Warga Klaim 70-an Tahun Jalan Dibiarkan Rusak
SENTANI- Puluhan masyarakat yang ada di Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura melakukan aksi demo dengan memblokir jalan dan tidak mengizinkan kendaraan plat merah untuk melawati ruas jalan itu sepanjang aksi itu dilakukan, Rabu (23/3).
Aksi tersebut sebagai bentuk protes warga karena pemerintah dinilai tidak memperbaiki jalan yang sudah rusak sekira 70-an tahun yang lalu.
“Hari ini, kami Moy melakukan aksi kami bersama masyarakat Tanah Merah, sopir truk, sopir taksi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan melakukan aksi demo untuk menuntut janji pemerintah,” ungkap penanggung jawab aksi, Pilep Bano, kepada wartawan di sela-sela aksinya di Sentani Barat, kemarin.
Pilep Bano mengatakan yang pertama yang menjadi tuntutan yaitu sebagai bentuk pertanyaan kepada pemerintah yang telah membiarkan jalan dibiarkan rusak parah selama 70 tahun. Kemudian melalui aksi ini, mereka juga ingin menagih janji kepada pemerintah yang telah memberikan janji kepada masyarakat di tahun 2021 lalu bahwa jalan itu akan dikerjakan tahun 2022.
Kemudian dia meminta aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum dan penahanan para tersangka yang telah melakukan korupsi terhadap dana pekerjaan ruas jalan yang sudah pernah diantar oleh pemerintah pusat pada tahun 2016-2017. Namun apabila sudah dilakukan upaya hukum terhadap para pelaku kejahatan maka pertanyaan berikutnya adalah apa alasan pemerintah sampai tidak lagi menganggarkan pekerjaan ruas jalan itu.
“Itu pertanyaan kami, kalau sudah diproses tapi kenapa tidak dianggarkan. Harus dianggarkan untuk kerjaan jalan ini,” ungkapnya.
Pilep Bano menegaskan bahwa masyarakat adat dan sejumlah pihak yang sudah terlibat di dalam aksi tersebut akan tetap melakukan aksi sampai tuntutan mereka bisa dijawab dengan pasti oleh pemerintah pusat maupun Pemprov Papua. “Kami akan buka palang, kalau sudah ada excavator yang datang kerja,” tutupnya.
Sementara itu Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M.Si., menegaskan, apa yang dilakukan oleh masyarakat merupakan respon atas janji yang sudah disampaikan oleh Pemprov Papua dan juga pemerintah pusat sebelumnya.
“Ini karena pemerintah provinsi dan pemerintah pusat telah menjanjikan bahwa tahun ini jalan, tetapi dua-duanya tidak menganggarkan di APBD maupun APBN. Menurut saya demo itu wajar karena menagih janji. Mudah-mudahan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat segera merespon itu. Ini kan harga diri pemerintah kalau kita sudah menjanjikan maka kita harus konsisten untuk merealisasikan itu,” tambahnya.
Sementara itu, penutupan akses jalan Sentani-Depapre oleh warga mendapat dukungan dari warga lainnya. Dominggus salah satunya yang setuju dengan aksi yang dilakukan. Pasalnya, sudah bertahun-tahun, masyarakat tidak bisa menikmati jalan mulus.
Meskipun demikian, dirinya berharap dalam aksi ini tidak sampai mengganggu akses warga yang tinggal di Depapre, Waibron Maribu dan kampung lainnya.
“Kondisi jalan Sentani-Depapre memang sangat tidak layak. Kalau hujan jadi kolam ikan dan panas jadi bedeng rica (cabai). Ini sudah dihadapi setiap hari. Sebagai warga pengguna jalan kami kecewa, pemerintah hanya janji-janji palsu dan sampai hari ini kondisi jalan kami tetap rusak. Dengan begini kami harapkan pemerintah bisa melihat penderitaan kami. Akses jalan ditutup masyarakat jadi korban,” tandasnya. (roy/ana/nat)
