MIMIKA – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Tappi Malissa meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih memperketat pengawasan proyek fisik guna meminimalisir temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait selisih volume pekerjaan dan kelebihan bayar.
Marthen menegaskan bahwa pada dasarnya setiap temuan harus segera diselesaikan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan. Sebab pada saat audit beberapa waktu lalu, BPK lebih fokus pada laporan belanja kaungan Organisasi Perangkat Daerah.
Yang mana, menurutnya dari hasil audir terdapat beberapa temuan administrasi seperti kekurangan volume pada kegiatan yang tidak sesuai.
“Sebenarnya itu bukan temuan, bukan juga penyalahgunaan anggaran, namun ada kesalahan administrasi seperti kekurangan volume terhadap suatu pekerjaan,” ungkap Marthen saat ditemui, Senin (26/1).
“Dengan adanya kesalahan pada administrasi pekerja ini, dapat menjadi perhatian kepada pihak ketiga untuk memperhatikan pekerjaan di lapangan. Kekurangan volume ini juga kemungkinan dikarenakan kurangnya pengawas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),” tambahnya.
MIMIKA – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Tappi Malissa meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih memperketat pengawasan proyek fisik guna meminimalisir temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait selisih volume pekerjaan dan kelebihan bayar.
Marthen menegaskan bahwa pada dasarnya setiap temuan harus segera diselesaikan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan. Sebab pada saat audit beberapa waktu lalu, BPK lebih fokus pada laporan belanja kaungan Organisasi Perangkat Daerah.
Yang mana, menurutnya dari hasil audir terdapat beberapa temuan administrasi seperti kekurangan volume pada kegiatan yang tidak sesuai.
“Sebenarnya itu bukan temuan, bukan juga penyalahgunaan anggaran, namun ada kesalahan administrasi seperti kekurangan volume terhadap suatu pekerjaan,” ungkap Marthen saat ditemui, Senin (26/1).
“Dengan adanya kesalahan pada administrasi pekerja ini, dapat menjadi perhatian kepada pihak ketiga untuk memperhatikan pekerjaan di lapangan. Kekurangan volume ini juga kemungkinan dikarenakan kurangnya pengawas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),” tambahnya.
