JAYAPURA – Terkait dengan rapat sosialisasi pembentukan Skill Develompment Center (SDC) Kabupaten/Kota di lima wilayah adat Provinsi Papua. Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sekda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad menyampaikan perlu melihat Papua sebagai suatu kesatuan.
“Jika membuat kegiatan di Animha, bukan berarti semua orang Animha yang ikut dalam kegiatan tersebut. Harus ada orang Papua lainnya atau orang Indonesia yang lain,” kata Musa’ad.
Lanjut Musa’ad, jangan sampai salah kaprah menterjemahkan wilayah adat yang seakan akan bahwa kegiatan-kegiatan ini dikhususkan untuk masyarakat di adat masing-masing.
“Adat sebatas alat manajemen kita untuk membantu kita mempercepat pembangunan di Papua. Jangan sampai ada yang namanya fanatisme kesukuan yang terlalu dominan, itu justru akan menghancurkan kita nantinya,” kata Musa’ad usai membuka acara rapat sosialisasi pembentukan SDC Kabupaten/Kota di lima wilayah adat Provinsi Papua yang digelar di Hotel Mercuere, Senin (4/4)
Ia juga menyebut jangan dibeda bedakan antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena kita semua ini pemerintah. Dimana Pusat ada bagiannya, begitu juga dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Pentingnya melakukan koordinasi, dengan begitu kita mengurangi pengangguran di Papua,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindakop UKM dan Tenaga Kerja Papua, Omah Laduani Ladamay menyampaikan, kebutuhan lapangan pekerjaan betul-betul dibutuhkan di Papua.
“Kalau tidak nyambung berarti yang kita latih belum tentu dia langsung bisa bekerja. Yang selama ini terjadi kita latih namun dia belum langsung bisa bekerja, sehingga kita harapkan dia dilatih tapi langsung dia dapat lapangan pekerjaan,” terangnya.
Dikatakan, sebelum melatih orang harus punya data siapa siapa yang dibutuhkan di setiap daerah Kabupaten/kota. Sehingga harapan Gubernur RPJM beliau 2023 bisa menekan angka pengangguran di Papua sesuai target 1 persen. (fia/gin)
