SARMI-Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi tinggi kepada Kabupaten Sarmi yang berhasil menempati posisi pertama dalam penyelesaian evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Evaluasi tersebut digelar di Swiss-Belhotel Jayapura, Senin (22/9) dan diikuti delapan kabupaten dan satu kota. Dalam kegiatan itu Kabupaten Sarmi dinyatakan sebagai daerah tercepat dan paling siap.
Sekretaris Daerah Sarmi selaku Ketua Tim Anggaran bersama Ketua DPRK dan Badan Anggaran hadir dalam evaluasi tersebut. Kehadiran kedua lembaga ini dinilai sebagai bukti soliditas eksekutif dan legislatif dalam menuntaskan dokumen perubahan anggaran daerah.
“Ini sebuah prestasi membanggakan dari tim kerja yang solid,” ujar Dr. F. Wanggai, pimpinan rapat evaluasi. Wanggai menegaskan, kecepatan dan ketepatan memenuhi syarat regulasi menjadi kunci keberhasilan Kabupaten Sarmi.
Evaluator dari Pemprov pun berharap sinergi tersebut terus terjaga, mengingat tantangan berikutnya adalah penyusunan APBD 2026 yang harus selaras dengan RPJMD 2025-2029 dan RKPD Provinsi Papua.
SARMI-Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi tinggi kepada Kabupaten Sarmi yang berhasil menempati posisi pertama dalam penyelesaian evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Evaluasi tersebut digelar di Swiss-Belhotel Jayapura, Senin (22/9) dan diikuti delapan kabupaten dan satu kota. Dalam kegiatan itu Kabupaten Sarmi dinyatakan sebagai daerah tercepat dan paling siap.
Sekretaris Daerah Sarmi selaku Ketua Tim Anggaran bersama Ketua DPRK dan Badan Anggaran hadir dalam evaluasi tersebut. Kehadiran kedua lembaga ini dinilai sebagai bukti soliditas eksekutif dan legislatif dalam menuntaskan dokumen perubahan anggaran daerah.
“Ini sebuah prestasi membanggakan dari tim kerja yang solid,” ujar Dr. F. Wanggai, pimpinan rapat evaluasi. Wanggai menegaskan, kecepatan dan ketepatan memenuhi syarat regulasi menjadi kunci keberhasilan Kabupaten Sarmi.
Evaluator dari Pemprov pun berharap sinergi tersebut terus terjaga, mengingat tantangan berikutnya adalah penyusunan APBD 2026 yang harus selaras dengan RPJMD 2025-2029 dan RKPD Provinsi Papua.
