SENTANI-Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Jayapura, Hengki Yoku mengatakan, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayapura yang telah dipilih untuk mewakili suara rakyat di lembaga itu sepertinya tidak berfungsi dan kehilangan peran.
“Kita harus jujur, anggota DPR kita belum berperan maksimal dalam melakukan fungsi kontrolnya, seperti kehilangan peran,” kata Hengky Yoku di Sentani, Sabtu (8/8).
Diungkapkan, Kabupaten Jayapura adalah etalase terdepan di Provinsi Papua. Sehingga kualitas pemerintahannya harus mencerminkan kualitas pemerintahan yang penuh dengan perubahan. Hal ini menuntut anggota legislatifnya harus berperan khususnya melakukan pengawasan terhadap roda pemerintahan yang efektif.
“Berkali-kali saya katakan, Kabupaten Jayapura ini adalah etalase terdepan di Provinsi Papua. Sehingga pemerintahannya harus penuh dengan perubahan. Dengan demikian legislatifnya pun harus lebih berperan,” tegasnya.
Adapun fungsi kontrol anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang dinilainya tidak mempunyai peran misalnya terkait dengan pengawasan terhadap pihak eksekutif. Secara khusus berkaitan dengan penggunaan anggaran. Terkesan lembaga DPRD itu seperti bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jayapura. Padahal DPRD ini merupakan sebuah lembaga politik yang notabene mempunyai peranan dan fungsi politik dalam menjalankan fungsi kontrol kepada eksekutif.
Fungsinya kontrol itu yang dinilai belum efektif. Misalnya bisa diukur setelah mereka dilantik dari 2019, kemudian ada bencana banjir bandang yang terjadi pada Maret 2019. Dimana pada saat itu, ada puluhan miliar anggaran yang terkumpul untuk pembenahan dan rehabilitasi daerah pasca terjadinya banjir atau bencana alam itu. DPRD ini tidak mempertanyakan kepada eksekutif pemanfaatan anggaran bencana. Kemudian rekonstruksi atau rehabilitasi yang sudah dilakukan sejauh mana. Sepertinya tidak berjalan. Ada bencana dengan tidak ada bencana seperti tidak ada perubahan begitu,”tegasnya. (roy/tho)
SENTANI-Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Jayapura, Hengki Yoku mengatakan, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayapura yang telah dipilih untuk mewakili suara rakyat di lembaga itu sepertinya tidak berfungsi dan kehilangan peran.
“Kita harus jujur, anggota DPR kita belum berperan maksimal dalam melakukan fungsi kontrolnya, seperti kehilangan peran,” kata Hengky Yoku di Sentani, Sabtu (8/8).
Diungkapkan, Kabupaten Jayapura adalah etalase terdepan di Provinsi Papua. Sehingga kualitas pemerintahannya harus mencerminkan kualitas pemerintahan yang penuh dengan perubahan. Hal ini menuntut anggota legislatifnya harus berperan khususnya melakukan pengawasan terhadap roda pemerintahan yang efektif.
“Berkali-kali saya katakan, Kabupaten Jayapura ini adalah etalase terdepan di Provinsi Papua. Sehingga pemerintahannya harus penuh dengan perubahan. Dengan demikian legislatifnya pun harus lebih berperan,” tegasnya.
Adapun fungsi kontrol anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang dinilainya tidak mempunyai peran misalnya terkait dengan pengawasan terhadap pihak eksekutif. Secara khusus berkaitan dengan penggunaan anggaran. Terkesan lembaga DPRD itu seperti bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jayapura. Padahal DPRD ini merupakan sebuah lembaga politik yang notabene mempunyai peranan dan fungsi politik dalam menjalankan fungsi kontrol kepada eksekutif.
Fungsinya kontrol itu yang dinilai belum efektif. Misalnya bisa diukur setelah mereka dilantik dari 2019, kemudian ada bencana banjir bandang yang terjadi pada Maret 2019. Dimana pada saat itu, ada puluhan miliar anggaran yang terkumpul untuk pembenahan dan rehabilitasi daerah pasca terjadinya banjir atau bencana alam itu. DPRD ini tidak mempertanyakan kepada eksekutif pemanfaatan anggaran bencana. Kemudian rekonstruksi atau rehabilitasi yang sudah dilakukan sejauh mana. Sepertinya tidak berjalan. Ada bencana dengan tidak ada bencana seperti tidak ada perubahan begitu,”tegasnya. (roy/tho)
