MERAUKE-Kendati memasuki awal tahun 2020, namun antrean kendaraan di Merauke sudah mulai terjadi di 2 SPBU yang ada di Merauke yakni SPBU Jalan Ahmad Yani dan SPBU Parakomando. Bahkan untuk BBM jenis premium sulit didapatkan.
Di SPBU, Ahmad Yani misalnya,premium yang ada justru hanya diberikan kepada para pemilik mobil. Sementara masyarakat pemilik sepeda motor hanya diberikan Pertamax yang harganya jauh lebih mahal dibanding premium yang telah disubsidi pemerintah.
“Kalau untuk bensin, tidak ada alokasi lagi untuk sepeda motor, sejak Jumat (14/2) lalu. Tapi kalau mau tanya kenapa, langsung tanya ke pertamina,’’ kata salah satu petugas SPBU Ahmad Yani saat media mengisi BBM di SPBU Ahmad Yani.
Karena tidak ada disiapkan untuk sepeda motor, terpaksa Cenderawasih pos mengisi sepeda motor dengan pertamax. Sementara untuk premium, tidak hanya mobil penumpang atau angkutan umum yang mengisi, namun mobil mewah milik pribadi maupun plat merah ikut mengisi premium. “Nanti kita atur ulang pengaturannya,”ungkap SBM Rayon III Papua Pertamina Risal Arsyad, ketika dihubungi media lewat telpon selulernya, Sabtu (22/2).
Risal menjelaskan bahwa, untuk premium tersebut sebenarnya diarahkan untuk kendaraan umum. Sedangkan untuk mobil pribadi diarahkan untuk mengisi pertamax. Kalau yang punya mobil pribadi berarti memiliki kemampuan dari sisi ekonomi untuk membeli pertamax.
“Tapi kalau terjadi seperti itu, maka nanti kita atur ulang pengaturannya. Kita sediakan juga untuk masyarakat yang baru mampu beli motor,’’ jelasnya.
Risal menjelaskan bahwa pada tahun ini, terjadi pengurangan kuota premium 2 persen dari tahun 2019. Selain itu, BBM premium tersebut mulai tahun ini lebih banyak diarahkan untuk masyarakat yang ada di pedalaman dengan harapan masyarakat pedalaman menikmati subsidi jika tidak terjadi permainan. “Kita harapkan seperti. Harus ada pengawasan,’’ katanya.
Kendati terjadi kesulitan mendapatkan premium di SPBU, namun berbeda dengan penjualan bensin di kios-kios yang tersedia begitu banyak dengan harga Rp 9.000-10.000 perliter. “Kalau yang kios-kios itu ranahnya pemerintah daerah untuk mengawasi. Karena premium itu disubsidi pemerintah dengan tujuan masyarakat bisa menikmati harga subsidi,” tandasnya. (ulo/tri)