Strategi Ketua Dewan Kesenian Kota Jayapura Max Ohee Melindungi Budaya Port Numbay
Belum lama ini, Max Abner Ohee terpilih sebagai Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua (DKTP) Kota Jayapura menggantikan Dr Benhur Tomi Mano, dalam MUSDA DKTP Provinsi Papua wilayah Kota Jayapura. Lantas strategi apa yang diambil Max Abner untuk mengangkat seni dan budaya Papua, khususnya Port Numbay ini?
Laporan : Joonathan Frizzy Mebri _ Jayapura
Di awal kepemimpinannya, Max menegaskan bahwa dirinya akan membenahi struktur kepengurusan sebelum menyusun program-program Dewan Kesenian. Struktur yang semula memiliki lima komisi teknik, ke depan akan ditambah satu komisi baru yang dipecah dari salah satu komisi yang sudah ada, agar pembagian tugasnya lebih fokus.
Ia juga ingin menempatkan orang-orang yang tidak hanya ahli di bidangnya, tetapi juga bisa mengelola bidang tersebut, sekaligus menjaga regenerasi. “Kemarin dalam MUSDA DKTP Provinsi Papua wilayah Kota Jayapura itu badan formatur telah terbentuk. Saat sekarang kita lagi susun (pengurus) dan kalau dulu misalnya seni rupa dengan kuliner itu satu, kedepan saya akan memisahkan, bahwa kuliner adalah bagian yang terpisah dari seni rupa,” ungkap Max Ohee.
“Orang-orang yang saya akan pasang dibidang itu harus hati-hati dan saya mau menempatkan juga yang muda-muda, untuk yang senior-senior saya akan taruh mereka di pengurus inti sebagai pengarah,” ujarnya.
Bagi Max, anak muda harus diberi ruang, sementara para senior tetap dijaga sebagai pengarah. Regenerasi, menurutnya, bukan sekadar mengganti orang, melainkan menjaga estafet agar seni Papua tidak putus di tengah jalan.
Langkah berikutnya yang ia siapkan adalah mendata sekitar 80 sanggar seni yang tersebar di Kota Jayapura. Bukan sekadar menghitung jumlah, tetapi memastikan sanggar-sanggar itu punya pijakan hukum yang jelas.
“Pertama saya akan melakukan pendataan dulu, Karena ada sanggar-sanggar yang punya legalitas hukum dan ada yang tidak. Artinya mereka berhak dibina, karena secara aturan yang berlaku ini kan minimal mereka punya pengakuan dari kementerian untuk mereka mendapatkan akte pendirian atau ada semacam surat dari kementerian yang mengatakan bahwa sanggar tari ini punya bukti terdaftar”, ujarnya.
