan pemilu sudah dimulai sejak Juni nanti. Dibutuhkan waktu 20 bulan sebelum tanggal pemungutan suara. “12 april bawaslu dan KPU (periode) 2022-2027 akan dilantik untuk persiapan pemilu 2024,” ucap Jokowi.
Setelah pelantikan itu, Jokowi meminta agar ada jadwal khusus bertemu dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Yang dibicarakan salah satunya adalah adanya pemilihan serentak antara pemilihan presiden dan kepala daerah. “Ini belum pernah ada pengalaman pemilihan serentak,” bebernya.
Jokowi juga minta kepada Menteri Polhukam untuk serius menyelesaikan payung hukum pemilu dan pilkada 2024. Dia minta agar komunikasi dengan DPR dan KPU segera dijalin untuk membicarakan payung hukum ini. Sehingga perencanaan program pun bisa detil. “Sehingga regulasi tidak multi tafsir dan menimbulkan perselisihan,” ungkap Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Dia juga ingin agar alokasi anggaran untuk pemilihan segera diputuskan. Dalam pemilu maupun pilkada menggunakan dana dari APBN dan APBD. Menurut perkiraan, perhelatan tersebut memakan anggaran hingga Rp 110,4 triliun. “Saya minta di detilkan lagi dihitung lagi dengan baik. APBN atau APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” perintah Jokowi.
Untuk pemilihan kepala daerah, Jokowi mengingatkan ada 101 wilayah yang harus diisi. Wilayah itu terdiri dari tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Dia ingin kepala daerah yang terpilih memiliki kapabilitas yang baik. Terpenting adalah mampu memnjalankan tugas di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Jokowi juga berpesan agar masyarakat diberikan pendidikan politik. Menjelang kontestasi politik, biasanya kondisi akan memanas. Apalagi jika ada yang memprovokasi. Kepada mereka yang terlibat, Jokowi juga minta agar tidak ada kreasi isu politik yang memprovokasi.”Jangan buat isu politik yang tidak baik terutama politik identitas yang mengedepankan politik sara. Kita punya pengalaman yang tidak baik pada pemilihan sebelumnya,” kata Jokowi.
Sementara rencana demonstrasi mahasiswa pada 11 April masih akan digelar kendati presiden telah menegaskan bahwa jadwal pemilu telah ditentukan. Yang menyiratkan tidak akan ada penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Aksi geruduk istana akan diikuti aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia dari 18 universitas di Indonesia. Ada enam tuntutan yang bakal dituntut oleh para mahasiswa. Pertama, mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan terhadap isu penundaan pemilu 2024. Termasuk, jabatan tiga periode. ”Karena sangat jelas menghianati konstitusi negara,” tegas Koordinator Media BEM SI 2022 Luthfi Yufrizal.
Kedua, menyangkut kepindahan Ibukota negara. Mahasiswa menuntut dan mendesak Jokowi untuk mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal bermasalah. Tak terkecuali, dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
Ketiga, menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Pemerintah pun dinilai tak sanggup menstabilkan harga segera hingga berdampak pada masyarakat. ”Mendesak dan menuntut presiden untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok,” ungkapnya.
BEM SI juga akan membawa kasus wadas dalam demo hari ini. Jokowi diminta untuk bisa menyelesaikan konflik agraria yang terjadi.
”Kami juga mendesak Jokowi-Marif untuk berkomintem penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya,” sambungnya.
Selain para mahasiswa, sempat muncul imbauan para siswa STM untuk ikut bergabung. Merespon hal ini, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anang Ristanto mengimbau kepada Dinas Pendidikan dapat mencegah keterlibatan peserta didik SMK dalam aksi unjuk rasa hari ini. Para orang tua juga diminta ikut mengawasi anak-anaknya agar tak terlibat aksi unjuk rasa tersebut demi menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik.
”Melindungi dan menjaga anak-anak dari kekerasan adalah amanat konstitusi yang merupakan tanggung jawab semua pihak,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, ajakan untuk mengikuti unjuk rasa pada saat jam belajar tidak sejalan dengan upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Menurutnya, penyampaian pendapat dan aspirasi peserta didik dapat disampaikan dalam ranah edukasi yang aman dan di bawah pembinaan para pendidik serta orang tua.
Soal demonstrasi itu, Polri berjanji akan menyikapinya dengan tidak berlebihan. Walau begitu lembaga hukum di Indonesia paling dipercaya publik sesuai survei Lembaga Survei Indikator itu berpesan kepada mahasiswa. “Saat menyampaikan aspirasi hormati hak masyarakat lainnya,” terang Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo kemarin.
Saat demonstrasi, mahasiswa juga diharapkan mematuhi protokol kesehatan. Serta, menjaga situasi aman dan damai. “Untuk penanganannya cukup Polda Metro Jaya, semoga lancar dan aman,” jelasnya.
Sementara Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, ada tidaknya pernyataan tegas Korps Bhayangkara untuk tidak melakukan kekerasaan dalam menjaga keamanan demonstrasi 11 April hanyalah formalitas. Semua pihak diharapkan yakin bahwa Polri berkomitmen untuk melakukan pendekatan humanis dan persuasif dalam aksi penyampaian pendapat. “Tapi, bila akhirnya represif di lapangan, akan memperburuk citra Polri,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengimbau kepada pemerintah dan seluruh pihak terkait agar menghormati hak-hak dari mahasiswa dan rakyat yang ikut berunjuk rasa, yaitu dengan tidak menghambat dan menghalang-halangi peserta demonstrasi yang akan datang ke Jakarta. “Agar mereka bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik,” terangnya.
MUI juga mengimbau kepada peserta demonstrasi agar menyampaikan aspirasinya dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum, serta tetap bisa menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mudah terprovokasi.
Selanjutnya, dia meminta kepada aparat keamanan dan penegak hukum agar mengendalikan diri dan tidak mempergunakan peluru tajam, serta tidak melakukan tindakan berlebihan yang melanggar HAM dan menyakiti hati rakyat.
Jika aparat melakukan tindakan berlebihan dan kekerasan, maka hal itu akan meninggalkan luka yang dalam di hati rakyat. “Itu jelas tidak baik bagi perjalanan kehidupan demokrasi di negeri ini kedepannya,” tegas Anwar kepada Jawa Pos. (lyn/mia/idr/lum/JPG)
