WAMENA—Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjelaskan kepada masyarakat yang belum mengerti terkait besaran APBD yang mereka kelola agar tidak ada anggapan atau opini dari warga yang bisa disalahartikan.
“ Saya harapkan OPD bisa menjelaskan posisi anggaran kita kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat berpikir Rp 1 miliar masuk di kantong bupati dan wakil bupati, kalau itu dilakukan, maka saya sudah masuk penjara dari kemarin-kemarin,”tegasnya.
OPD harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan daerah itu sesuai dengan aturan, tidak ada anggaran, baik itu dana kampung dan lainnya yang dipotong sana-sini. “APBD kita tahun ini memang cukup besar Rp 1,5 triliun, namun semua itu sudah diatur, baik belanja gaji ASN, belanjar kegiatan yang lain untuk pelayanan masyarakat, jadi kepala OPD harus berani menjelaskan ini,”ujarnya.
Ia mengharapkan kepada kepala OPD baik yang lama dan yang baru dilantik untuk menjelaskan situasi yang ada di daerah kepada masyarakat. “Sekarang pemerintah sudah terbuka, sehingga OPD harus berani menjelaskan kepada siapapun tanpa rasa takut,”tandasnya.
Diungkapkan, uang yang dikelola bukan kepentingan bupati, wakil bupati atau kepala OPD, sehingga harus berani menjelaskan itu kepada masyarakat sebab semua kegiatan atau program yang dibiayai APBD akan dipertanggungjawabkan.(jo/tho)
WAMENA—Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjelaskan kepada masyarakat yang belum mengerti terkait besaran APBD yang mereka kelola agar tidak ada anggapan atau opini dari warga yang bisa disalahartikan.
“ Saya harapkan OPD bisa menjelaskan posisi anggaran kita kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat berpikir Rp 1 miliar masuk di kantong bupati dan wakil bupati, kalau itu dilakukan, maka saya sudah masuk penjara dari kemarin-kemarin,”tegasnya.
OPD harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan daerah itu sesuai dengan aturan, tidak ada anggaran, baik itu dana kampung dan lainnya yang dipotong sana-sini. “APBD kita tahun ini memang cukup besar Rp 1,5 triliun, namun semua itu sudah diatur, baik belanja gaji ASN, belanjar kegiatan yang lain untuk pelayanan masyarakat, jadi kepala OPD harus berani menjelaskan ini,”ujarnya.
Ia mengharapkan kepada kepala OPD baik yang lama dan yang baru dilantik untuk menjelaskan situasi yang ada di daerah kepada masyarakat. “Sekarang pemerintah sudah terbuka, sehingga OPD harus berani menjelaskan kepada siapapun tanpa rasa takut,”tandasnya.
Diungkapkan, uang yang dikelola bukan kepentingan bupati, wakil bupati atau kepala OPD, sehingga harus berani menjelaskan itu kepada masyarakat sebab semua kegiatan atau program yang dibiayai APBD akan dipertanggungjawabkan.(jo/tho)
