Puluhan mahasiswa saat menyatakan penolakan pembangunan Kodim di Kabupaten Puncak, di Asrama Puncak, Selasa (31/3). ( FOTO: Noel/Cepos)
JAYAPURA-Ketua Tim Peduli Daerah Puncak Yelpis Wakerkwa menegaskan bahwa mewakili masyarakat Puncak, pihaknya rencana pembangunan Kodim di Kabupaten Puncak. Sebab, pembangunan ini dinilai merugikan masyarakat pemilik hak ulayat yang tidak memberikan izin.
“Kami masyarakat akan sangat terganggu dengan kehadiran Kodim di Kabupaten Puncak Jaya karena sudah ada trauma dari masyarakat setempat soal tindakan aparat selama ini, maka jangan ada pembangunan (Kodim) di Puncak,” kata Yelpis usai melakukan pertemuan seluruh mahasiswa Puncak di asrama mereka di Waena Perumnas I, Selasa (30/3).
Dia pun meminta agar pemerintah jangan mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat karena itu akan menimbulkan konflik.
Sementara itu, Ketua Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak, Deson Tabuni juga mengatakan bahwa sampai saat ini masyarakat di lokasi bencana dibangun Kodim sangat tidak menerima sehingga pemerintah harus mengikuti kemauan masyarakat, bukan mengikuti kemauan aparat.
Senada dengan itu, selaku senior, Epinus Murib juga meminta agar pemerintah memahami kondisi masyarakat saat ini yang terus merasa terancama dengan kehadiran TNI di wilayah mereka.
“Pemerintah harus turun ke masyarakat terus tanya masyarakat mau apa tidak dibangunkan Kodim? kami mahasiswa tahu bahwa keluarga kami di sana bersama masyarakat semua menolak pembangunan Kodim, maka pemerintah kami minta untuk buat diskusi dulu bersama masyarakat dan berbicara soal rencana pembangunan ini bukan ditentukan secara sepihak,” ujarnya. (oel/tri)
Puluhan mahasiswa saat menyatakan penolakan pembangunan Kodim di Kabupaten Puncak, di Asrama Puncak, Selasa (31/3). ( FOTO: Noel/Cepos)
JAYAPURA-Ketua Tim Peduli Daerah Puncak Yelpis Wakerkwa menegaskan bahwa mewakili masyarakat Puncak, pihaknya rencana pembangunan Kodim di Kabupaten Puncak. Sebab, pembangunan ini dinilai merugikan masyarakat pemilik hak ulayat yang tidak memberikan izin.
“Kami masyarakat akan sangat terganggu dengan kehadiran Kodim di Kabupaten Puncak Jaya karena sudah ada trauma dari masyarakat setempat soal tindakan aparat selama ini, maka jangan ada pembangunan (Kodim) di Puncak,” kata Yelpis usai melakukan pertemuan seluruh mahasiswa Puncak di asrama mereka di Waena Perumnas I, Selasa (30/3).
Dia pun meminta agar pemerintah jangan mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat karena itu akan menimbulkan konflik.
Sementara itu, Ketua Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak, Deson Tabuni juga mengatakan bahwa sampai saat ini masyarakat di lokasi bencana dibangun Kodim sangat tidak menerima sehingga pemerintah harus mengikuti kemauan masyarakat, bukan mengikuti kemauan aparat.
Senada dengan itu, selaku senior, Epinus Murib juga meminta agar pemerintah memahami kondisi masyarakat saat ini yang terus merasa terancama dengan kehadiran TNI di wilayah mereka.
“Pemerintah harus turun ke masyarakat terus tanya masyarakat mau apa tidak dibangunkan Kodim? kami mahasiswa tahu bahwa keluarga kami di sana bersama masyarakat semua menolak pembangunan Kodim, maka pemerintah kami minta untuk buat diskusi dulu bersama masyarakat dan berbicara soal rencana pembangunan ini bukan ditentukan secara sepihak,” ujarnya. (oel/tri)
