WAMENA- Kabupaten Jayawijaya, Minggu (6/3) kemarin, sekelompok warga mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya menyampaikan aspirasi menolak pembentukan DOB yakni Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Sekelompok warga ini mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya lantaran mendapat kabar kehadiran ketua Komisi II DPR RI tak hanya membahas masalah partai, tetapi juga membahas pembentukan DOB.
Dalam aksi demo damai yang dilakukan di gedung DPRD Jayawijaya, masyarakat mempertanyakan maksud dan tujuan dari kedatangan dari ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung ke Kabupaten Jayawijaya. Untuk itu, mereka meminta DPRD Jayawijaya agar bisa menghadirkan anggota DPR RI tersebut untuk menjelaskan kepada masyarakat.
Warga menyatakan, jika maksud dan tujuan untuk membicarakan pemekaran daerah maka sudah otomatis ditolak. Mereka menilai pemekaran ini adalah keinginan dari elit politik semata, sementara masyarakat tidak menginginkan pemekaran. Sebab dari pemekaran yang sudah ada saat ini saja, khususnya di kabupaten- kabupaten, tidak mensejahterakan masyarakat.
“Jangan mengadu domba orang Papua dengan orang Papua. Konflik karena adanya pemekaran dan kami tidak pernah berharap produk-produk pemekaran yang diberikan dari pemerintah pusat kepada masyarakat,” ungkap Danu Tabuni saat menyampaikan aspirasi, Minggu (6/3).
Masyarakat yang ada di tanah Papua menurutnya lahir hidup dan akan mati di tanahnya. Oleh karena itu masyarakat memiliki hak untuk berbicara. Untuk itu, dia meminta ketua DPRD Jayawijaya memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pertemuan dengan anggota DPR RI yang berkunjung ke Wamena.
“Pemekaran ini merupakan mesin yang ampuh untuk memusnahkan orang Papua. Oleh karena itu kita harus berani melawan di atas tanah ini. Kita harus bangkit dan lawan tolak pemekaran yang diberikan kepada masyarakat Papua,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jayawijaya, Mathias Tabuni didampingi Sekwan Nixon Wetipo yang menemui langsung pendemo menjelaskan bahwa kehadirannya untuk menerima tamu yang datang dari Jakarta. Sebab secara aturan, apabila ada tamu anggota DPR RI, maka harus disambut pemerintah daerah.
Selain itu, kegiatan yang dilakukan hanya kegiatan partai. “Pemerintah hadir hanya untuk menerima tamu saja yang datang dan ini kegiatan Partai Golkar. Pemerintah hadir itu hanya sebagai undangan. Oleh karena itu saya ingin masyarakat jangan dibodohi dengan isu yang berkembang,” tegasnya.
Mathias Tabuni kembali menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak seperti yang dibicarakan menyangkut DOB. Kegiatan tersebut menurutnya hanya kegiatan partai dan tidak dihadiri oleh seluruh bupati yang ada di Pegunungan Tengah Papua. “Adapun yang hadir hanya Wakil Bupati Jayawijaya dan ketua DPRD Jayawijaya. Itu pun hanya untuk menyambut mereka sebagai bagian dari protokol,” jelasnya.
Senada dengan itu. Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi, SH., MH., menyebutkan, kegiatan tersebut hanyalah konsolidasi internal yang dilakukan Partai Golkar bersama pengurus partai di wilayah Lapago yang dipusatkan di Jayawijaya.
Pemkab Jayawijaya menurut Wabup Marthin Yogobi tidak terlibat dalam acara Partai Golkar. “Rencana pertemuan itu dilihat dari surat izin yang masuk dari penyelenggara baik ke Polres maupun pemda, hanya pertemuan konsolidasi kader Partai Golkar di Jayawijaya. Memang yang datang itu membidangi pemekaran tetapi ini acara konsolidasi Partai Golkar,” tegas Wabup Marthin Yogobi kepada wartawan usai pertemuan dengan Forkopimda di kantor Bupati Jayawijaya, Minggu (6/3).
Menurutnya, jika akan membahas persoalan DOB atau pemekaran, hal itu sudah ada tim yang mengurus dan Pemkab Jayawijaya tidak melihat hal itu akan menjadi pembahasan dalam pertemuan itu.
Untuk itu pemerintah daerah melakukan pertemuan bersama Forkopimda dan para kepala dsitrik dalam rangka menyikapi rencana tersebut, agar bagaimana memberikan pelayanan yang baik dan menyikapi isu yang berkembang di kalangan masyarakat.
“Kita akan sampaikan aspirasi penolakan pembentukan DOB baru di Papua kepada ketua Komisi II DPR RI. Pengambilan keputusan itu bukan ada pada pemerintah daerah tetapi ini dari pusat. Kami hanya bisa melanjutkan aspirasi dari masyarakat yang menolak pemekaran,” tutup Wabup Marthin Yogobi.
Di tempat yang sama, Kapolres Jayawijaya, AKBP Muh. Safe’i A.B yang menyebut jika kegiatan yang dilakukan hanya konsolidasi Partai Golkar bersama para kadernya di Pegunungan Tengah.
“Panitia sudah berkoordinasi dengan Polres, terkait dengan perizinan, kesiapan lokasi serta agenda-agenda yang akan disampaikan sehingga nanti dengan serta merta Polres akan melakukan pengamanan untuk kegiatan dimaksud,” jelas Kapolres Muh. Safe’i.
Terikait adanya isu atau kelompok-kelompok masyarakat yang pro kontra dengan kegiatan dimaksud, Muh. Safe’i mengharapkan masyarakat untuk tetap tenang melihat hal ini.
“Apa yang dibahas seperti isu-isu yang berkembang, bahwa membahas soal DOB, pengambilan keputusannya bukan di Jayawijaya tetapi itu melalui DPR RI. Memang wacana-wacana itu akan dihimpun beberapa partai politik, kemudian nanti masukan-masukan itu diteruskan kepada pemerintah pusat. Polisi hanya menyikapi bagaimana pelaksanaan berjalan dengan baik, aman dan tertib,” tambahnya. (ade/jo/nat)
